Gejolak aktualisasi diri kian hari menampakkan eksistensinya. Narasi-narasi yang terwadahi digital "dipeleteri" sedemikan rupa. Sebab, ekspresi subjektivitas yang melampaui batas-batas gerak. Hingga pada akhirnya bermuara pada polemik sosial yang tak berkesudahan. Adalah potret zaman yang tak bisa dielakkan.

Kita menggandrungi geliat ujaran dari media-media. Menelusuri sisi-sisi yang menarik dan berlawanan. Indonesia akhirnya ditumbuhi jamur-jamur ujaran kebencian (hate speech) yang terkadang menemui hentakan yang tak manusiawi. Sebab, acapkali berujung pada penindasan dan kekerasan.

Mulai dari konten penghinaan kepada pemerintah dan presiden yang diunggah oleh Yasmen Ropi. Kasus hoaks percakapan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono yang disebar oleh akun-akun fake (palsu). Deretan gelombang ujaran kebencian merambah dari berbagai lini.

Tak sampai di situ, yang mengagetkan ketika ditemukannya kelompok Saracen. Sebuah perkumpulan yang menawarkan jasa ujaran kebencian dan hoaks dengan menggunakan akun-akun palsu untuk menyerang individu atau golongan tertentu. Fakta ini sekaligus menebalkan keyakinan kita, bahwa selama ini hal demikan terstruktur dan terorganisir.

Sampai pada tertangkapnya Jonru Ginting. Dan yang paling hangat, "kado" akhir tahun, terciduknya Siti Sundari Daranila yang menyerang pejabat baru Indonesia, yakni Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dengan isu SARA.

Tahun 2017 memang menjadi fase yang paling banyak menyedot perhatian dalam hal penyebaran ujaran kebencian di media sosial. Daftar panjang kasus-kasus serupa mewarnai fenomena perjalanan Indonesia.

Akhir tahun kemarin, detik.com merilis data, bahwa selama setahun polisi telah menangani 3.325 kasus ujaran kebencian. Angka tersebut naik 44,99 persen dari tahun sebelumnya, yang berjumlah 1.829 kasus. Ini adalah peristiwa paling fantastik bersuara ironis. Kita diperhadapkan semua model kejahatan berbasis ujaran yang luar biasa.

Jika hanya mengandalkan efek jera dari aturan hukum, maka hal seperti ini tidak akan berakhir. Kesimpulan ini memang terkesan dangkal, tapi deretan fakta empiris menguatkan hal. Terlebih tahun ini, kita berhadapan dengan tahun politik. Pesta dan gebyar isu-isu saling memangsa akan tersaji dengan beragam rasa.

Yang berbahaya, ketika ujaran kebencian dijadikan sebagai salah satu alat politik. Maka dipastikan keberadaannya akan masif. Intrik-intrik dan rekayasa gerak turut mewarnai.

Salah satu akar dari ujaran kebencian sebenarnya adalah seringnya dihadirkan ceramah-ceramah dari para agamawan yang terlabel dalam banyak penamaan di panggung-panggung politik yang melibatkan isu SARA dan sebagainya. Baik langsung ataupun dengan menggunakan media sosial. Membangun argumentasi dengan dalih Tuhan. Narasi-narasi berbau provokatif yang mengarah pada intoleransi. Lalu pada akhirnya, menyuburkan radikalisme di kalangan masyarakat.

Hal itu dikuat dengan adanya penelitian pernah dilakukan oleh Jonathan Culpeper, Paul Iganski, dan Abe Sweiry dari Lancaster University, Inggris, yang berjudul Linguistik Impoliteness and Religiously Aggravated Hate Crime In England and Wales  (2017).

Penelitian yang dituangkan dalam bentuk jurnal tersebut, mengungkap, bahwa di Inggris dan Wales juga marak ujaran kebencian sebagai akibat dari ketidaksopanan dalam berbahasa. Di antara banyaknya ujaran kebencian yang ada, yang paling parah adalah penghinaan dan hasutan terhadap agama. Penelitian ini membuktikan, bahwa agama adalah senjata paling mutakhir dalam melancarkan kepentingan dengan menggunakan ujaran kebencian.

