Dengan menulis ulasan ini, penulis memilih untuk bersikap netral dan tidak bermaksud memihak golongan tertentu. Penulis juga tidak bermaksud mencela atau menyebarkan ujaran kebencian terhadap kelompok politik tertentu.

Tidak dapat dipungkiri, Indonesia saat ini tengah memasuki masa-masa pesta demokrasi. Sudah menjadi ritual wajib menjelang pemilihan pemimpin daerah. Kampanye diselenggarakan demi mewujudkan pesta demokrasi dan mendulang rasa antusias rakyat. Kesempatan memilih dan ikut andil dalam kinerja pemerintahan dibuka melalui pemilu. 

Berbicara tentang pemilu, Indonesia tengah dihadapkan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Berbeda dengan pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden dinilai lebih akbar dalam penyelengaraannya.

Bukan namanya pemilu jika tidak ada konflik yang terjadi di dalamnya. Konflik tersebut sudah satu paket dengan pemilu dan tidak bisa dihindari oleh masyarakat Indonesia nantinya.

Sebelum menelaah masalah di atas, ada baiknya kita mengulas kembali apa itu demokrasi yang kerap kali digaungkan oleh banyak orang. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedang, menurut Charles Castello, demokrasi adalah sistem sosial dan pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi dengan hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara.

Tetapi, apakah pelaksanaan demokrasi di Indonesia benar-benar teraktualisasi sesuai dengan harapan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat (3) yang berbunyi "Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan"? Atmosfer politik sekarang tidak menggambarkan demikian.

Kerap kali dijumpai upaya intimidasi oleh suatu kelompok orang yang diarahkan pada kelompok lain yang memiliki pilihan politik yang berbeda. Secara gelap mata, mereka bahkan mengolok-olok kelompok tertentu dengan sebutan yang tak pantas, bahkan ada yang membawa-bawa fatwa agama. 

Hal tersebut menjadi upaya untuk mengekspresskan kebenciannya pada kelompok politik tertentu, tanpa memikirkan batasan dan hak-hak orang lain. Secara langsung maupun tidak langsung, perilaku arogan tersebut dapat digolongkan menjadi upaya melanggar hak kebebasan berpolitik.

Biarpun dalam Pancasila terkandung sila ketiga yang berbunyi "Persatuan Indonesia", konflik yang menunggu bukan lagi mitos belaka. Beberapa kasus yang pernah tayang di media nusantara menunjukkan masih betapa tingginya ancaman degradasi integritas Indonesia. Salah satu kasusnya adalah peristiwa persekusi yang terjadi di acara Car Free Day (CFD), yang pernah mewarnai wajah pertelevisian kita.

Persoalan politik tidak akan lepas dari peran media yang ikut bermain. Memang media berperan penting dalam menyajikan informasi seputar dinamika politik. Informasi tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat menyentuh berbagai lapisan, tanpa dibatasi oleh waktu maupun tempat. Tetapi, sering kali kita mendapati media tidak berperan sebagaimana mestinya.

Sering kali persoalan dan konflik politik bermuara dari penyajian informasi yang dirancang sedemikian rupa. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? 

Setiap media memiliki perusahaan atau agensi yang menaunginya. Perusahaan tersebut menjadi sumber penghidupan bagi media. Tetapi media tidak bisa begitu saja menjadi independen. Semua idealisme yang media anut tergantung dari idealisme yang dianut perusahaan inang juga. Pemilik perusahaan leluasa untuk menyuguhkan konten berita sesuai dengan apa yang diinginkan arus politik.

Pemberitaan yang dirancang sedemikian rupa mampu mengendalikan persepsi masyarakat. Ini bukan berarti media tidak menyuguhkan berita yang salah. Namun, isi dan konten yang diberitakan dirancang agar menciptakan kesan yang berbeda sesuai yang diinginkan. Pemberitaan rawan dimanipulasi dengan cara menghilangkan beberapa unsur di dalam informasi, penambahan, penggalian informasi yang tidak seimbang, dan beberapa hal lain yang sebisa mungkin menimbulkan kesan tertentu.

Rekayasa pemberitaan tersebut berdampak besar terhadap masyarakat yang kurang kritis. Mereka yang menelan mentah-mentah berita mudah tersulut dan terprovokasi, tanpa menimbang terlebih dahulu berita yang didapatnya. Biasanya, masyarakat yang seperti ini mudah sekali dihasut golongan tertentu untuk membenci atau mendukung golongan partai tersebut. Bila masyarakat bisa diumpamakan sebagai TNT atau bom, maka media adalah detenatornya.

Di sinilah kontradiksi tentang demokrasi terjadi. Di mana warga negara Indonesia yang berbicara tentang kebebasan memilih dan berpolitik, tetapi justru menjadi bumerang untuk demokrasi itu sendiri. Perbedaan pendapat masih berpengaruh kuat pada masyarakat Indonesia yang majemuk dan menjadi duri yang seharusnya diwaspadai bersama.