Kasus-kasus kekerasan yang mengatasnamakan agama di Indonesia seakan tak pernah redup. Rentetan kekerasan terjadi memasuki tahun 2018 ini, diantaranya adalah aksi pembubaran terhadap acara bhakti sosial Gereja Santo Paulus, Pringgolayan Bandung (29/1), kemudian pengusiran seorang Bhiksu dari rumahnya di Banten (4/2), dan terakhir seorang pria bersenjata  menyerang umat Katolik yang sedang beribadah di gereja St. Lidwina, Sleman, Yogyakarta (11/2).

Siapapun yang bermoral sepatutnya mengecam peristiwa tersebut. Agama dijadikan dasar untuk melakukan kekerasan kepada yang tidak sepaham dan berbeda keyakinan. Tindakannya diwujudkan dalam bentuk  intoleransi, persekusi hingga radikalisme.

Rentetan teror bukan baru kali ini terjadi. Bahkan sejarah kelam Indonesia mencatat adanya bom Bali I & II, bom JW. Marriot, bom Thamrin, dan bom-bom lain yang apabila kita membuka google dengan keyword ‘bom-bom di Indonesia’ maka akan menampilkan peristiwa pengeboman di Indonesia yang jumlahnya membuat miris.

Apapun motif yang melatari tindakan kekerasan yang terjadi selama ini, benang merahnya adalah : tidak dapat menerima perbedaan. Perbedaan itu entah suku, agama, ras, dan antar golongan bagi mereka adalah ancaman.

Ada perasaan tidak nyaman ketika melihat orang berbeda keyakinan beribadah, sirik melihat suku atau ras lain sukses berbisnis atau berpolitik, dan tidak suka bila golongan lain tidak sepaham. Ketidaksenangan itu kemudian diimplementasikan dengan cara ‘berulah’ untuk menunjukkan hegemoni mayoritas kepada minoritas. Seperti negara ini milik mereka sendiri (mayoritas).

Bapak pendiri bangsa ini Ir. Soekarno menegaskan, Negara Republik Indonesia ini bukan milik suatu golongan, bukan juga milik suatu agama, bukan milik sesuatu suku, dan bukan pula milik suatu golongan adat istiadat. Tapi, milik bangsa Indonesia dari Sabang sampai Marauke.

Pesannya jelas, bahwa Indonesia adalah negara plural. Sejarah kemerdekaan bangsa ini bisa diraih bukan karena jasa salah satu suku, agama, atau ras tertentu, tapi bersatunya seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dalam melawan penjajah.

Pemahaman yang salah dalam menyikapi keberagaman memunculkan sikap intoleransi yang merupakan bibit dari radikalisme dan extremisme. Ironinya, pemahaman yang salah tersebut didapat dari ‘tokoh agama’ yang seharusnya menjadi panutan untuk menyebarkan perdamaian dan kebaikan. Ceramah-ceramah yang disampaikannya menjadi doktrin yang membentuk sikap anti kebhinekaan.

Doktrin-doktrin yang salah tersebut mencuci otak para pelaku intoleransi. Fanatisme agama tidak ditempatkan di tempat yang semestinya. Fanatisme dimaknai dengan membela agama secara militan. Kafir mengkafirkan, bid’ah, penistaan agama, surga neraka dan iming-iming 72 bidadari membuat mereka keblinger. Demo berjilid-jilidpun dilakukan atas nama perjuangan membela agama Allah.

Dakwah-dakwah pencuci otak tersebar lewat online maupun tatap muka. Tempat-tempat ibadahpun rawan menjadi penyebaran paham radikalisme. Ceramah-ceramah di masjid bersifat provokatif. Keluar dari tempat ibadah jemaah bukannya mendapat pencerahan malah memperoleh pemahaman  agama yang menyesatkan.

Penyebaran lewat internet lebih masif lagi karena dengan mudah menjangkau segala lapisan masyarakat dalam berbagai tingkat pendidikan. Ajakan jihad bertebaran di dunia maya.  Propaganda teroris bahwa pemerintahan ini thogut dan wajib diperangi membuat orang-orang yang pemahamannya terhadap agamanya dangkal menjadi mudah terpengaruh. Tutorial membuat bom pun bisa diakses secara mudah dan terang-terangan. Ini yang membahayakan karena tidak mudah terdeteksi. Tiba-tiba saja blar!! Mereka beraksi.