Media massa pun bertarung membangun framing. Tak heran, kasus-kasus bernuansa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, hasut, dan berita bohong diolah sedemikian rupa oleh media massa. Lalu, mereka yang gemar menabur benih-benih percekcokan menyulap media sosial sebagai arenanya.

Dari sekian banyak daerah yang menggelar konstestasi politik tahun ini, Makassar adalah salah satu kota yang ikut merayakan. Sejauh pengamatan penulis, termasuk terlibat dalam banyak kasus ujaran kebencian. Hal itu dikarenakan fanatisme terhadap masing-masing jagoannya.

Terbukti, ketika genderang Pilgub Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Pilwali Makassar baru saja ditabuh. Penulis menyaksikan semakin banyak bermunculan akun-akun yang tidak jelas identitasnya dan sejumlah grup-grup yang beraroma politik. Di sana, para ‘relawan’ politik mencitrakan calon dan 'mengcounter' serangan lawan. 

Alhasil,  beberapa akun-akun fake itu, terpaksa harus berurusan dengan kepolisian. Dituding telah melakukan ujaran kebencian. Dampaknya, ketika salah satu Calwalkot Makassar di pertengahan Januari lalu, melaporkan kasus penyebaran berita bohong, karena terkesan menciderai.

Beberapa fakta lain yang ditemukan dalam Pilkada Sulsel, ternyata sejumlah relawan memang ada yang bertugas membuat puluhan akun-akun palsu untuk digunakan dalam membangun dan memotong serangan dari lawan politik. Sama seperti Saracen, bayaran yang diperoleh relatif banyak.

Berangkat dari doktorin Goebbels yang paling masyur, bahwa kebohongan yang dikampanyekan secara terus-menurus akan menjadi kebenaran. Sudah sejak lama mendapat reaksi positif dari masyarakat yang pragmatis. Potret dari apa terjadi merupakan bentuk manuver para relawan masing-masing kandidat dan kelompok. Sebab, selama ini dengan istrumen-instrumen tersebut diyakini memiliki daya ledak yang ampuh.

Sejatinya,terlepas dari kepentingan ideologi. Ujaran kebencian tumbuh subur dikarenakan adanya ketidakpuasan akan realitas yang dihadapi. Mereka mentransformasikan kegelisahan dengan menggunakan akun media sosial. Yang pada akhirnya menciptakan kejahatan-kejahatan yang berbasis internet (cyber crime).

Kasus Febri, awal tahun kemarin di Makassar yang menghina institusi kepolisian merupakan kasus yang kesekian kalinya terjadi. Padahal, statusnya di media sosial yang dinilai melanggar hukum hanya karena ada diksi "suap" di dalamnya. Febri dan sekian banyak pelaku lainnya adalah model masyarakat menyuarakan dirinya sendiri. Mereka mencoba melawan dengan jalan menghina.

Belum lagi, mungkin di sekitar lingkungan Anda. Tak jarang menyaksikan konflik dan pertengkaran antarindividu atau kelompok, disebabkan status-status yang berseleweran di media sosial. Merasa dihina, merasa harga dirinya diinjak-injak, hingga merasa dipermalukan. Adalah sekelumit persoalan yang menyebabkan terjadinya kasus-kasus kekerasan dan persekusi selama ini. 

Yang menarik, terkait politik, aksi saling serang antarpendukung. Kata, kalimat, bahkan wacana bernada sarkastis tiap hari disaksikan. Tak ada lagi dialektika di dalamnya. Ini ironi, sebab akan menjadi cikal bakal mewabahnya kasus-kasus persekusi dan sejenisnya.

Kesemua hal tersebut bermuara pada penggunaan bahasa. Politik, media, dan ujaran kebencian menjadikan bahasa sebagai mediumnya.

Dalam konteks politik, bahasa merupakan alat pengendali dan pengontrol. Para penguasa menjadikan bahasa sebagai topeng. Mereka selalu berusaha menghindari potensi pemaknaan langsung, sehingga para politisi akrab sekali dengan bahasa-bahasa eufemistik. Membiarkan masyarakat berebut interpretasi.

Dominasi simbol-simbol kebahasaan para politisi dari berbagai partisipan dan pertarungan interpretasi dari setiap interaksi akan melahirkan banyak potensi-potensi gesekan yang tak berkesudahan. Itulah yang menguatkan argumentasi salah satu filsuf Prancis Norman Fairclough (1989) yang mengatakan, bahasa merupakan perwujudan dari praktik sosial.

