Menghadapi pilpres 2019, politik Indonesia semakin lucu saja. Tampak sekali premis yang disampaikan begitu absurd, mulai dari bahasa emak-emak, atau politik sarung dari masing-masing cawapres. Namun sayangnya, semakin absurd tindakannya, maka semakin absurd pula tanggapan para pendukungnya.

Kekonyolan ini sepantasnya perlu kita tertawakan, setidaknya untuk menghadirkan sedikit kehangatan dalam khazanah demokrasi kita. Lebih dari pada ekspektasi, ghirah yang kemudian muncul justru menampilkan panasnya kancah politik negeri ini.

Mungkin jika sekadar untuk memasak air atau menggoreng telur, carut-marut negeri akan sangat cukup untuk mematangkannya. Bahkan pada kondisi tertentu, sebakul opini tidak cukup banyak bila hanya untuk digoreng. Karena kebiasaannya, menggoreng opini dan kasus bukanlah hal tabu lagi untuk dilakukan.

Fenomena lainnya, banyak di antara kita yang secara sadar dan tidak sadar menafsirkan elektabilitas tertinggi paslon ada pada capresnya. Boleh jadi benar, karena dengan logika sederhana, mereka yang terpilihlah yang memegang kendali utama dalam mengepalai negara dan pemerintahan.

Tetapi rasanya perlu kita telaah kembali bahwa konsep berpikir tersebut tidak benar-benar berlaku dalam kontestasi pilpres, karena bagaimanapun poksi kerja ke depannya, nyatanya cawapres juga bertanggung jawab besar dalam membangun eksistensi diri.

Beberapa waktu lalu, cawapres 02 melakukan safari politik ke Tuban, Jawa Timur. Dalam kunjungannya, Sandiaga Uno menyinggahi makam Sunan Bonang dan sowan ke Habib Muhammad Ba’agil. Entah kenapa ulama sekarang makin disukai oleh orang-orang populer di negeri ini.

Selepas dari itu, Cawapres yang mengaku anak mami ini, seperti dilansir dari detik.com (14/02), melanjutkan perjalanan menuju Pantai Kelapa dan berdialog dengan nelayan serta emak-emak, lalu setelahnya mengunjungi UMKM batik dan merencanakan ngopi bareng.

Dari sini kita dapat menganalisis bahwa tampilan publik Sandiaga Uno memang jauh berbeda dengan capres pasangannya Prabowo, yang tak jarang memunculkan ucapan-ucapan kontroversialnya. Kelebihan sosok Sandi adalah parasnya yang disukai ibu-ibu sehingga ia melahirkan gimik membela kaum emak-emak.

Namun perlu masyarakat sadari bahwa seorang Sandi lahir dari latar belakang pengusaha, bukan berbasis politik kepartaian yang domainnya fokus pada tata kelola pemerintahan, sehingga sangat wajar untuk mempertanyakan kredibilitasnya dalam melaksanakan kerja kenegaraan seperti yang dicita-citakan.

Seolah tidak mau kalah, Kiai Ma’ruf Amin juga menunjukkan tindakan yang sama di muka publik. Kunjungannya ke Cianjur juga bukan semata-mata karena adanya Harlah Nahdatul Ulama dan silaturahmi seperti yang dijelaskannya, melainkan demi kepentingan kampanye.

Kita juga boleh menyimpulkan bahwa setiap gerik seperti layaknya cawapres 02 adalah kunjungan politik yang tidak bisa dimungkiri. Analisisnya adalah cukup dengan mengukur intensitas kunjungan Kiai Ma’aruf sebelum dan setelah menjadi cawapres. Maksudnya ialah agar kita mampu memilah terkait unsur politik atau kebenaran kedekatan masyarakat.

Bersamaan dengan itu, masyarakat akan mendapati politik sarungnya turut menyaingi politik emak-emak. Namun setidaknya, dengan berjalannya dia ke tiap-tiap derah, akan kembali membangun legitimasi diri melalui politik identitas, mengingat beliau lahir dari masyarakat NU dengan basis massa yang besar di Indonesia.  

Fanatisme golongan juga menjadi ukuran yang sangat perlu untuk dipertimbangan rival politiknya. Utamanya di daerah Jawa Timur, yang merupakan basis terbesar NU, meski saat ini, keduanya sama-sama saling berebut perhatian dari Ormas keagamaan.

Lepas dari segala bentuk politik di atas, sepantasnya kita sebagai pimpinan besar demokrasi Indonesia tidak menelan mentah-mentah tawaran gagasan yang disampaikan. Selektif adalah bagian utama dalam menentang penipuan publik dari kaum elite dan segenap kepicikannya.

Kembalilah mengingat tentang peniadaan pengakuan Nahdatul Ulama atas Mahfud MD oleh Kiai Ma’ruf, Fatwa MUI tentang penistaan agama terhadap Basuki Tjahaja Purnama yang notabenenya adalah anak dari PDIP, partai yang hari ini Kiai Ma’ruf naungi.

Begitu juga Sandiaga Uno, sebagai masyarakat yang sepatutnya tercerdaskan oleh politik, kita juga tidak perlu terlena dengan ketampanan yang dimiliki cawapres satu ini. Karena itu bukan ukuran kecerdasan dan kemampuan dalam kepemimpinan.

Marilah kita ingat tentang kasus kardus Rp1 triliun, atau proses mengundurkan diri yang dilakukan Sandi atas partai Gerindra agar bisa menjadi cawapres, bukankah itu sama saja, jika beralasan mempertimbangkan nilai etis. Karena pada dasarnya yang maju tetaplah dari Gerindra.

Untuk kita masyarakat Indonesia, pergantian presiden atau periode kepemimpinan hanya salah satu unsur penting yang harus kita lewati dalam menjalani bahtera kebangsaan ini. Selebihnya, hidup adalah tanggung jawab pribadi, bukan sepenuhnya lahir dari otoritas negara.

Dalam suatu seminar di Universitas Muhammadiyah Malang, Ketua KPU kota Malang, Zaenudin. ST. M. Ap. juga pernah menyampaikan bahwa berdemokrasi adalah hak, dan dibiayai dengan mahal oleh negara. Oleh karenanya kita wajib turut serta dalam kontestasi ini.

Ikhtiar pemilihan presiden bukan lahir sebagai pemecah bangsa, karena pada dasarnya, setiap bentuk kompetisi bertujuan melahirkan yang terbaik untuk masa yang akan datang. Maka berdemokrasilah kita dengan cerdas, tanpa melacurkan diri dalam pahitnya kebodohan.