Tahun 2018 akan menjadi awal baru bagi Perbankan Syariah di Indonesia untuk memasuki tahun ke-26 setelah beroperasi semenjak tahun 1992. Hingga September 2017, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) merilis data bahwa industri perbankan syariah tumbuh menjadi 201 bank, yang terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah), dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakat Syariah). 

Pertumbuhan tersebut juga berdampak pada pertumbuhan jumlah kantor, hingga kini berjumlah 2.633 kantor, yang terdiri dari kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas.

Pertumbuhan kantor ternyata berdampak besar terhadap permintaan SDM oleh Perbankan Syariah. Hal tersebut dapat dilihat melalui tren jumlah SDM yang dimiliki oleh Perbankan Syariah setiap tahunnya. Adapun tren lima tahun terakhir, dari data OJK per September 2017, antara lain tahun 2013 sebesar 43.054 SDM, tahun 2014 sebesar 50.522 SDM, tahun 2015 sebesar 60.918 SDM, tahun 2016 sebesar 59.969 SDM, tahun 2017 sebesar 61.389 SDM.

Dari data tersebut, kita dapat mengetahui bahwa setiap tahun rata-rata Perbankan Syariah membutuhkan kurang lebih 4,5 ribu SDM. SDM tersebut akan didistribusikan untuk mengoperasikan BUS, UUS, dan BPRS, di kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas. 

Dan untuk tahun 2018, bila mengacu pada tren SDM yang ada, maka proyeksi kebutuhan untuk SDM Perbankan Syariah berkisar 4,5 ribu karyawan. Bahkan jumlah tersebut bisa meningkat bila dikaitkan terhadap animo masyarakat muslim yang mulai sadar untuk menerapkan syariah dalam bidang muamalah (ekonomi).

Karakteristik Permintaan SDM

Perbankan Syariah membutuhkan SDM yang berbeda dengan SDM yang ada di Perbankan Konvensional. Kalau di Perbankan Konvensional membutuhkan SDM yang menguasai tentang ilmu perbankan murni, sedangkan Perbankan Syariah tidak hanya membutuhkan SDM yang menguasai ilmu perbankan murni, akan tetapi harus juga menguasai ilmu syariah. Maka dari itu, SDM yang dibutuhkan oleh Perbankan Syariah adalah SDM yang memiliki keahlian di bidang perbankan murni dan ilmu syariah.

Kualifikasi tersebut untuk memastikan agar pengoperasian perbankan syariah, berjalan sesuai amanat konstitusi. Di mana, menurut konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Selain itu, kualifikasi tersebut sebagai tolok ukur bahwa SDM yang mengoperasikan Perbankan Syariah, memiliki kompetensi dan komitmen yang kuat untuk menjalankan bisnis sesuai syariah Islam. Jika SDM yang ada tidak memiliki kompetensi dan komitmen yang kuat di bidang ilmu syariah, bisa dipastikan bisnis yang dijalankan oleh Perbankan Syariah akan melenceng dari prinsip syariah.

Di mana konstitusi telah mengamanatkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Adapun lembaga yang memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa ialah DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia). Fatwa memiliki arti, menerangkan hukum-hukum Allah Swt berdasarkan pada dalil-dalil syariah secara umum dan menyeluruh. Dan keterangan hukum yang telah diberikan itu dinamakan fatwa (Dewan Syariah MUI: 2014, 8).

Dengan demikian, karakteristik permintaan SDM oleh Perbankan Syariah ialah seseorang yang memiliki kualifikasi ilmu perbankan murni dan ilmu syariah. Ilmu perbankan murni menunjukkan bahwa SDM tersebut memiliki kualifikasi SDM yang mumpuni untuk menjalankan bisnis perbankan. Sedangkan ilmu syariah menunjukkan bahwa SDM tersebut siap menjalankan bisnis perbankan sesuai fatwa DSN-MUI demi menjaga kehalalan setiap produk yang ditawarkan kepada konsumen.