Sementara dalam dunia media massa. Media membangun konstruk dalam benak, bahwa apa yang disampaikan adalah kebenaran. Teks dihadirkan untuk merepresentasikan peristiwa yang diarahkan berdasarkan sudut pandang media.

Representasi tersebut menjadi mapan dikarenakan acapkali menggunakan pendekatan budaya dan teori yang samar. Jadi, sangatlah berbahaya jika media massa tertentu berafiliasi dengan salah satu kandidat di pilkada.

Terkait dengan hal itu, Linguis Joanna Thornborrow dalam artikelnya Bahasa dan Media dalam buku Language, Society, and Power (1999) milik Linda Thomas & Wareing mengatakan, bahwa media merupakan tempat yang sangat berpotensi untuk memeroduksi dan menyebarluaskan makna sosial atau menentukan makna dari kejadian-kejadian yang terjadi di dunia.

Oleh karena itu, politik dan media adalah instrumen yang paling berbahaya untuk menebarkan berbagai macam ujaran kebencian. Apalagi, jika seseorang tidak membekali diri dengan sikap kritis. Untuk itu, diperlukan penanganan khusus yang mengarah pada pembangunan mental dan kesadaran berbahasa santun dan kritis

Meluruskan Kekeliruan Berbahasa Santun dan Daya Kritis

Bisnis kebencian dan hoaks yang marak dalam berbagai kasus, baik sifatnya individu ataupun kelompok, kini telah merusak tatanan masyarakat kita. Medsos digunakan sebagai sarana untuk menyebar disfemia (bahasa kasar) dan kotor. Media dijadikan tolok ukur tanpa melakukan telaah. Dengan demikian, Mereka dengan sadar mengabaikan prinsip kesantunan berbahasa dan kesadaran berpikir kritis.

Ini menguatkan dugaan, bahwa selama ini ujaran kebencian lahir karena sikap apatisme masyarakat terhadap fitur lingustik yang dimiliki. Mereka ditekan arus ideologi dan sejumlah kepentingan politik dan ekonomi.

Dalam konteks budaya Sulsel, masyarakat Bugis-Makassar tentu paham nilai-nilai sebuah kata-kata yang mengandung umpatan dan pantang untuk diucapkan. Misalnya, kata "telaco, sundala, asu," dan lain sebagainya. Begitupun di Jawa, makian seperti kata "jancok, ndasmu,pekokmu" tertolak mentah-mentah. Sebab, dianggap melukai kemanusiaan.

Asumsi di atas, menyiratkan sebuah fakta, bahwa bahasa dan budaya adalah dua koin yang tak bisa dipisahkan. Budaya menciptakan konsensus dalam sebuah regulasi di setiap stuktur sosial. Begitupun sebaliknya, bahasa mewadahi identitas setiap budaya.

Kebudayaan dalam sebuah masyarakat selalu memiliki kekuasaan kausal yang meletakkan norma-norma yang mengatur bagaimana seorang individu berprilaku dan berbahasa. Komunikasi yang terbangun tidak boleh mengabaikan kultural.

Salah satu naskah kultural yang terdapat dalam epos La Galigo dan kronik Lontaraq yang diilhami di kebudayaan Sulsel, yakni prinsip sipakatau’ (saling memanusiakan), sipakainge’ (saling mengingatkan), sipakalebbi’ (Saling menghargai). 

Sementara dalam masyarakat Jawa; kurmat (hormat), andaphasor (rendah hati), empan-papan (sadar akan tempat), dan tepa-selira (tenggang rasa) dan banyak lagi lainnya. Prinsip-prinsip yang kemudian dijadikan patron dalam melakoni hidup.

Sebenarnya, setiap daerah memiliki prinsip budaya yang mengatur tata laku hidup manusia, dengan tujuan yang sama; kebaikan. Dalam setiap prinsip kebudayaan itu, kita harus apresiasi sebagai sebuah temuan ide besar, buah pikiran yang luhur dan pengalaman jiwa yang memiliki nilai etis dan moral sebagai suatu sistem sosial.