Berbagai langkah telah dilakukan pemerintah dalam melakukan kontrol  dan antisipasi terhadap penyebaran ujaran kebencian, pesan intoleransi, paham radikal, dan ajaran kekerasan lainnya baik di dunia maya maupun dunia nyata. Mulai dari pembuatan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan yang sudah lama berjalan adanya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

BNPT dalam upaya menangkal jaringan terorisme dan radikalisme mempunyai program deradikalisasi. Hasilnya pun sudah nampak dengan tobatnya beberapa kombatan dan eks napi terorisme dari ajaran menyesatkan tersebut. Bahkan Ali Fauzi eks napi teroris adik dari Amrozi pelaku bom Bali, ikut berperan aktif dalam program deradikalisasi setelah keluar dari penjara, dengan mendirikan Yayasan Lingkar Perdamaian yang konsern dalam mendampingi dan memberdayakan eks narapipada terorisme menjadi agen perdamaian.

Namun, seperti kata peribahasa ‘mati satu tumbuh seribu’ demikian juga terorisme. Mereka tetap bergerilya menanamkan paham-paham radikal dan merekrut pelaku-pelaku baru. Polisi dan jaringan terorisme seakan beradu cepat dalam berlomba mempengaruhi masyarakat. Kondisi seperti ini memunculkan pertanyaan dimanakah nasionalisme rakyat Indonesia? Hingga begitu mudahnya mereka terhasut untuk menghancurkan negaranya sendiri?

Nasionalisme bisa tumbuh apabila punya rasa bangga pada negara sendiri. Tapi sayang, sekarang ini kecenderungannya orang lebih bangga pada budaya luar daripada budayanya sendiri. Menganggap budaya luar lebih bagus daripada budaya sendiri. Apalagi bila budaya luar tersebut berkaitan dengan agama. Budaya Arab misalnya. Budaya dan tatacaranya lebih diikuti daripada budaya sendiri. Padahal budaya Arab bukan agama.

Pemahaman mereka,  bila sesuai budaya Arab maka akan berpahala dan dianggap religius. Misalnya, penggantian panggilan bapak, ibu, ayah, bunda, dengan umi, abi, atau saya, anda, saudara dengan ana, antum, akhi, bahkan mengganti nama yang telah diberikan orang tua dengan nama Arab supaya terlihat alim.

Pakaian pun mengikuti Arab, padahal Indonesia punya budaya yang sudah diakui Unesco, yaitu Batik. Pemakaian batik dan peci  untuk beribadah dan aktivitas sehari-hari  lebih membanggakan daripada memakai jubah dan sorban. Ya lucu aja lihat orang Indonesia pakai baju jubah-jubah dan sorban Arab. Hidungnya aja beda. Sana mancung, sini rata-rata mancung kedalam. Tidak cocok bukan? Hmm.

Sejarah Indonesia mencatat bahwa penyebaran agama Islam oleh Wali Songo tidak bisa dilepaskan dari budaya. Wayang, tari, dan adat isiadat Jawa lain menjadi media yang digunakan oleh Wali Songo untuk menyebarkan Islam agar bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.

Contoh yang diberikan oleh Wali Songo adalah bahwa penyebaran agama bisa dilakukan lewat budaya dengan kelembutan, perdamaian, dan “nylondoh” istilah jawanya, yang artinya mengambil hati, agar yang dipengaruhi dengan sukarela mengikuti karena melihat bahwa agama yang dibawa Wali Songo memang agama Rahmatan Lil Alamin.

Sayang, saat ini ada yang membid’ah kan wayang, atau budaya dan ritual adat istiadat lainnya. Perayaan Maulid Nabi, tahlilan, disebut bid’ah. Alasannya tidak ada dalam Al Qur’an atau jaman nabi. Ya terang aja wong nabi bukan orang Jawa dan tidak tinggal di Jawa. Terpenting adalah bahwa seni budaya dan adat istiadat itu tidak bertentangan dengan syariaat. Bila pemahamannya sempit seperti itu, maka lama kelamaan budaya ini menjadi sirna. Menjadi budaya Arab cabang Indonesia. Betul tidak?

Intinya adalah, bila tidak mencintai budaya sendiri, bagaimana bisa mencintai tanah airnya? Negaranya? Terhadap budayanya sendiri saja tidak bangga, bagaimana bisa membangkitkan nasionalisme dan patriotisme? Padahal nasionalisme dan patriotisme menjadi garda terdepan dalam menangkal paham radikalisme.

Namun, sangat memprihatinkan ketika seorang yang disebut ustadz muallaf yaitu Felix Siauw di twitter mengatakan bahwa nasionalisme tidak ada dalilnya dan panduannya. Membela Islam, jelas pahalanya, jelas contoh tauladannya.

Pernyataan seperti itu tentu berbahaya, karena akan dianggap benar oleh para pengikutnya dan menjadi paham yang menyesatkan karena salah dalam memaknai nasionalisme.

