Pedarahan hebat yang dialami seluruh lini perekonomian dunia selama masa pandemi Covid-19 memang harus disiasati. Dari gejolak perang dagang (war trade) antara Amerika Serikat (AS) dan Cina, gagasan proteksi ekonomi pun mulai bergelimang. 

Di masa pandemi Covid-19 ini, ekonomi dunia memang tengah berantakan. Angin segar, kemungkinan, sedikit ditiupkan dari hasil pemilihan umum AS yang memenangkan Joe Biden-Kamala Harris sebagai presiden terpilih.

Kemenangan Biden-Harris memang mengantisipasi diagnosis pendarahan ekonomi dunia. Hal ini terlihat dari reaksi spontan banyak negara. Aset berisiko dari negara berkembang, misalkan, ramai diborong, hingga bursa saham di Asia kompak menghijau. 

Pada perdagangan awal pekan lalu, Senin (9/11), indeks Nikkei di Jepang ditutup meroket 2,12%, disusul Shanghai Composite dari Tiongkok yang melesat 1,86%, KOSPI Korea Selatan terdongkrak 1,27%, Hang Seng Hong Kong loncat 1,18%, dan Straits Times Index (STI) Singapura terapresiasi 1,19%, juga Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Indonesia ditutup menguat 0,38% di level 5.356 (MI, 11/11/2020).

Akan tetapi, kemenangan Biden tidak akan berarti apa-apa, jika sistem proteksi ekonomi negara-negara kurang menjamin. Lobi-lobi berlabel ekonomi selama masa pandemi ini, bagi para pakar ekonomi adalah strategi pembenahan mumpuni. 

Dari sekian banyak negara, Indonesia bahkan sudah beberapa kali didatangi lawatan bergengsi luar negeri, seperti Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga dan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo. Kunjungan mereka tidak terlepas dari keberhasilan Indonesia mengatur strategi “proteksi” ekonomi selama masa pandemi. 

Pertanyaannya adalah “Kenapa Indonesia?” Bukankah proteksi ekonomi paling kekar biasanya diperlihatkan oleh negara-negara “otoriter” dan bukan negara demokrasi seperti Indonesia?

Hipotesa Lee

Penonjolan unsur budaya sebagai kunci keberhasilan kesejahteraan sebuah bangsa, sempat membuat Samuel P. Huntington terdorong untuk menulis sebuah buku berjudul “The Clash of Civilization and the Remaking of the World Order” (1996). Akan tetapi, di sisi lain, studi mengenai Jepang, yang dinilai sebagai pelopor “Mujizat Asia Timur” menjadi sangat laku. 

Tulisan-tulisan Robert Bellah, Maruyama Masao, dan Nakane Chie, bahkan sempat disimak kembali secara mendetail. Namun, sudah lebih dari sepuluh tahun ini, sesungguhnya telah banyak keraguan mengenai keunggulan nilai-nilai Asia itu.

Pada akhir dasawarsa 1980-an misalnya, sudah ada beberapa studi ilmiah yang mencoba menganalisa secara kritis kinerja “Mujizat Asia Timur.” Salah satu studi yang populer adalah tulisan Karel von Wolferen, “The Enigma of Japanese Power: People and Politics in a Stateles Nation” (1989). 

Wartawan Belanda yang sudah sepuluh tahun menetap di Jepang itu, mampu menunjukkan bahwa suksesnya perekonomian Jepang ditopang oleh adanya represi terhadap rakyat – meski hal itu dilakukan dengan sangat halus dengan berbagai aturan.

Sayangnya, pada masa itu, kritik terhadap Asia Timur, khususnya Jepang, masih terbatas pada bidang sosial dan politik belaka. Dari sisi ekonomi, Asia Timur masih tetap dinilai sebagai model ekonomi yang harus ditiru oleh negara-negara berkembang lainnya. 

“Mujizat” itu, bahkan telah melahirkan macan-macan Asia baru dalam bidang ekonomi, seperti Thailand, Malaysia, Cina, dan Indonesia. Keunggulan “nilai-nilai Asia” yang juga disebut sebagai “Hipotesa Lee” – diambil dari nama mantan Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew – seakan sudah menjadi sebuah tesis yang pasti.

Menurut Lee, untuk membangun ekonomi, diperlukan sebuah pemerintahan yang otoriter. Keberhasilan “Hipotesa Lee kadang diserang banyak kritik dari negara-negara Barat. Semua kritikan itu justru ditangkal. “Negara-negara Barat selalu menonjolkan pemberlakuan hak-hak asasi manusia (HAM) secara universal. 

Hal ini bisa merugikan apabila keuniversalan tersebut dipakai untuk mengingkari atau menyelubungi realitas perbedaan budaya,” kata Menteri Luar Negeri Singapura Abdullah Badawi pada Konferensi Dunia mengenai Hak-hak Asasi Manusia di Wina, Austria, tahun 1993.

Logika Amartya Sen

Tidak semua ekonom Asia meyakini keunggulan nilai-nilai budaya Asia sebagai dasar kemajuan ekonomi. Amartya Sen, ekonom asal India, pemenang Hadiah Nobel Ekonomi tahun 1998, adalah satu dari sedikit ekonom Asia yang berani melontarkan kritik tajam terhadap “Hipotesa Lee” tersebut. Dalam artikelnya di majalah The New Republic (1997), Amartya Sen, misalnya, mempertanyakan hubungan kausal antara corak pemerintahan otoriter dengan dampak positif kemajuan ekonomi.

Amartya Sen memulai tesisnya dengan sebuah data gamblang mengenai track record pertumbuhan ekonomi negara demokrasi, seperti Bostwana. “Pertumbuhan ekonomi di Botswana adalah yang paling tinggi di dunia. Negara itu bukan negara otoriter. Ia bahkan menjadi oase demokrasi di benua Hitam,” tulisnya. Menurut Sen, data statistik 100 negara membuktikan bahwa dampak positif sebuah pemerintahan otoriter terhadap pertumbuhan ekonomi sangatlah kecil.

Dasar argumen Sen antara lain diambil dari penelitian Robert J. Barro berjudul “Getting it Right: Markets and Choices in a Free Society” (1996). Di situ dikatakan, datangnya kebebasan di negara-negara otoriter memang menghidupkan ekonomi. Akan tetapi, begitu sebuah tingkat demokrasi tercapai, pertumbuhan ekonomi di negara otoriter akan gembos. 

Hal ini disebabkan karena masyarakat mulai minta tambahan pembelanjaan kesejahteraan sosial. Masalah jaminan ekstra inilah yang membuat logika ekonomi negara otoriter mulai pincang.

Indonesia, dengan baptisan demokrasi, membuktikan bagaimana kebenaran tesis Amartya Sen beroperasi. Sejak keluar dari rezim otoriter Orde Baru menuju Pemerintahan Demokratis, Indonesia justru menigkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Bahkan sebelum pandemi, pertumbuhan ekonomi Indonesia masuk daftar ekonomi terkuat di dunia dan Asia khususnya. 

Dalam hal ini, sistem proteksi gaya logika ekonomi “Hipotesa Lee,” tidak berlaku untuk setiap negara. Maka, pengaruh sistem pemerintahan demokrasi mampu memberi kapling ekonomi yang mumpuni untuk setiap perkembangannya.