Akhir Desember menjadi peristiwa panas di mana Cina melalui Coast Guard mengawal kapal nelayan milik warga negaranya memasuki Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia. Kapal KRI, Pesawat Boeing TNI AU, dan berbagai alutsista lain disiapkan. Presiden dengan tegas menyatakan bahwa jangan ragu untuk mempertahankan wilayah kedaulatan. 

Penebalan dinding pertahanan dengan deployment pasukan TNI di pangkalan laut menjadi wujud penjagaan sekaligus menerjemahkan amanat presiden. Masyarakat Indonesia berpolemik, ada yang mengganggap Prabowo "ayam sayur", ada kubu yang menyalahkan Utang Indonesia sebagai biang keladi lembutnya sikap Indonesia terhadap agresifitas China.

Tulisan opini ini dimaksudkan untuk menjernihkan situasi yang menyudutkan person seperti Prabowo sebagai Menhan atau Jokowi sebagai pimpinan tertinggi NKRI. 

Seperti kita ketahui bahwa perintah pengerahan pasukan ada di tangan Presiden RI langsung kepada Panglima TNI. Menteri Pertahanan tidak memiliki otoritas politik untuk mengerahkan pasukan atau bahkan sekadar memberikan statemen politik untuk berperang. Konstitusi kita mengatur dalam UU TNI mengenai pengerahan pasukan.

Prinsip kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Selanjutnya, tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI berada pada Panglima TNI. 

Sesuai dengan pasal 19 dan 20 UU No. 34 tahun 2004, tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI berada pada Panglima TNI yang terdiri dari:

1. Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer untuk perang dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer selain perang dilakukan untuk kepentingan pertahanan Negara atau dalam rangka mendukung kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka tugas perdamaian dunia dilakukan sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia dan ketentuan hukum nasional.

Dari keterangan ayat dalam Undang-undang tersebut jelas dinyatakan bahwa kehendak untuk deployment pasukan milik Presiden dengan persetujuan DPR untuk memerintahkan Panglima TNI. Menteri Pertahanan mengurus administratif yang menunjang atau mendukung setiap keputusan pimpinan eksekutif dan legislatif Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Menyiapkan perizinan, mengalokasikan anggaran, dan berbagai hal yang akan mempermudah dan memperkuat sistem pertahanan kita. Kita perlu jernih dalam membaca hal ini.

Berkaitan dengan Presiden Republik Indonesia, keputusan untuk mengerahkan pasukan bukalah hal yang sederhana. Bukan seperti menempatkan gerobak bakso untuk dinikmati konsumen.

Menempatkan pasukan artinya telah siap dengan segala resiko, termasuk keselamatan Bangsa Indonesia sebagai unsur terpenting dari negara (Rakyat). Oleh karena itu, di dalam perundangan diatur mekanisme persetujuan legislatif dalam menyatakan kondisi darurat dan pengerahan pasukan untuk berperang.

Presiden mempertimbangkan ekses politik, misalnya ditagihnya utang dengan Negara Cina. Kemudian ekses ketahanan nasional bahwa akan ada situasi masyarakat tidak sanggup bertahan dengan situasi ekonomi, sosial, dan keamanan sehingga banyak yang meninggal akibat perang, kelaparan, dan kemiskinan di masa perang. 

Ekses ekonomi misalnya, ambruknya industri dan ekonomi makro akibat perginya investor karena situasi darurat di Indonesia. Apakah pimpinan negara tidak memikirkan hal-hal tersebut? Tentu jawabannya iya! Ditambah seribu pertimbangan lain. Perang bukan fenomena main Mobile Legend, suadaraku.

Ada banyak risiko, termasuk terancamnya keselamatan bangsa. Hal ini masuk akal saja, karena Cina memiliki kekuatan militer sepuluh besar dunia. Alutsista mereka siap, pasukan juga banyak.

Apa susahnya meluluhlantakkan Indonesia dalam hitungan hari atau pekan? Mudah. Namun tentunya tidak semudah itu pula Cina memutuskan perang. Mereka terancam menghadapi Veto dari Dewan Keamanan lain minus Russia. Itu pun bisa jadi Russia akan memberikan sanksi atau veto karena ketidaksepakatannya dengan Cina.

Opini ini tidak dimaksudkan untuk membuat kita takut dengan Cina namun bisa berpikir lebih jernih dan bijak sebagai masyarakat. Keputusan yang akan diambil Presiden dan DPR tentu akan sangat bersifat melindungi rakyat. Kita tidak perlu menuding Prabowo sebagai ayam sayur karena toh bukan wilayah politiknya berkaitan dengan perang.

Namun, kita juga tidak boleh menyalahkan Pak Jokowi atas lembutnya sikap terhadap Cina. Bisa jadi semua keputusan ini karena pertimbangan keselamatan, pertimbangan ketahanan ekonomo, dan seribu pertimbangan lainnya. Pertimbangan yang tak semudah mulut besar netizen yang lain kubu dalam menghujat kedua persons tersebut.

Menanggapi polemik agresi Cina ini. Kita percayakan semua keputusan politik luar negeri Indonesia kepada Presiden, DPR, Menteri Luar Negeri, Panglima TNI, dan Menteri Pertahanan. Mereka yang telah disebut adalah stakeholders yang paham akan kondisi nasional dan gejolak internasional.

Mereka tidak menginginkan salah kebijakan akan menghancur leburkan Indonesia yang kalah perang, misalnya. Mari kita berpikir jernih dan menyerahkan kepercayaan kepada pemangku kepentingan tersebut. Kepercayaan rakyat akan membuat Indoensia menjadi pemenang atas polemik ini, dengan/ tidak berperang.

Semoga keselamatan selalu tercurah oleh Tuhan bagi Negara, Bangsa, dan Alam Negara Kesatuan Republik Indonesia.