Tensi politik menjelang Pilpres 2019 makin memanas. Bagaimana tidak, aktivis Ratna Sarumpaet membuat ulah dengan “membuat dan menyebarkan berita bohong” satu negara. Tak pelak, atas tindakannya tersebut, nampaknya berimbas pada elektabiitas Prabowo Subianto ke depan. Entah ini adalah bagian dari strategi politik atau bukan, tapi yang pasti ini menjadi tanda tanya besar apa maksud dan tujuan dari tindakan bodoh aktivis perempuan itu.

Apakah ingin mengoyak dan mencabik-cabik kepercayaan masyarakat terhadap kubu petahana atau malah menyerang kubu oposisi layaknya musuh dalam selimut? Jabawabannya hanya dia dan Tuhan yang tahu.

Namun yang terjadi adalah kubu oposisi yang dipimpin Prabowo menjadi dan semakin tersudutkan, di mana setiap stasiun TV Nasional terus menayangkan berita kebohongan Ratna Sarumpaet yang ikut menyeret nama Prabowo, yang bahkan isu ini sampai membuat masyarakat luput bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang tertimpa bencana di Sulteng.

Entah isu kebohongan ini sengaja digoreng, dibesar-besarkan atau bahkan mungkin diada-adakan oleh kubu petahana untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari semakin anjloknya nilai tukar rupiah dan dari isu-isu kegagalan pemerintah lainnya, namun yang pasti hal ini sedikit tidak menguntungkan bagi kubu petahana.

Tindakan Ratna Sarumpaet merupakan blunder besar dalam kacamata politik dan hukum. Pasalnya, bukan Ratna saja yang terkena imbasnya, tetapi juga beberapa petinggi dari kubu oposisi, yakni Prabowo, Fadli Zon dan yang lainnya. Di mana pada tanggal 03 Oktober 2018, selain Ratna, Prabowo dan Fadli Zon juga ikut dilaporkan ke Bareskrim atas dugaan penyebaran berita bohong.

Kronologi singkat sebelum akhirnya Prabowo dilaporkan, yakni pada tanggal 02 Oktober 2018, Prabowo mendatangi kediaman Ratna Sarumpaet setelah mendengar kabar bahwa Ratna Sarumpaet dipukuli hingga wajahnya babak belur dengan bukti fotonya telah tersebar di media elektronik. 

Setelah mendengar langsung cerita pemukulan dari Ratna Sarumpaet yang diakuinya sebagai korban, Prabowo yang memiliki sensitivitas kemanusiaan yang tinggi terpanggil untuk membela perempuan yang sudah berumur 70an tahun dianiaya sedemikian kejamnya. Prabowo pun merespons perbuatan tersebut dengan mengatakan sangat hina dan pengecut kalau yang dipersekusi adalah wanita pada konferensi pers hari itu juga.

Selang hitungan jam setelah Prabowo melakukan konferensi pers, Ratna Sarumpaet membuat pengakuan mengejutkan di depan awak media dan meminta maaf bahwa cerita pemukulan terhadap dirinya adalah bohong; lebam yang ada diwajahnya bukan karena dipukuli, melainkan karena efek samping dari operasi plastik yang sudah dilakukannya.

Setelah Ratna Sarumpaet membuat pengakuan dan meminta maaf, maka Prabowo pun segera melakukan konferensi pers didampingi oleh calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno beserta petinggi partai koalisinya dan menyampaikan permintaan maafnya kepada publik.

Meski Prabowo telah meminta maaf atas kebohongan yang tidak pernah dibuatnya, namun Advokat Pengawal Konstitusi yang dipimpin oleh Saor Siagian pada tanggal 03 Oktober 2018 melaporkan Prabowo Subianto dan Fadli Zon ke Bareskrim dengan dugaan kasus penyebaran berita bohong. Atas laporan tersebut, muncul pertanyaan: akankah Prabowo tetap menjadi Calon Presiden atau malah menjadi Calon Narapidana?

Konteks Pandangan Hukum Pidana

Melihat dari kacamata hukum pidana di Indonesia, bahwa terdapat ketentuan aturan yang mengatur tentang penyebaran berita bohong, yakni dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berbunyi: 

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.” Bagi orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) ini, diancam pidana pada Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yaitu “dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 milyar.

Mari kita telisik bersama apakah ucapan Prabowo dalam konferensi pers pada tanggal 02 Oktober 2018 telah memenuhi unsur Pasal 28 ayat (1) UU ITE atau belum. Adapun unsur-unsur Pasal 28 ayat (1) terdiri dari:

  • Setiap orang
  • Dengan sengaja dan tanpa hak
  • Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan
  • yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Pertama, unsur setiap orang sebagai subjek hukum pasal ini, ia merupakan subjek hukum yang diduga atau didakwa menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, dalam hal ini adalah Prabowo.

Kedua, unsur dengan sengaja dan tanpa hak, dengan sengaja merupakan unsur kesalahan pada pasal ini, dalam teori kesalahan yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui juga menghendaki, artinya unsur kesalahan ini dapat terpenuhi apabila Prabowo mengetahui bahwa berita yang ia sampaikan saat konferensi pers adalah berita bohong dan ia menghendaki untuk tetap menyampaikan berita bohong tersebut kepada publik. 

Melihat dari unsur kedua ini, menjadi tanda tanya yang harus dijawab, apakah Prabowo mengetahui dan menghendaki berita bohong tersebut? Hakimlah yang dapat menyimpulkan hal ini pada tahapan proses persidangan.

