Isu Hoax untuk kalinya selalu menjadi perbincangan yang tak habis. Setidaknya di Hari Pers Nasional 9 Februari kemarin. Peringatan tentang bahaya Hoax memang cukup penting, meningat momentum-momentum politik yang selalu menunggu ke depannya.

Kebebasan pers adalah satu hal, dan Hoax tentu saja adalah hal yang berbeda. Ini untuk mengafirmasi kekeliruan bagi sebagian orang dalam memandang Hoax ini sebagai efek asosiasi mutlak dari kebebasan pers. Yang ujung-ujungnya hanya melahirkan ide-ide seperti pembatasan pers, penutupan situs, hingga lisensi barcode, dll.

Memang tidak sepenuhnya keliru, bahwa kebebasan pers yang begitu bebas di alam hidup sekarang ini ikut memberi kontribusi dari pengembangbiakan Hoax.

Namun tentu saja itu tidaklah sepenuhnya tepat. Kita masih bisa mengimajinasikan lahirnya suatu tatanan dimana kebebasan pers bisa berjaya seiring di satu sisi Hoax perlahan-lahan bisa mati. Pertanyaannya bagaimana bisa menciptakan hal itu?

Hal pertama kita mesti memahami bersama bahwa Hoax bukanlah barang baru sekarang ini. Ia bukanlah anak kandung dari sejarah manusia menemukan kebebasa pers. Hoax yang bisa diartikan sebagai kebohongan yang di bawah ke dalam ruang publik, selalu ada di setiap masa, bahkan dimana manusia belum mengenal teknologi penyajian informasi yang komplit sekalipun seperti sekarang ini.

Hanya saja bedanya, adalah bahwa kalau Hoax dulu begitu kental berpusat pada penguasa sebagai ekses dari sistem politik feodal, maka sekarang ini perlahan berbagi peran antara penguasa dan keterlibatan sipil seiring dengan perubahan sistem politik menuju alam demokrasi.

Di sejarah-sejarah Yunani kuno hingga Roma, kita seringkali mendengar nama-nama seperti Caligula, untuk merepresentasikan bagaiamana kekuasaan otoriter yang terpusat menjadi sumber utama dari bagaimana kekuasaan mempertahankan pengaruh lewat pembohongan publik  alias Hoax. Suatu sejarah kebohongan yang selalu melahirkan kegilaan dan kekejaman.

Di Indonesia sendiri, kita punya sejarah yang belum terpaut begitu lama, mengingatkan kita pada zaman Orde Baru Soeharto. Kita yang hidup di zaman itu, mengerti benar, bagaimana kekuasaan Soeharto bertahan begitu lamanya karena kooptasi informasi yang terpusat sembari membredel dan menutup segala celah lahirnya informasi alternatif lainnya. Ada kontrol informasi yang begitu kuat bahkan juga ditegakkan lewat politik pagar besi untuk perlahan-lahan ingin mengontrol sepenuhnya kesadaraan rakyat untuk patuh lewat Hoax.

Kejatuhan Soerhato pun juga akhirnya pertanda awal dari kemenagan reformasi menumbangkan otoriatarinisme. Legalisasi pengkauan pertama yang bahkan menjadi pencapaian reformasi-- kalau bukan untuk mengatakan satu-satunya pencapaian reformasi-- adalah kebebasan pers itu sendiri.

Kalau pada era Orde Lama kita mengenal jargon “politik adalah panglima”, sedang diera Orde Baru “ekonomi adalah panglima”, maka pasca reformasi kita melihat perubahan itu menuju jargon; “informasi adalah panglima baru”.

Di Indonesia, nyaris tidak ada struktur tatanan yang begitu cepat dan mendasar perubahannya selain media. Struktur corak produksi media di era apa yang disebut modernisasi tua sekarang ini, ikut merubah hampir secara mendasar bagaimana media itu sendiri berubah.

Ada yang menyebut perubahan ini bahkan dengan menggunakan terminologi revolusi media. Suatu jenis perubahan yang terjadi secara mendasar namun berlangsung dengan cepat. Tidak hanya bagaimana struktur medium kerja media itu berubah, tapi juga mempengaruhi bagaimana informasi itu didistribusikan, hingga di tingkat masyarakat merubah tata cara mengakses informasi.

Kalau dalam revolusi Prancis abad ke-18 silam kita mengenal jargon “semua orang adalah tuan” dalam menyambut kemenangan runtuhnya feodalisme. Di media pun sekarang ini samar-samar berlangsung hal demikian.

Akhir dari segregasi elitisme pekerja media diambang keruntuhan. Lewat apa yang dikenal citizen journalism, semua orang tanpa terkecuali sudah bisa bertindak layaknya subjek pewarta. Perubahan habitus yang sebenarnya tiada lain merupkan konsekuensi dari perkembangan teknologi itu sendiri.

Banyak hal yang terjadi dengan perubahan ini. Persoalan-persoalan jurnalisme kemudian berubah sesuai dengan perubahan corak produksi media itu sendiri. Secara politik media, kita tidak lagi berhadapan dengan bagaimana pembungkaman, pembredelan, dan pembatasan media itu terjadi layaknya era Orba.

Liberalisme pers mengubah persoalan ini 180 derajat, dari persoalan ketertutupan informasi yang bias dikooptasi kepentingan tertentu, menjadi terbuka seiring munculnya jenis media alternatif yang menyuguhkan informasi alternatif.

