Keadilan sosial tentu tidak asing dalam pendengaran kita, tetapi agak asing di dalam dimensi hati kita. Hampir setiap kali media massa menyuguhkan kata “keadilan” atau “keadilan sosial”, tapi seakan hanya utopis belaka saat diperhadapkan dengan kegagahan fakta.

Sekat-sekat primordial menuntun kita kepada alienasi, seolah yang heterogen harus di-homogen-kan agar mudah terjadi persatuan. Sederet kasus memilukan tak kunjung menjadi pelajaran tetapi hanya menjadi pembicaraan di belakang meja.

Shibboleth Bhinneka Tunggal Ika hanya diucapkan dalam retorika, tapi dinafikkan saat terselip kepentingan picik. Keadilan sosial tidak menjadi tekad, tetapi nekat dibicarakan sejauh itu menyejukkan hati rakyat meskipun hanya sementara. 

Legislator disibukkan tukar tambah ayat, meskipun hati rakyat harus tersayat. Dan suasana ini yang mendominasi Republik kita.

Setiap sila dalam Pancasila selalu menjadi perenungan bagi setiap warga negara Indonesia yang turut membangun dan ingin hidup tenteram di dalam rumah Indonesia. 

Yang menjadi sorotan dalam tulisan ini adalah sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Tentu dalam hal ini keadilan yang berpihak kepada mereka yang lemah, yang terpinggirkan, yang setiap malam harus khawatir akan hari esok. 

Di titik inilah hidup manusia sebagai manusia diuji. Apakah kita sebagai zoon politicon cukup peka dan bertekad menciptakan keadilan sosial, atau kita acuh tak acuh terhadapnya?

Secara iseng Ignas Kleden bertanya kepada teman-temannya dari negara maju (khususnya mereka yang hidup di welfare states), mengapa negara harus membiayai orang-orang yang tidak bekerja? 

Jawaban yang diberikan: sumber daya dan kekayaan yang ada dalam tiap negara, bahkan dalam seluruh bumi kita dasarnya terbatas. Itu berarti di satu sisi jika seseorang atau sekelompok orang hidup lebih makmur karena di sisi lain sekolompok orang hidup atas cara yang kurang makmur.

Tentu kita mendengar dalam konstitusi kita bahwasannya orang miskin anak terlantar dipelihara oleh negara. Tentu ini sejalan dengan konsep welfare states. 

Namun kemungkinan pemerintah sedang mengambil langkah lain untuk mencapai keadilan sosial, misalnya mengadakan lapangan kerja agar mengurangi pengangguran dan dengan begitu diharapkan meminimalisir kejahatan yang timbul karena masalah ekonomi. 

Maka sudah semestinya kita mendukung langkah pemerintah sambil mengawasi setiap kebijakan yang dibuat pemerintah.

Mencapai keadilan sosial harus dicapai melalui solidaritas sosial. Perlu diadakan distingsi antara karitas dan solidaritas. Karitas itu memberi perhatian kepada kelompok yang lemah secara sosial-ekonominya, tetapi tak disertai komitmen untuk mengubah struktur disparitas. 

Berbeda dengan solidaritas, ia memberi perhatian kepada mereka yang lemah dan penuh komitmen untuk mengubah struktur disparitas justru karena mereka sadar bahwa kemakmuran mereka tercipta karena orang-orang atau sekelompok orang hidup kurang makmur.

Tanpa solidaritas maka keadilan sosial hanya menjadi mimpi yang hanya terbelenggu oleh penjara kemelaratan. Diandaikan bahwa karitas bagaikan orang yang membuang recehan uang ke dalam kantong seorang pengemis, tetapi solidaritas layaknya cinta seorang kakak kepada adiknya.

Sang kakak rela bekerja agar adiknya tetap bisa sekolah, meskipun dalam pikiran sang kakak masa depannya harus dikorbankan. Lantas perasaan tega apa yang sedang kita alami hari-hari ini sampai kita begitu tak peduli pada mereka?

Bukankah cinta kepada sesama manusia itu bagaikan matahari yang menyinari tak berharap kembali? Di luar itu, maka kita hanya punya sikap karitas bukan solidaritas! 

Skandal sosial yang paling terpampang jelas dalam ruang sosial adalah hanya orang relatif sedikit memiliki banyak dan banyak yang tidak memiliki apa-apa. 

Di saat jurang miskin-kaya begitu menganga tapi kita tetap memamerkan kekayaan dengan membeli kopi seharga 50ribu rupiah, sedangkan di sana mereka rela mengais makanan sisa di tengah panasnya matahari sambil menangis di malam hari.

Perwujudan keadilan sosial perlu diberi prioritas utama dalam usaha pembangunan masyarakat. Tuntutan legitimasi demokratis politik akan mudah terwujud ketika berhasil meminimalisir kemiskinan. Dengan begitu pula segala bentuk legitimasi eliter, berupa feodal, pragmatis, teknokratis, atau ideologis ditolak.

Pertanyaan yang kemudian muncul, apa penyebab disparitas ekonomi? Apakah kemiskinan itu alamiah? Tidak sepenuhnya benar, tetapi kemungkinan ada apa faktor struktur-struktur ketergantungan. Karena mereka susah diizinkan untuk menggapai sarana-sarana hidup mereka. 

Di dalam pabrik kita sering mendengar bahwa mereka terkadang tidak dimanusiakan sebagai manusia, tentu ini menjadi faktor yang melemahkan etos kerja.

Era Orde Baru juga memberi komentar tersendiri tentang kelas menengah, bahwa mereka mampu hidup dengan memiliki beberapa pembantu dan sopir. Alasannya mudah diberikan, karena tenaga kerja di sini murah. Titik itulah mengapa yang lain hidup sejahtera karena yang lain hidup kurang sejahtera.

Mereka mempunyai sejuta mimpi yang telah terangkum dalam penjara hatinya, tapi ternyata semua itu dipatahkan dengan satu fakta: bahwa ia tidak punya apa-apa. 

Akankah kita tega melihat mereka yang harus rela memikul kayu dengan menempuh jarak 6 km hanya untuk mendapatkan uang 5.000,00? Apakah kita tega melihat anak kecil menangis di sudut kota karena tidak dapat makan?

Apakah kita tega melihat mereka mengais makanan sisa dan selalu curiga akan hari esok? Di manakah pagi baru bagi mereka? Seolah-olah ketakutan malam yang selalu menyergapnya dan memberi seribu tagihan untuk dipertanggung jawabkan.

Sadarlah bahwa pagi baru bagi mereka adalah solidartas kita yang merasa mampu secara ekonomi untuk berbagi, untuk berempati. Jangan anda menghina memamerkan sederet kekayaan, karena mereka sudah cukup sengsara dengan kehidupannya. 

Hanya cinta seperti sinar matahari yang akan menghapus air mata mereka, karena cinta itu memberi tanpa mengharap kembali. Kita boleh terpisah oleh waktu, tetapi kita akan disatukan oleh cita-cita, yaitu menciptakan keadilan sosial.