Kesiapan Perguruan Tinggi Islam  

Adapun salah satu perguruan tinggi yang mampu memberikan pendidikan di bidang syariah ialah Perguruan Tinggi Islam. Oleh karena itu, menyaksikan pesatnya perkembangan Perbankan Syariah dan Lembaga keuangan syariah lainnya, seperti Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, hingga Leasing Syariah, maka banyak Perguruan Tinggi Islam yang menyelenggarakan Program Studi Ekonomi Syariah, mulai dari Manajemen Perbankan Syariah, Manajemen Syariah, hingga Ilmu Ekonomi Syariah.

Hal yang menjadi kendala, Perguruan Tinggi Islam yang menyelenggarakan Program Studi Ekonomi Syariah, masih minim dalam penguasaan ilmu perbankan. Sehingga Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy) atau Sarjana Ekomi Islam (SE.I) yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi Islam disinyalir masih minim penguasaan di bidang ilmu perbankan murni. Sehingga mengakibatkan industri Perbankan Syariah lebih senang merekrut SDM yang berasal dari perguruan tinggi umum, yang mengerti ilmu ekonomi murni.

Akibatnya ialah jika Perbankan Syariah memaksakan diri merekrut SDM yang berasal dari Perguruan Tinggi Umum, sementara dirinya tidak memiliki latar belakang ilmu syariah, dipastikan Perbankan Syariah akan kehilangan ruh kesyariahan jasa yang ditawarkan ke konsumen. Maka dari itu, peranan Perguruan Tinggi Islam dalam menyediakan SDM yang mumpuni dalam ilmu perbankan murni dan ilmu syariah sangat besar.

Setidaknya, ada dua hal yang harus dilakukan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan SDM yang mampu menguasai ilmu perbankan murni dan ilmu syariah, sesuai kebutuhan industri. 

Pertama, Perguruan Tinggi Islam harus mampu mendesain kurikulum, agar menghasilkan sarjana yang menguasai ilmu perbankan murni dan ilmu syariah murni. Misalnya, dengan memberikan rasio mata kuliah 50% ilmu perbankan murni, dan 50% ilmu syariah selama 3 tahun (6 semester), dan sisainya 1 tahun (2 semester) untuk kegiatan magang di Bank Syariah dan tugas akhir/skripsi.

Kedua, merekrut dosen yang mumpuni di bidang ilmu ekonomi murni dan ilmu syariah. Di mana, dosen akan menjadi penentu akhir dari proses pendidikan di Perguruan Tinggi. Karena, sebaik apa pun kurikulum yang dimiliki, jika dosen yang mengajar tidak mumpuni di bidangnya, maka sarjana yang dihasilkanya pun tidak akan mumpuni. Akhirnya, lulusan Sarjana Ekonomi Islam/Syariah (SE.Sy/SE.I), yang kini telah berubah menjadi Sarjana Ekonomi (SE), tidak akan dilirik oleh industri.      

Ketiga, Perguruan Tinggi Islam harus menggalakkan riset tentang SDM. Tentu, Perguruan Tinggi Islam akan melakukan riset dengan baik, bila memiliki dana yang cukup. Maka dari itu, Institusi Perbankan Syariah harus juga mau mendanai riset-riset di Perguruan Tinggi Islam. 

Karena, hasil riset dari Perguruan Tinggi Islam, manfaatnya akan kembali juga terhadap pengembangan industri. Selain itu, dana riset bisa berasal dari pemerintah, lembaga filantropi Islam, ataupun dari Perguruan Tinggi Islam itu sendiri—sebagai bentuk pengabdian masyarakat.

Penulis berkeyakinan, jika tiga hal tersebut dilakukan, maka SDM yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi Islam, akan sesuai permintaan industri, dan cepat terserap di dunia kerja. Sehingga, semakin banyak lulusan dari Perguruan Tinggi Islam, akan mampu menyokong pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia ke depannya.