Meskipun kita sadari, ada dilema di sisi ini. Melahirkan pembajakan informasi disatu sisi, menjadi lahan subur beranak-pinaknya apa yang disebut Hoax. Ujungnya menciptakan satu hal yang sama dengan apa yang terjadi pada era Orba, yakni terjadinya krisis kepercayaan informasi di tingkat publik yang massif.

Kebebasan pers, demokratisasi partisipasi dalam kerja media yang ditopang oleh keberadaan media online, dengan setumpuk alternatif pemberitaan justru semakin membuat kebenaran informasi berseliweran tanpa kejelasan. Tumpang tindih dalam mengacak-acak kesadaran publik untuk mengafirmasi kebenaran atas fakta. Kondisi ketika fakta, asumsi, hingga rekayasa bercampur sedemikian rupa, lalu sama-sama mengklaim sebagai produk jurnalistik.

Dalam konteks ini, bahwa media tidak pernah bebas nilai tidak berubah. Perang informasi sekarang ini bahkan lebih menakutkan ketimbang perang jenis manapun. Informasi tidak lagi sekadar menjadi informasi dalam makna literalnya, bahkan tidak sedikit memiliki makna politik untuk melegitimasi bahkan mendegletimasi suatu kepentingan tertentu.

Informasi dalam masyarakat millenium ini memang selalu dianggap sebagai hal mendasar, bukan hanya untuk memahami terlebih bagaimana menguasai banyak hal. Apa yang pernah disebut Josep Goebels, ahli propaganda Nazi, bahwa kebohongan yang diulang-ulang akan menjadi kebenara (argentum ad nausem) menemukan momentumnya yang pas.

Munculnya istilah “buzzer politik” atau “pasukan cyber politik” belakangan ini menandai hal itu. Dan celakanya, tidak sedikit dari upaya memenangkan diskursus akhirnya menggiring kerja-kerja media pada kenyataan kondisi dari apa yang disebut Marcuse (1964) sebagai bentuk manipulasi kesadaran massa. Pertarungan pra hingga pasca pemilukada DKI baru-baru ini membuktika hal tersebut.

Memang dilema, ketika Dewan Pers, dituntut untuk memikirkan pemecahan masalah persoalan ini dengan menawarkan solusi lisensi barcode untuk memverifikasi media yang kredibel (layak percaya), justru mendapat perlawanan dari berbagai pihak.

Hal yang sama ketika pemerintah lewat Kekominfo dua tahun lalu menawarkan kebijakan pemblokiran situs-situs tertentu juga mendapat perlawanan. Dua hal ini lagi-lagi dianggap sebagai ancaman dari kebebasan pers itu sendiri dengan tudingan praktik seperti ini sebagai bentuk pembredelan gaya Orde Baru.

Bisa dibayangkan dari 47.000 media hasil identifikasi Dewan Pers (2016), sekitar 91% atau 43.000 adalah media online, dan disinyalir hanya 234 di antaranya yang memenuhi syarat undang-undang pers. Perbandingan ini saja sudah menggambarkan bahwa lalu lintas jenis informasi yang sulit dipertanggungjawabkan jauh lebih besar ketimbang informasi yang bisa dipercaya kredibilitasnya.

Menggunakan analisa probabilitas atas perbandingan yang senjang ini, maka bisa dipastikan bahwa informasi yang tak layak baca atau Hoax menguasai jagat sumber informasi kita. Dan bisa dibayangkan betapa berbahanya suatu tatanan sosial yang tumbuh dari konsumsi Hoax berangsur-angsur?

Dalam konteks ini kita tidak ingin menyepelekan betapa besar pengaruh media sosial itu sendiri. Berkaca pada peristiwa “Arab Spring” beberapa tahun belakangan ini membuktikan hal itu.

Bagaimana media sosial cukup ampuh menjadi alat propoganda politik untuk menggerakkan orang turun ke jalan lalu chaos hingga berujung keruntuhan kekuasaan politik diikuti kehancuran sistem sosial yang mapan sebelumnya. Dan ini terjadi di waktu yang sangat cepat. Suatu kenyataan yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh pakar revolusi dunia ternama seperti Karl Marx sekalipun?

Namun pada akhirnya, bahwa kebebasan pers menjadi niscaya. Kebebasan pers ini seperti hukum sejarah meminjam perspektif Hegelian. Ketika Hegel meramalkan tentang tatanan perwujudan “roh absolut” yang mesti berakhir di alam kebebasan. Sepertinya memang demikian, kita tidak bisa melawan Hoax ini dengan menggunakan perangkat-perangkat kemunduran peradaban lewat pengekangan kebebasan.

Barangkali apa yang disebut Marcuse, bisa menjadi solusi, ketika ia mengatakan bahwa satu-satunya kondisi sosial yang mesti dibentuk di era kapitalisme lanjut sekarang ini, saat dimana manipulasi kesadaran massa halus terjadi sedemikian mengerikan adalah dengan menciptakan tatanan sipil yang kritis.

Hanya dengan masyarakat yang ktiris, lingkar setan absurditas Hoax perlahan-lahan bisa diretas. Itu artinya ia harus berjalan dari bawah (akar rumput/masyarakat yang kritis), bukan dari atas (yang mewakili kekuasaan untuk membatasi). Artinya media-media yang benar-benar berjalan di arus kebenaran mesti lebih banyak mengedukasi dan mengcounter untuk membangkitkan daya kritis masyarakat.

Membiarkan pertentangan ini selesai di tingkat publik adalah jauh lebih demokratis, ketimbang menggunakan perangkat kekuasaan untuk mengamputasi kebebasan. Tantangannya tentu saja adalah memberi ruang, bukan membatasi, terlebih pada media-media kritis.