Perdagangan Internasional dapat dikatakan sebagai faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan sebuah negara. Zaman sekarang hampir tidak mungkin ada negara yang tidak melakukan perdagangan internasional dengan tujuan agar negara bisa mendapatkan keuntungan dalam neraca perdagangan internasionalnya.

Indonesia pada tahun 2012 lalu resmi mengeluarkan kebijakan atau peraturan baru mengenai impor hortikultura dan juga daging sapi. Bukan saja menahan atau melarang produk impor, tapi juga membatasi kuota impor.

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas petani dan juga pasar yang ada di Indonesia agar tidak perlu harus melakukan impor dari negara lain dan juga agar produk lokal Indonesia tidak kalah saing dalam pasar domestiknya sendiri. Selain itu, kebijakan atas hal ini juga berasal dari keluhan-keluhan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat menengah ke bawah yang menggantungkan hidupnya di sektor pertanian dan juga ternak.

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketentuan Impor Produk Hortikultura.

Kebijakan hortikultura yang dibuat oleh Indonesia ternyata masih tidak dihargai oleh sebagian negara mitra dagang Indonesia. Kebijakan ini menuai banyak kecaman dari negara lain, khususnya dari Amerika.

Amerika yang merasa sangat dirugikan dari kebijakan pelarangan 13 produk hortikultura antara lain kentang, kubis, wortel, cabai, nanas, melon, pisang, mangga, pepaya, durian, bunga krisan, bunga anggrek, dan bunga heliconia serta daging sapi terhitung dari bulan Januari hingga Juni 2013 membuat ekspor Amerika menurun.

AS akhirnya menggugat beragam aturan izin impor yang diterapkan Indonesia untuk produk hortikultura dan ternak. Amerika menilai Indonesia menghambat perdagangan bebas melalui pemberlakuan kuota, harga minimal, periode impor, dan lisensi impor.

AS juga menggugat larangan impor unggas dari AS yang sudah berlaku sejak 2009. AS menggunakan Article III dan Article XI:1 GATT 1994, Article 4.2 Agreement on Agriculture, dan Agreement on Import Licensing Procedures untuk memperkuat gugatannya.

Akibatnya, impor sapi dan produk hewan lainnya dikenakan kuota dalam jumlah yang menurut Amerika Serikat berkurang drastis. Padahal kebijakan ini ditujukan untuk melindungi para petani lokal dan peternak lokal menengah ke bawah agar mereka mendapatkan penghasilan dari pasar domestik.

Lebih jauh lagi, jika dilihat petani Indonesia masuk dalam kategori orang miskin dan peternak lokal juga mayoritas berada dalam kondisi ekonomi tidak layak sehingga mereka perlu diberi perlindungan melalui kebijakan pemerintah.

Aturan Impor hortikultura juga tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 60 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura. 

Perlu diingat kembali, pengetatan aturan importasi Indonesia ini dikatakan telah mengakibatkan ekspor AS ke Indonesia mengalami penurunan, khususnya apel. Hingga akhirnya Amerika melakukan ultimatum kepada Indonesia,bahwa hal ini akan dibawa di dalam sengketa perundingan di WTO. Indonesia diberikan waktu selama 60 hari untuk menanggapi gugatan tersebut dan Indonesia harus bisa menjelaskannya kepada pihak Amerika.

Ultimatum ini juga didukung oleh beberapa negara, yaitu Brazil, Skotlandia, dan juga Australia dikarenakan kebijakan pemberhentian produk hortikultura selama 6 bulan ini dapat merugikan sektor ekspor mereka. Sudah ada usaha konsultasi selama 60 hari yang dilakukan delegasi Indonesia dengan Amerika yang bertujuan untuk menjelaskan latar belakang dari kebijakan yang dibuat Indonesia dalam sebuah konfrensi WTO di Genewa pada Februari 2012, namun masih belum menemukan titik terang.

Setelah gagal pada fase konsultasi, WTO akhirnya membentuk sebuah panel yang terdiri dari negara-negara anggotanya untuk memberikan persetujuan atau penolakan tentang kebijakan perdagangan Indonesia dan didukung oleh negara-negara yang melakukan praktik perdagangan serupa.

Amerika akhirnya membawa kasus ini ke dalam WTO dan adapun proses yang harus dilakukan oleh Amerika untuk merujuk kebijakan ini menuju panel WTO. DSB (Dispute Settlement Body) WTO adalah sebagai tahap awal yang diambil Amerika.

Terdapat empat fase prosedur penyelesaian sengketa WTO, yaitu konsultasi, prosedur panel, prosedur appelate, serta implementasi. Namun, tahap implementasi sulit dilakukan dikarenakan perbedaan status negara, Amerika sebagai negara maju dan Indonesia sebagai negara berkembang.

Untuk itu kemudian DSB WTO menyusun mekanisme retaliasi sebagai instrumen sanksi dengan memberikan hak bagi negara penuntut untuk melanggar konsesinya pada negara pelanggar dalam perjanjian WTO dan penekan negara pelanggar untuk menaati dan mengimplementasikan hasil keputusan DSB.

Retaliasi termasuk dalam fase keempat dalam penyelesaian sengketa ini, yaitu fase implementasi. Ketika suatu sengketa telah diputuskan oleh Panel dan Appelate Body WTO, maka negara pelanggar diperintahkan untuk memperbaiki atau mengubah pelanggarannya terhadap prinsip WTO.

Negara penuntut berhak untuk meminta dibentuknya Compliance Panel untuk menilai apakah negara pelanggar telah memenuhi keputusan Panel dan Appelate Body. Fungsi utama panel ini membantu penyelesaian secara obyektif dan untuk memutuskan apakah suatu subjek/objek perkara telah melanggar perjanjian.

Jika Compliance Panel memutuskan bahwa negara pelanggar belum mengubah praktik dagangnya sesuai keputusan, maka negara penuntut berhak untuk meminta hak retaliasi pada Panel Arbitrasi.

Kebijakan Indonesia dalam membatasi impor atas hortikultura dan daging sapi telah sesuai dengan ketentuan WTO melalui tindakan safeguard untuk melindungi petani lokal dan Indonesia sebagai negara berkembang yang berhak atas ketentuan yang tercantum di dalam ketentuan Special And Differential Treatment (S&D).

Penyelesaian sengketa dalam WTO lebih berpijak kepada rule-based approach daripada power-based approach di mana prinsip terakhir lebih terlihat dalam sistem GATT. Sehingga dengan demikian, tiap negara anggota dapat merasa nyaman dengan keberadaan mereka dalam keanggotaan WTO itu sendiri.

Dengan sistem penyelesaian sengketa WTO yang lebih memberikan kepastian hukum ini, maka akan timbul harapan bagi negara-negara anggota untuk dapat menjadikan WTO sebagai wadah untuk dapat menyelesaikan sengketa secara multilateral.