Tentang nasionalisme, KH. Hasyim Asy’ari menyatakan bahwa,  "Agama dan Nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama dan keduanya saling menguatkan."  Itu artinya agama dan nasionalisme tidak bisa dipisahkan. Hubbul Wathoni Minal Iman. Cinta tanah air sebagian dari iman.

Tokoh agama  atau ulama yang benar adalah yang ceramahnya menyebarkan perdamaian dan kebaikan.  Bukan ceramah provokasi yang bisa membentuk pola pikir militansi. Masih segar dalam ingatan bagaimana sekelompok masyarakat tidak mau menyolatkan orang yang meninggal hanya gara-gara orang tersebut pendukung salah satu calon gubernur yang non muslim, begitu juga kafir mengkafirkan terhadap yang tidak sepaham dan masih banyak lagi kejadian serupa.

Di Indonesia, masih banyak ulama yang benar. Merekalah yang diharapkan dapat menangkal ajaran dari ‘ustadz-ustadz’ yang tidak jelas tersebut. Kontrol dari pemerintah juga diperlukan dalam membendung paham yang salah.  Pemberlakuan sertifikasi atau standarisasi ulama yang sempat di wacanakan oleh Kemenag namun kemudian dibantah, sebaiknya perlu segera direalisasikan.

Sertifikasi merupakan kontrol terhadap menjamurnya ulama yang tidak jelas tersebut, agar hanya ulama yang benar dengan dakwah penuh kesejukan dan menyebarkan perdamaian yang diijinkan memberi ceramah di tempat ibadah.

Tempat ibadah harus digunakan sebagaimana mestinya. Ceramah yang disampaikan mampu merubah umat ke arah yang lebih baik ketika keluar dari masjid. Bukan sebaliknya. Lewat dakwah pula ulama dapat berperan menanamkan pemahaman bahwa negara ini bukan negara agama, tapi Negara Kesatuan  Republik Indonesia berdasarkan Pancasila

NKRI dan Pancasila adalah dasar negara yang merupakan kesepakatan pendiri bangsa ini. Adanya praktek intoleransi yang berujung pada kekerasan atas nama agama mencederai cita-cita luhur Pancasila. Sejak ratusan tahun bangsa ini sudah hidup berdampingan dalam menjaga kemajemukan, saling menghargai perbedaan dan menghormati perbedaan keyakinan. Mengapa sekarang malah berjalan mundur?  

Slogan Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis pada lambang Garuda Pancasila yang mengandung arti berbeda-beda tapi tetap satu juga,  melambangkan persatuan ditengah keberagaman Indonesia.  Hal tersebut perlu dihayati dan diamalkan, agar masyarakat dapat menghargai dan menerima perbedaan, karena perbedaan itu indah. Bayangkan pelangi bila hanya satu warna, dimana letak indahnya?

Oleh karena itu, menumbuhkan nasionalisme, mengamalkan Pancasila, dan peran serta ulama yang benar sangat dibutuhkan dalam menangkal perilaku intoleransi dan radikalisme. Orang yang punya nasionalisme tidak akan membiarkan negaranya hancur, sehingga provokasi dan paham yang menyesatkan dalam bentuk apapun tidak akan mempengaruhinya.

Pemahaman nilai-nilai luhur Pancasila juga perlu di sosialisasikan lagi seperti jaman Orde Baru dulu, karena banyak generasi muda yang sudah mulai melupakannya. Sedih bila tahu ada warga Indonesia yang tidak hapal Pancasila. Bagaimana bisa mengamalkan kalau tidak hapal atau tidak tahu sila-sila Pancasila?

Terakhir, peran ulama dalam berdakwah menyebarkan perdamaian dan kesejukan. Ulama merupakan tokoh agama yang dipercaya umat. Apa yang disampaikan ulamanya, umatnya akan mengikuti. Ulamanya benar, umatnya benar, demikian sebaliknya ulamanya tidak benar umatnyapun demikian juga, karena itu peran ulama sangat penting dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif.

Negara yang kondisinya tentram, aman, damai akan membuat pemerintahnya bisa berkonsentrasi penuh dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Kemakmuran membuat warganya tidak gampang terprovokasi karena negara sudah memberikan kenyamanan dan kemapanan ekonomi. Masyarakat pun wajib membantu pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut, dengan “hanya” berbuat baik pada sesama tanpa memandang perbedaan diantara mereka. 

Mengutip KH. Mustofa Bisri  : "Agamamu belum tentu agama Allah. Agama Allah menghargai manusia dan menebar kasih sayang ke alam  semesta."  Apa yang disampaikan Gus Mus itu bisa jadi perenungan, dan semoga kedepannya, tidak ada lagi peristiwa peristiwa ajaib yang mengatasnamakan agama terjadi di bumi Indonesia tercinta ini. Aamin.