Sudah hampir 21 tahun tragedi reformasi 1998 terjadi, namun masih banyak peristiwa pilu yang belum terungkap ke publik.

Di tahun 201,  Joko Widodo berjanji akan mengungkap beberapa pelanggaran HAM. Namun, sampai selesai masa jabatannya, kasus itu tidak pernah menemui titik terang. Keluarga korban hanya diberi harapan palsu politik.

Sejarah telah mencatat peristiwa pemerkosaan massal yang dialami para perempuan pada Mei 1998, bulan di mana kerusuhan meletus di setiap penjuru ibu kota. Para pencari fakta kekerasan seksual setidaknya mencatat ada hampir 180 lebih kasus yang terverifikasi oleh Kalyanamitra, yaitu lembaga nonpemerintah yang bergerak pada kesetaraan perempuan.

Peristiwa memalukan ini berlangsung sangat singkat, hanya selang beberapa hari setelah penembakan terhadap empat mahasiswa Trisakti. Tanggal 13 - 14 Mei 1998, dalam kurun waktu 2 hari, terdapat ratusan laporan pemerkosaan yang dialami oleh sebagian besar perempuan etnis Tionghoa.

Ketika para aktivis perempuan bergerak dalam menulusuri kasus ini, tidak sedikit para korban memilih bungkam karena takut terancam keselamatannya. Ancaman tersebut diperkuat dengan terbunuhnya Ita Martadinata, salah satu korban pemerkosaan yang buka suara. Pembunuhan ini pun yang makin membuat para korban lebih memilih diam.

Korban lebih memilih untuk segera melarikan diri ke luar negeri dan melupakan peristiwa yang menyedihkan itu, namun sebagian juga ada yang tetap bertahan di Indonesia. Dari beberapa kasus pemerkosaan yang terjadi, 52 di antaranya dilakukan dengan cara gang rape.

Seorang Relawan untuk Kemanusiaan (TRK), Sandyawan Sumardi, di salah satu media nasional menceritakan mengenai kasus seorang gadis bernama Dewi (nama samaran) yang pada saat itu berusia 23 tahun, yang baru saja lulus dari salah satu perguruan tinggi di Inggris yang hendak pulang untuk mempersiapkan pernikahan dengan sang kekasih.

Namun, saat Dewi berpergian memakai taksi seorang diri, ada dua-tiga orang yang masuk secara tiba-tiba. Ia diperkosa secara bergiliran dan secara brutal selama sembilan jam di dalam taksi yang mengelilingi Kota Jakarta, lalu ia diancam dibunuh. Malangnya, perempuan muda itu ditinggalkan dipinggir jalan.

Data dari tim relawan menyebutkan, banyak mayat perempuan bergelimangan di jalan tanpa busana. Hal ini memperlihatkan betapa mengerikannnya kasus-kasus yang menimpa para kaum perempuan Tionghoa di masa peralihan kekuasaan rezim Soeharto.

Pada masa Presiden Habibie, Tim Relawan untuk kekerasan terhadap perempuan berkesempatan untuk bertemu dengan Presiden. Dalam kesempatan itu, Habibie bertanya secara khusus mengenai kasus yang menimpa para perempuan Tionghoa yang mengalami kekerasan seksual pada saaat kerusuhan.

Setelah melakukan pertemuan dengan para relawan, Presiden Habibie bersedia membuat permintaan maaf atas nama pemerintah. Namun, sikap Habibie pada saat itu dipertanyakan oleh Letjen Lintong Pandjaitan yang menjadi penasihat militer presiden.

Namun, dengan keteguhan hati Habibie, permohonan maaf disusun untuk dibacakan di depan para wartawan. Surat itu berisi pengutukan dan permohonan maaf terhadap peristiwa kerusuhan kepada korban kekerasan seksual. Presiden pun membentuk TGPF dan Komnas Perempuan.

Selain bertemu dengan presiden, Tim Relawan Kekerasan pun bertemu dengan utusan PBB, dan kasus ini dilaporkan ke Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Swiss. Dengan adanya laporan ini, pihak PBB melakukan investigasi pada November 1998.

Dewi yang menjadi salah satu korban kekerasan seksual menyampaikan kesaksiannya di depan komunitas internasional di PBB. Namun, setelah ia menyampaikan kesaksian tersebut, perempuan malang ini tidak dapat kembali ke Indonesia karena masalah keamanan.

Dalam kasus kekerasan seksual ini, para korban, aktivis, dan saksi, banyak yang mendapatkan ancaman pembunuhan, membuat para saksi dan korban tidak berani bersuara mengenai apa yang mereka lihat dan rasakan. Seharusnya pemerintah sekarang berperan aktif dalam melindungi korban dan saksi untuk bersuara.

Pemerintah seperti menutup mata akan kasus yang menimpa rakyatnya. Bahkan pemerintah menganggap kasus tersebut tak pernah ada. Namun, korban, bukti, dan saksi berkata lain, seolah pemerintah tidak mau mengungkap kasus ini dan menuntaskannnya

Ada tudingan bahwa pemerintah saat itu ikut andil dalam kasus ini, sehingga membuat pemerintah penggantinya tidak pernah berani mengungkap peristiwa ini. Karena ini tidak akan pernah terlepas dari nilai-nilai kepentingan kelompok politik. Pelanggaran-pelanggaran HAM ini hanya akan dimunculkan menjelang Pilpres.

Namun, dengan seiringnya waktu Pilpres usai, kasus-kasus pelanggaran ini hilang terlupakan kursi empuk di istana negara. Teriakan para aktivis HAM di setiap Kamis pun tak pernah digubris pemerintah, dari mulai era SBY sampai Jokowi yang saat jadi capres selalu bernarasi akan menyelesaikan kasus-kasus ini.

Kekerasan seksual ini menjadi catatan hitam negara yang tidak pernah hilang walau berganti penguasa. Kisah pemerkosaan massal ini satu dari sekian banyak kasus-kasus yang tidak pernah terungkap, bahkan di Pilpres 2019 ini, narasi pelanggaran HAM hanya ditunjukkan kepada lawan politik yang dianggap menjadi salah satu aktor peristiwa 1998.

Kasus HAM hanya menjadi alat politik kepentingan kelompok semata tanpa ada aksi nyata dalam menginvestigasi dan menyelesaikannya. Pemerintah lebih banyak sibuk mengurusi masalah "perang politik" dengan para oposisi dibandingkan dengan konsentrasi menyelesaikan janji politiknya mengenai pelanggaran HAM.