Susan Blackburn (2004) dalam buku “Women and The State in Modern Indonesia” mengatakan bahwa penerapan kebijakan Politik Etis awal abad ke-20 oleh Pemerintah Kolonial memiliki implikasi besar bagi perkembangan paham gender di Hindia Belanda. Hal tersebut bermula dari dukungan pemerintah, terutama terhadap pendidikan bagi perempuan.

Sebagaimana kaprah dipahami, pendidikan dengan pola Barat mengajarkan perempuan untuk berani berbicara di publik serta berani mengekspresikan pandangan mereka tentang kebutuhan mereka sendiri. Pada gilirannya nanti, dorongan pemerintah dalam menanamkan ideologi gender melalui instrumen pendidikan memiliki hubungan positif bagi perkembangan nyata gerakan perempuan di Indonesia.

Di sini, Kartini menjadi sosok paling populer sebagai eksponen cita-cita awal pendidikan modern bagi perempuan di Indonesia. Bermula dari kekesalan atas pembatasan pendidikan bagi perempuan kelas kalangan menengah khususnya (karena harus menikah di usia muda), putri seorang priayi tersebut mencurahkan kegelisahannya melalui surat-surat yang dia kirimkan kepada sahabatnya di Belanda. 

Surat-surat tersebut kemudian dibukukan dan menjadi publikasi besar yang menggambarkan bagaimana suasana batin Kartini serta memperkenalkan apa yang dibutuhkan oleh perempuan Jawa.

Lebih jauh lagi, Blackburn menjelaskan, “bagi seorang perempuan keturunan ningrat Jawa yang terobsesi pendidikan Eropa, sebenarnya tidak ada yang istimewa bagi Kartini dalam hal pergerakan perempuan” (Blacburn 2004:18). Sementara, di masa itu (1910-an), sudah mulai banyak berkembang organisasi-organisasi perempuan yang bercirikan kedaerahan maupun keagamaan yang menggarap isu pendidikan.

Ambil contoh Putri Mardika (1912), organisasi perempuan yang merupakan bagian Budi Utomo, yang telah banyak mempublikasikan majalah dengan nama yang sama dengan organisasinya berkaitan dengan isu-isu perempuan. Ada lagi Aisyiyah (1917), organisasi sayap dari Muhammadiyah yang menawarkan gerakan Islam modernis.

Bagi saya, menempatkan sosok Kartini sebagai pijakan mendasar bagi gerakan perempuan, yang menuntut kesetaraan, terutama dalam hal pendidikan, terkesan memaksa dengan mengalpakan pengorganisasian perempuan yang lebih nyata berkontribusi bagi perempuan di Indonesia. 

Kecuali jika menempatkan pergerakan perempuan ala Kartini sebagai pendobrak konstruksi sosial budaya Jawa berdasarkan transformasi nilai dan pemikiran Eropa (modern), bukan seperti Putri Mardika yang masih bersifat kedaerahan maupun Aisyiyah yang bersifat keagamaan.

Kartini muda yang sangat terinspirasi oleh bagaimana perempuan di Eropa sama sekali tidak sesuai jika selalu digambarkan dengan perempuan memakai kebaya yang diilustasikan sebagai pakaian adat Jawa (sebagaimana ilustrasi yang banyak bertaburan di media sosial yang saya ketahui). 

Pakaian adat Jawa yang sekaligus menyampaikan pesan budaya yang diusung sama sekali tidak sesuai dengan pemikiran yang diperjuangkan oleh Kartini. Sebab, konstruksi budaya Jawa yang dianggap menghambat pemberdayaan perempuan dalam hal pendidikan dan terkesan feodal adalah sesuatu yang dikecam oleh Kartini.

Selain itu, secara historis, nama Kartini semakin bergema semenjak didirikan sekolah-sekolah Kartini di berbagai kota di Indonesia, di antaranya Semarang, Surabaya, Yogyakarta, dan lain-lain yang dirintis sejak tahun 1912. 

Berdirinya Kartini Fonds sebagai penyokong sekolah-sekolah Kartini ini tidak lepas dari peran Van Deventer, seorang tokoh Politik Etis Hindia Belanda. Artinya, harumnya nama Kartini tidak lepas dari ketetapan rezim di era penjajahan. Mungkin hingga ketetapan hari Kartini sebagai pahlawan dan hari lahirnya sebagai peringatan tahunan di era Soekarno.

Pengakuan atas jasa Kartini sebagai simbol pembebasan perempuan dan kesetaraan dapat dipahami, bahwa habis gelap terbitlah terang yang menyinari kehidupan perempuan pribumi tidak lebih dari pancaran sinar peradaban modern Eropa yang dipantulkan oleh Kartini. Bukan lahir dari rahim gerakan pemberdayaan perempuan yang diusung berlandaskan sifat nativisme maupun berpatokan gerakan agama.