Problematik yang selama ini terjadi merupakan manifestasi benturan interaksi. Dikarenakan cenderung mengabaikan prinsip-prinsip kebudayaan yang dianut.

Padahal, kegiatan berbahasa seharusnya berbasis responsif budaya, sehingga setiap orang yang mengartikulasikan kepentingan memahami batas-batas diri. Dengan begitu, kesantunan berbahasa akan tercipta dengan baik. Bukan hanya mengenai sopan dalam betutur,kesantunan berbahasa dimaksudkan, bahwa setiap orang harus memahami efek yang ditimbulkan dari ujaran atau tulisan yang dibuat.

Hanya saja, menurut Sara Mills dalam artikelnya Politness and Culture, bahwa kesantunan responsif budaya bisa berjalan dengan baik dengan dua cara. Pertama, keragaman norma kesantunan tidak bergantung pada idelogi dan mewakili keragaman posisi. 

Kedua, asalkan tidak ada budaya yang merasa dominan dan mengklaim bahwa merekalah yang memiliki norma mutlat. Artinya, bahwa kesantunan berbahasa hadir dengan membawa tujuan besar; mencapai kebersamaan yang hakiki. 

Membangun kesantunan berbahasa dalam interaksi tentulah tidak cukup. Diperlukan sebuah kesadaran yang lebih dalam, yakni meciptakan sikap atau daya kritis.

Dalam tafsiran wacana kritis, daya kritis yang dimaksud adalah membekali diri dengan pengetahuan agar tidak terjajah secara lingual. Teks-teks yang bertebaran di sepanjang jalan dan linimasa akun media sosial, tidak boleh hanya dipandang sebagai sebuah teks biasa. Masyarakat harus kritis dengan melihat bahasa sebagai pembawa pesan-pesan ideologi, kepentingan, dan pertarungan.

Sikap kritis yang dimiliki setiap orang digunakan untuk memfilter wacana yang ada. Baik kaitannya dengan politik, sosial, ekonomi, maupun budaya. Dengan begitu, ujaran kebencian akan sulit tumbuh, sebab daya kritis bisa menangkal setiap kabar atau berita bohong yang datang.

Efektivitas Peran Lingkungan

Sebagai langkah solutif untuk 'membunuh' ujaran kebencian, yaitu membangun kesadaran berbahasa dan berpikir kritis dimulai dari lingkungan. Baik lingkungan keluarga hingga lingkungan formal, seperti sekolah dan kampus.

Lingkungan tersebut merupakan sarana untuk memproduksi sistem nilai dan cara berbicara tertentu, dengan peranan edukasi. Sebab di sanalah benih-benih budaya dialiri. Melalui keluarga, peran yang harus dilakoni dengan membangun kesadaran diri agar memiliki etika laku dan bahasa ‘sopan’ terhadap orang tua dan sesama.

Sementara di sekolah dan kampus , peran guru atau dosen untuk membangun mental dan pengetahuan peserta didik sangatlah penting. Terutama mereka yang mengajar bahasa.Menjadikan bahasa sebagai pelajaran yang fundamental dalam perkembangan pengetahuan dan moralitas.

Peserta didik sangat perlu dibekali kemampuan berbahasa yang baik, khususnya dalam menerjemahkan kesantunan berbahasa. Sebab dengan kemampuan berbahasa yang memadai sangat berpengaruhi pada pikiran.

Persis ketika hipotesis Sapir-Whorf mengatakan, bahasa mampu mengendalikan pikiran seseorang. Misalnya, untuk mengutarakan sebuah "kebencian", manusia harus merekonstruksi pikirannya dengan menggunakan bahasa untuk mewakili apa yang dipikirkan. 

Atau paling tidak, dengan bahasa, manusia mampu merepresentasikan realitas yang dihadapi. Itulah mengapa Edwar Sapir (1921) meyakini, bahasa sebagai pemandu realitas sosial.

Oleh karena itu, sangatlah penting untuk menguasai bahasa sebagai sebuah gambaran realitas sosial. Melalui pengajaran berbahasa dan berpikir kritis, sangat memungkinkan mereduksi polemik ujaran kebencian. Terlebih, ketika kemampuan berbahasa yang diasosiasikan dengan sistem kearifan lokal dari budaya daerah sebagai pondasi utama untuk membentuk karakter dan sikap toleransi.(*)