Pada tahun 2013 lalu dengan serentak universitas-universitas di Indonesia memulai babak baru dalam pembayaran uang kuliah. Dengan sebuah formulasi yang mengandalkan sistem subsidi silang antara mahasiswa yang berkemampuan ekonomi tinggi dengan mahasiswa yang berkemampuan ekonomi rendah untuk saling melengkapi dari sebuah pembiayaan uang kuliah.

Dalam formulasi baru ini, secara filosofis, konsep ini sangat bertujuan sangat mulia, karena mahasiswa yang tidak mempunyai kemampuan ekonomi dapat juga mengecap perguruan tinggi. Karena selain adanya subsidi dari pemerintah atau negara masyarakat yang berkemampuan rendah diberi subsidi juga oleh mahasiswa yang memiliki tingkat ekonominya di atas rata-rata.

Pada penetapan besaran biaya yang akan ditanggung oleh peserta didik harus merujuk kepada kemampuan ekonomi dari mahasiswa, orang tua, dan pihak lain yang membiayai. Dengan jelas pada pasal 88 Undang-undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah payung hukum dimulainya babak baru sistem UKT yang memberlakukan uang kuliah berdasarkan dari kemampuan orang tua.

Sedangkan pada pasal 88 ayat 5 yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri”.

Uundang-Undang ini mengatakan bahwa dalam pembiayaan dan pengelokasian PTN akan ada Peraturan Menteri yang akan mengatur secara jelas dari Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 lewat Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

DalamPasal 5 Permendikbud No 55 Tahun 2013 mengatakan bahwa “Perguruan tinggi negeri tidak boleh memungut uang pangkal dan pungutan lain selain uang kuliah tunggal dari mahasiswa baru program Sarjana (S1) dan program diploma mulai tahun akademik 2013-2014”. Maknaa dalam Pasal ini jelas mengatakan bahwa mahasiswa hanya dikenakan UKT dalam kegiatan proses menuntut ilmu pada sebuah PTN yang dimulai dari tahun ajaran 2013-2014.

Inkonsestensi peraturan pendidikan juga terlihat dalam peraturan-peraturan yang di keluarkan oleh Kementrian yang menaungi perguruan tinggi. Di awali dari keluarnya Permendikbud Nomor 55 Tahun 2013 yang mengatur bagaimana pelaksanaan dari UKT dan BKT. Dalam Permendikbud ini menjelaskan dalam Pasal 5 bahwa tidak boleh ada pungutan kepada mahasiswa kecuali UKT, dan Pasal 6 Universitas boleh memungut biaya diluar UKT paling banyak hanya 20 persen dari mahasiswa baru(jalu mandiri).

Sedangkan setelah meleburnya Ristek-Dikti menjadi kementerian sendiri, yang betugas untuk menaungi perguruan tinggi di Indonesia. Beberapa peraturan banyak dikeluarkan dan direvisi setelah mandirinya Kementerian Ristek-Dikti, termasuk Peraturan yang hingga kini menjadi keresahan bagi mahasiswa, yakni Permen No 22Tahun 2015 yang mengatur UKT dan BKT.

Pada  Permen No 22 Tahun 2015 mengatur mengenai legalitas sebuah perguruan untuk memungut biaya di luar UKT  dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Permen No 45 Tahun 2015 yang menambah kuota jalur mandiri atau non-reguler ditambah menjadi 30 persen yang sebelumnya hanya 20 persen.

Melihat arah pendidikan dalam pendidikan tinggi yang tidak konsisten dalam peraturan maupun konsep membuat segala aspek masyarakat turut cemas. Disisi lain, pendidikan sebagai sebuah alat pencerdasan warga negara, pendidikan juga sebagai modal dasar untuk bisa mengembangkan potensi sumber daya manusia yang ada di Indonesia.

Untuk itu, negara sebagai pemberi pelayanan kepada warga negara harus bisa memikirkan dengan matang konsep pendidikan tinggi untuk bisa dirasakan bersama-sama warga negara Indonesia.

Dengan kata lain, pendidikan Indonesia harus merubah konsep dana insitusi atau uang pangkal yang hanya mendeskreditkan orang miskin untuk bisa mengecap pendidikan tinggi. Selain dana insitusi ini mahal dan tidak merakyat. Dana insitusi ini dapat juga membuat strata-strata dalam menuntut ilmu nantinya.