Namun melihat dari kronologi bahwa Prabowo sebelum mendatangi kekediaman Ratna Sarumpaet telah mendapat kabar berita tersebut dari mulut ke mulut. Dan untuk memastikan kebenaran berita tersebut, Prabowo pergi mengunjungi Ratna Sarumpaet untuk klarifikasi, dan pada saat itu Ratna Sarumpaet pun membenarkan berita pemukulan terhadap dirinya. Berdasar pada pengakuan Ratna Sarumpaet yang telah ia dengarkan secara langsung membuat Prabowo merespons melalui konferensi pers.

Dari analisis penulis terhadap kronologi ini, penulis rasa terdapat ketidaktahuan pada diri Prabowo yang membuat dia mencoba memastikan kebenaran berita pemukulan tersebut dengan langsung bertanya pada sumbernya. Ternyata Prabowo menjadi salah satu korban dari kebohongan Ratna Sarumpaet, yang baru disadari dan diketahuinya setelah Ratna Sarumpaet membuat pernyataan. 

Maka kesimpulan dari unsur kedua pasal ini tidak memenuhi unsur kesengajaan. Memang benar Prabowo menyebarkan berita tersebut, namun ia tidak tahu, karena ia terjebak atas berita bohong yang diuat-buat oleh Ratna Sarumpaet.

Ketiga, unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, karena unsur ketiga ini menggunakan “dan” maka berita bohong dan menyesatkan harus dibuktikan. Menyebarkan berita bohong, yakni berita tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya, dan menyesatkan yakni menyebabkan orang berpandangan atau berpikiran keliru/salah.

Dalam kasus Ratna Sarumpaet mengenai kebohongan atas berita pemukulan dirinya telah diakuinya sendiri bahwa itu bohong dan menyesatkan. Kemudian Prabowo yang melakukan konferensi pers dianggap ikut menyebarkan berita bohong yang kemudian dilaporkan.

Keempat, unsur yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Unsur ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. 

Dalam kasus ini sama sekali tidak ada hubungannya transaksi elektronik. Jadi kesimpulannya unsur terakhir Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak terpenuhi. Dengan tidak terpenuhinya salah satu dari keempat unsur pasal ini, maka Prabowo tidak dapat dipidana dengan UU ITE ini, karena prinsipnya semua unsur harus terpenuhi.

Jika Prabowo tidak bisa dipidana dengan UU ITE, adakah pasal di undang-undang lain yang bisa mempidanakannya? Ada, yaitu Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 14 ayat (1) berbunyi:

Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan pidana penjara setinggi-tingginya 10 tahun”. ayat (2) berbunyi “Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan pidana penajara setinggi-tingginya 3 tahun.

Perbedaan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), yakni ketentuan dalam ayat (1) merupakan perbuatan menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran karena kesengajaan sebagai maksud, artinya si pembuat berita bohong (Ratna Sarumpaet) jelas-jelas memiliki pengetahuan dan kehendak menyebarkan berita bohong dengan cara menceritakannya secara langsung ke anaknya, Fadli Zon, Prabowo, dan Amien Rais. 

Ini merupakan delik materiil, artinya harus terjadi keonaran di kalangan rakyat. Jika nanti terbukti kebohongannya sampai membuat keonaran di kalangan masyarakat luas, maka Ratna Sarumpaet terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun.

Terkait ayat (2) mengisyaratkan harus terjadi keonaran atas pemberitaan yang disampaikan Prabowo dan bahwa ia (Prabowo) patut menduga kalau cerita yang disampaikan oleh Ratna Sarumpaet merupakan cerita bohong. Terkait hal ini, tentu sulit untuk menduga setelah melihat keadaan Ratna Sarumpaet yang babak belur dan diperkuat dengan pengakuannya yang langsung disampaikan kepada Prabowo. 

Logika sederhana saja, hati siapa yang tidak terpanggil, tergerak untuk membela perempuan tua yang mengaku dipukuli hingga babak belur, apalagi Prabowo seorang mantan prajurit yang sangat memahami bahwa wanita dan anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Mengenai makna “keonaran” dalam dalam KBBI, dijelaskan bahwa keonaran adalah kegemparan, kerusuhan, keributan. Untuk dapat memasukkan Prabowo Subianto ke balik sel jeruji besi atas dugaan penyebaran berita bohong pada Pasal 14 ayat (2), maka harus lebih dulu dibuktikan bahwa Ratna Sarumpaet terbukti dan diputus bersalah oleh hakim di pengadilan karena melanggar Pasal 14 ayat (1), yakni membuat dan menyebarkan berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. 

Bila menurut majelis hakim unsur materiil Pasal 14 ayat (1) kebohongan Ratna Sarumapet tidak terbukti menimbulkan keonaran di kalangan rakyat, maka konsekuensinya adalah Ratna Sarumpaet dilepaskan dan dibebaskan dari segala tuntutan dan dakwaan terhadap dirinya, begitu juga terhadap Prabowo harus dilepaskan dari dugaan menyebarkan berita bohong meski belum diadili di persidangan.

Namun bila majelis hakim memutuskan Ratna Sarumpaet terbukti bersalah melanggar Pasal 14 ayat (1), maka Prabowo Subianto harus bersiap-siap untuk diperiksa oleh penyidik atau bahkan kemungkinan terburuknya adalah pemeriksaan dilanjutkan ke tahap persidangan, maka di situlah akan ditentukan jalannya Prabowo Subianto apakah akan tetap menjadi calon presiden atau malah dimasukkan ke dalam penjara dan menjadi narapidana.