Jika mendengar tentang India, hal yang mungkin terlintas di pikiran masyarakat awam di Indonesia adalah budayanya, baik lagu-lagu, tarian dan juga film-film yang dulu sering kita jumpai di salah satu saluran televisi Indonesia. India menjadi rumah bagi 1,4 juta jiwa penduduk. Sekitar 39-42% atau lebih dari 1/3 diari jumlah terseut adalah anak-anak di bawah umur 18 tahun. Lebih dari itu, India adalah salah satu negara yang memiliki tingkat kekerasan seksual pada anak tertinggi di dunia.

Kekerasan seksual pada anak menurut The United Nations Children's Fund (UNICEF) adalah suatu kondisi yang menjadikan anak di bawah umur sebagai objek gratifikasi atau pemenuh kebutuhan biologis secara paksa maupun suka rela. Kasus kekerasan seksual masih dianggap sebagai hal yang tabu untuk dibicarakan di India. Ironisnya, terhitung sejak tahun 2011, sekitar 53% anak-anak di bawah umur di India menjadi korban kekerasan seksual dan sangat memerlukan perlindungan.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi sangatlah banyak jenisnya, mulai dari kasus teringan seperti inappropriate touching, hingga kasus terberat seperti pemerkosaan. Dengan tempat kejadian yang juga beragam seperti di sekolah, angkutan umum (bus, kereta) dan juga di rumah.

Sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari India bernama RAHI, pada tahun 1997, dalam sebuah studi yang mereka terbitkan yaitu Voices from the Silent Zone, melakukan riset tentang kekerasan seksual terhadap anak. Walaupun kasus tersebut lebih banyak menimpa masyarakat menengah ke bawah, tetapi survei mereka menunjukkan bahwa kekerasan seksual anak juga menelan korban dari kalangan masyarakat atas di 5 kota besar di India, salah satunya adalah New Delhi.

RAHI mengungkapkan bahwa setidaknya sekitar 76% orang dewasa di kota-kota besar tersebut mengaku bahwa mereka merupakan korban kekerasan seksual saat masih kecil, dan 40% dari mereka adalah korban dari incestuous sexual abuse, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga sedarah.

Walaupun jumlah kasus kekerasan seksual pada anak sangat tinggi, sayangnya di India belum ada satu pun landasan hukum atau aturan yang berlaku untuk mengurangi atau mengatasinya. Tidak seperti negara-negara lain, hukum di India tidak membedakan kasus kekerasan seksual pada anak dengan kasus pemerkosaan pada umumnya dan hanya dianggap sebagai ekstensi dari kasus kekerasan seksual pada wanita saja.

Hukum yang tertera dari Indian Penal Code (IPC) menjabarkan kekerasan seksual hanya dianggap sebagai suatu bentuk kejahatan jika terjadi penetrasi saja. Hukum tersebut tidak mencakup kekerasan seksual seperti meraba dan mencium secara paksa, merekam video pornografi dengan anak-anak di bawah umur ataupun memperlihatkan video yang mengandung unsur pornografi terhadap mereka.

Hukum tersebut pun dianggap tidak kuat dan kurang mengikat. Walaupun dalam Section 337 di IPC tertulis bahwa pelaku kejahatan seksual dapat dihukum penjara 7 hingga 10 tahun, tapi nyatanya banyak pelaku kejahatan seksual yang hanya mendapatkan hukuman maksimal 3 tahun penjara.

Hasil mengejutkan dari survei yang dilakukan Ministry of Women and Child Development akhirnya membuka mata masyarakat dan pemerintah India terhadap ekstrimnya kasus yang sering terjadi ini. Ministry of Women and Child Development melakukan survei terhadap 12.447 anak-anak dan 2324 young adult/remaja, yang diterbitkan dalam Study on Child Abuse: India 2007

Laporan tersebut menjabarkan bahwa lebih dari 8800 atau sekitar 53% dari anak-anak tersebut pernah mengalami tindak kekerasan seksual. Dari data tersebut, 52.94% korban merupakan anak laki-laki dan 47.06% lainnya adalah anak perempuan.

Akhirnya, pada tahun 2012, pemerintahan India mengesahkan suatu undang-undang yang dinamakan The Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO Act). Peraturan tersebut menetapkan bahwa setiap kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur 18 tahun yang bersifat penetratif dan non-penetratif, kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur 12 tahun, kekerasan seksual terhadap anak-anak berkebutuhan khusus dan juga anak-anak penyandang disabilitas, akan dikenakan hukuman minimal 5 atau 7 tahun kurungan penjara dan  denda sebesar 50.000 Rupee.

Tetapi sayangnya, walaupun undang-undang ini sudah cukup lama berjalan, masih ada beberapa kendala dalam proses mengadili para pelaku. Salah satu alasan terkuat mengapa kasus-kasus ini masih sulit untuk dihentikan adalah adanya trauma yang mendalam serta rasa takut bahwa pelaku akan melakukan balas dendam yang lebih kejam saat dilaporkan, membuat anak-anak ini memutuskan untuk diam dan tidak melaporkan kejadian yang menimpanya.

Maka dari itulah, pemerintah India pada tahun 2018 kemarin akhirnya memutuskan untuk memperkuat undang-undang POCSO Act ini dengan mengganti hukuman kurungan penjara terhadap kekerasan seksual berat, dengan hukuman mati. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan sekaligus diharapkan dapat menjadi sebuah jaminan terhadap para korban agar tidak takut untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami.