Pada abad 21 ini pemanasan global semakin meningkat banyak hasil hutan yang diambil oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Persediaan air semakin sedikit dan kekeringan terjadi dimana-mana akibat kebakaran dan penebangan liar yang dilakukan secara terus-menerus tanpa mengetahui dampak dari kerusakan hutan tersebut.

Keadaan ini menimbulkan keprihatinan dari masyarakat untuk berpatisipasi dalam menjaga dan melestarikan hutan di provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun partisipasi dalam menjaga dan melestarikan hutan bukanlah suatu hal mudah, mengapa demikian? Karena dibutuhkan semangat dan kerja sama dari masyarakat dan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga tercipta ekosistem hutan sejuk dan indah.

Di Indonesia hutan menjadi sangat penting bagi ekosistem yang ada di dalam hutan tersebut khususnya hutan provinsi Nusa Tenggara Timur. Banyak dari hasil hutan tersebut yang diambil untuk dimanfaatkan sebagai kebutuhan sehari-hari contohnya hasil dari hutan seperti kayu yang diambil untuk pembuatan bahan bangunan, obat tradisional dan lain-lain.

Adanya penebangan dan pembakaran hutan secara liar yang dilakukan secara berlebihan untuk pembukaan sistim pertanian dan pembangunan modern tanpa melihat dan mengetahui dampaknya yang  menyebabkan ekosistem dan habitat di dalam hutan menjadi tidak seimbang.

Seperti deketahui bahwa pada tahun 2011 kerusakan hutan di provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai  15.163,65 hektar dari potensi hutan dan lahan seluas 2.109.496,76 hektar, dari luas daratan Nusa Tenggara Timur yang mencapai 47.349,9 km persegi, dari total tersebut hutan dalam kawasan hutan mencapai 661.680,74 hektar dan di luar kawasan hutan seluas 1.447.816,02 hektare.

Penebangan dan kebakaran hutan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur menyebabkan adanya pemanasan global. Kekeringan pun terjadi disebagian wilayah kabupaten Nusa Tenggara Timur, sebagian besar petani di kabupaten Nusa Tenggara Timur belum bisa menanam karena kekurangan air seperti belum adanya hujan yang turun. Hal ini terjadi di salah satu desa Boentuka, kecamatan Batu Putih, kabupaten TTS (Timor Tengah Selatan) provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur memperpanjang masa darurat bencana kekeringan dari batas akhir 31 Desember 2015 menjadi 31 Januari 2016. Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur juga menyurati seluruh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di kabupaten/kota untuk melaporkan kekeringan saat ini.  

Terdapat juga ada enam kecamatan di Timor Tengah Selatan yang menalami kekeringan yaitu Kotolin, Boking, Nunkolo, Amanuban Selatan, Kolbano dan Kualin belum turun hujan, tetapi berbanding sebaliknya di lima kecamatan Tobu, Molo Tengah, Molo Utara, Molo Selatan dan Molo Barat kabupaten yang sama telah turun hujan pada bulan desember.

Petani di lima kecamatan tersebut sudah bisa menanam jagung dan padi gogo. Tanaman tersebut sudah lumayan tinggi akan tetapi belum deketahui secara pasti apakah hujan akan turun selama tanaman berproduksi atau terjadi kekeringan sebelum tanaman dipanen? Pemerintah nusa tenggara timur memperpanjang masa darurat bencana kekeringan mulai Oktober 31 Desember 2015 sampai 31 januari 2016.

Jika 31 januari 2016 sebagian besar daerah di Nusa Tengara Timur belum hujan masa darurat bencana kekeringan diperpanjang satu bulan lagi, ini berarti peluang terjadinya hujan di Nusa Tenggara Timur sudah sangat kecil.  

Tahun 2015 kekeringan terjadi di 318 desa, sementara tahun ini belum diketahui. Jika ada data resmi dari pemerintah provinsi bisa mengambil keputusan, bagaimana cara menanggulangi persoalan itu. Jika kekeringan terjadi berlarut-larut, beras cadangan bencana harus dibagikan kepada keluarga yang kesulitan pangan. Akibat hujan tak kunjung turun, petani tak bisa menanam ubi, jagung, dan padi gogo untuk kebutuhan pangan.

Tahun 2016 pada bulan oktober sampai tahun 2017 bulan mei hujan turun hampir di sebagian besar wilayah di provinsi Nusa Tenggara Timur maka pemerintah Nusa Tenggara Timur melaksanakan kerja sama dengan masyarakat, Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI), WWF Indonesia dan Aliansi Jurnalis Independen Kupang melakukan konservasi dan pelestarian dengan cara melakukan rehabilitasi di kawasan hutan yang kritis.

Hal itu karena menurut sumber data yang diperoleh pada tahun 2013 lalu jumlah lahan kritis di Nusa Tenggara Timur mencapai 830.999,88 hektar (17,15%), sementara potensi kritis 1, 237 juta lebih hektar (26,13%) dan lahan kritis 947. 763, 68 hektar (20,02%) sedangkan lahan yang sangat kritis seluas 17. 985, 37 hektar (0,38%).

Maka dari itu kemampuan pemerintah untuk melakukan konservasi dan pelestarian hutan baru mencapai 4, 516 hektar atau hanya rata-rata setiap tahun hanya seluas 1% saja sementara lahan kritis dan sangat kritis jumlahnya sangat luas.

Untuk mengatasi lahan kritis dibutuhkan dana rata-rata setiap hektar Rp 8.000.000, bila dihitung lahan kritis dengan kebutuhan rata-rata setiap hektar maka dibutuhkan dana sebesar Rp 7,5.000.000.000.000 lebih untuk kegiatan reboisasi, dengan kemampuan yang sangat rendah maka dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk melakukan rehabilitasi terhadap lahan kritis di Nusa tenggara Timur.     

Selain faktor alam seperti el nino, penebanagan dan pembakaran hutan yang dilakukan oleh masyarakat ada juga empat penyebab tidak langsung deforestasi dan degradasi hutan yaitu perencanaan tata ruang yang tidak efektif, masalah-masalah yang terkait dengan tenurial, peneglolaan hutan yang belum efisien dan efektif penegakan hukum yan lemah disektor kehutanan dan lahan.

Tata kelola hutan merupakan sistem yang bertumpuh pada tiga komponen utama yaitu kerangka hukum, kebijakan dan kelembagaan. Proses pengambilan keputusan, implementasi, penegakan dan kepatuhan yang ditopang dengan prinsip-prisip tata kelola yang baik, sedangkan tata kelola kehutanan harus mengacu pada enam prinsip diantaranya transparansi, partisipasi, akuntabilitas, kapasitas dan efisiensi.  

Adapun sepuluh penyebab langsung dari kebakaran hutan yang mendasari terjadinya kebakaran hutan diantaranya :

  • Pembersihan lahan.
  • Api merupakan alat yang murah dan efektif untuk membersihkan lahan dan disukai oleh usaha-usaha skala besar yang ingin memberikan material kayu barkualitas untuk dapat menanam tanaman industri seperti kayu jati dan cendana.
  • Kebakaran tak sengaja.
  • Kebakaran tak sengaja akibat api yang berkobar liar merupakan penyebab penting kedua.
  • Api sebagai senjata.
  • Pembakaran menjadi penting di pedesaan Nusa Tenggara Timur para petani dan masyarakat lokal yang merasa diperlukan tidak adil dengan hilangnya tanah mereka yang diambil oleh perusahaan-perkebunan menggunakan api untuk mengklaim kembali lahan mereka dan menghancurkan hasil-hasil perusahaan.
  • Mamperbaiki jalan masuk.
  • Penduduk setempat sering menyalakan api untuk membersihkan semak belukar untuk memperbaiki jalan masuk untuk memanen sumber daya.
  • Kepemilikan lahan.
  • Kurangnya aturan formal mengenai siapa pemilik dan pengguna lahan? Mengakibatkan peningkatan skala, keparahan, dan frenkuensi kebakaran di daerah-daerah di Nusa Tenggara Timur.
  • Alokasi pemanfatan lahan
  • Hukum tradisional setempat seringkali tidak sesuai dengan sistem alokasi lahan pemerintah.
  • Insentif ekonomi.
  • Insentif yang bertentangan dengan kesejahteraan hutan, seperti insentif yang diberikan pada perusahaan-perusahaan yang merubah hutan produksi menjadi perkebunan, mendorong peningkatan laju pembersihan lahan hutan.
  • Praktek-praktek kehutanan yang buruk.
  • Sisa-sisa kayu setelah pembalakan yang dibiarkan berserakan kawasan hutan menjadi bahan bakar yang dapat mengobar api membakar hutan.
  • Perpidahan penduduk.
  • Api digunakan secara meluas meluas baik oleh transmigran maupun oleh aparat berwenang dalam memb uka lahan hutan untuk pemukiman.
  • Kekurang cukupan pencegahan kebakaran.
  • Seringkali, bahkan terlalu sering tidak ada lembaga yang kompeten untuk mencegah kebakaran secara tepat.

Sedangkan empat aspek yang ditimbulkan dari kebakaran hutan diantaranya:

  • Dampak terhadap sosial, budaya dan ekonomi.
  • Dampak terhadap ekologis dan kerusakan hutan.
  • Dampak terhadap hubungan antar daerah yang satu dengan yang lain.
  • Dampak terhadap perhubungan dan pariwisata.

Dampak kebakaran hutan terhadap kesehatan dan lingkungan dapat terjdi secara luas diantaranya kerusakan ekologi, menurunya keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, serta penurunan kualitas udara.

Dampak kebakaran pada aspek kesehatan di antaranya penurunan kualitas lingkungan hidup (kesuburan lahan, biodiversitas, pencemaran udara yang menimbulkan debu dengan ukuran partikel kecil (PM10 dan PM2,5), gas Sox, NOx, Sox dan lain-lain dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan, sesak napas, iritasi kulit, menimbulkan gangguan jarak pandang.

Juga penglihatan dan sebagai) emisi gas rumah kaca yang selanjutnya menimbulkan pemanasan global dan perubahan iklim.

Adanya masalah-masalah pada kerusakan pada hutan maka pemerintah membuat kebijakan tentang peraturan perlindungan terhadap kawasan hutan tentang peraturan negara lingkungan hidup, nomor 29 tahun 2009 tentang pedoman konservasi keanekaragaman hayati di daerah menteri negara lingkungan hidup, peraturan daerah provinsi Nusa Tengagara Timur nomer 5 tahun 2008 tentang pengelolaan daerah aliran sungai terpadu.

Peraturan pemerintah nomer 28 tahun 1985 tentang perlindungan hutan, peraturan pemerintah nomer 68 tahun 1998 tentang kawasan suaka alam dan kawasan pelastarian alam serta perauran pemerintah daerah provinsi Nusa Tengara Timur nomor 3 tahun 2006 tentang pengendalian lingkungan hidup.

Kebijakan peraturan pemerintah yang telah dibuat ini bukan hanya sekedar diketahui saja, tetapi perlu dipahami juga dan ditaati peraturan tersebut. Seandainya kalau tidak adanya peraturan tersebut maka pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab bisa merusak hutan dan habitat yang ada didalamnya.

Perlu adanya komunikasi dan kerja sama antara kepolisian, pemerintah dan masyarakat karena menjaga hutan merupakan tanggung jawab bersama, jika ada kerusakan pada hutan jangan diam saja dan melihat salah satu ekosistem di dalam hutan terganggu, perlu tindakan karena kalau hanya bicara saja tanpa tindakan maka sama saja tidak menghasilkan perubahan untuk melestarikan.

Hutan sebagai aset paru-paru provinsi Nusa Tenggara Timur dengan adanya kesadaran dan kepedulian untuk menjaga kelestarian hutan sebagai contoh kepada sikap kita peduli terhadap pelestarian hutan. Kebijakan pemerintah dalam konservasi dan pelestariaan hutan sebagai aset paru-paru provinsi Nusa Tenggara Timur dipantau konservasi tersebut setiap minggu, sehingga kawasan hutan tetap terjaga dan tetap tertata dengan baik.

Dengan demikian pentingnya kebijakan pemerintah dalam konservasi dan pelestarian hutan sebagai asset paru-paru provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan suatu pedoman terhadap masyarakat agar menjaga kelestarian hutan, karena dengan menjaga kelestarian hutan kita sudah menyelamatkan ekosistem hutan yang ada di dalamnya dan mendapatkan udara yang bersih dan sehat dari pohon-pohon yang ada di hutan dan disekitar lingkungan rumah kita.

Berpatisipasi dalam membantu kebijakan pemerintah dalam konservasi dan pelestarian hutan tetapi dalam hal berpatisipasi bukan hanya teori saja tetapi dibutuhkan kesadaran dan tindakan nyata dari masyarakat.