Dalam konteks rekrutmen politik parlemen, ada sejumlah gejala yang tidak kondusif bagi proses membangun demokrasi. Pertama, sistem pemilihan umum proporsional telah mengabadikan dominasi oligarki dalam proses rekrutmen. Elite partai di daerah sangat berkuasa penuh terhadap proses rekrutmen, yang menentukan siapa yang bakal menduduki “nomor topi” dan siapa yang sengsara menduduki “nomor sepatu”.

Bagaimanapun, pola oligarki elite itu tidak demokratis, melainkan cenderung memelihara praktik-praktik KKN yang sangat tertutup. Pola tidak menghasilkan parlemen yang representatif dan mandatori, melainkan parlemen bertipe partisan yang lebih loyal kepada partai politik.

Kedua, proses rekrutmen tidak berlangsung secara terbuka dan partisipatif. Pihak kandidat sama sekali tidak mempunyai sense terhadap konstituen yang menjadi basisnya karena dia hanya mewakili daerah administratif bukan konstituen yang sebenarnya, sehingga pembelajaran untuk membangun akuntabilitas dan responsivitas menjadi sangat lemah. 

Sebaliknya, masyarakat juga tidak tahu siapa kandidat yang bakal mewakilinya, yang kelak akan membawa dan mempertanggungjawabkan mandat. Publik sering bilang bahwa masyarakat hanya bisa “membeli kucing dalam karung”. 

Masyarakat juga tidak bisa menyampaikan voice untuk mempengaruhi kandidat-kandidat yang duduk dalam daftar calon, karena hal ini merupakan otoritas penuh partai politik. Proses dialog yang terbuka antara partai dengan masyarakat hampir tidak ada, sehingga tidak ada kontrak sosial di mana masyarakat bisa memberikan mandat kepada partai. 

Masyarakat hanya memberikan “cek kosong” kepada partai yang kemudian partai bisa mengisi seenaknya sendiri terhadap “cek kosong” itu.

Ketiga, dalam proses rekrutmen tidak dibangun relasi yang baik antara partai politik dan masyarakat sipil. Masyarakat sipil hanya dipandang secara numerik sebagai angka, bukan sebagai konstituen yang harus dihormati dan dipejuangkan. Berbagai organisasi masyarakat hanya ditempatkan sebagai underbow, sebuah mesin politik yang memobilisasi massa, bukan sebagai basis perjuangan politik partai. 

Sebaliknya, pihak aktivis organisasi masyarakat tidak memandang partai politik sebagai bagian dari gerakan sosial  untuk mempengaruhi kebijakan dan mengontrol negara, melainkan hanya sebagai “kendaraan politik” untuk meraih kekuasaan dan kekuasaan. Akibatnya, para anggota parlemen hanya berorientasi pada kekuasaan dan kekayaan, bukan pada misi perjuangan politik yang berguna bagi masyarakat.

Bahkan ketika berhasil menduduki jabatan parlemen, mereka melupakan basis dukungan massa yang telah mengangkatnya meraih kekuasaan. Tidak sedikit anggota DPRD yang mengabaikan forum atau partisipasi ekstraparlementer, karena mereka mengklaim bahwa DPRD menjadi lembaga perwakilan paling absah dan partisipasi itu tidak diatur dalam udang-undang atau peraturan daerah.

Keempat, dalam proses rekrutmen, partai politik sering menerapkan pendekatan asal comot terhadap kandidat yang dipandang sebagai mesin politik. Pendekatan ini cenderung mengabaikan aspek legitimasi, komitmen, kapasitas, dan misi perjuangan. 

Para mantan tentara dan pejabat diambil bukan karena mempunyai visi-misi, melainkan karena mereka mempunyai sisa-sisa jaringan kekuasaan. Para pengusaha dicomot karena mempunyai duit banyak yang bisa digunakan secara efektif untuk dana mobilisasi hingga money politic

Para selebritis diambil karena mereka mempunyai banyak penggemar. Para ulama yang selama ini menjadi penjaga moral juga diambil karena mempunyai pengikut masa tradisional. Partai politik secara mudah (dengan iming-iming tertentu) mengambil tokoh ormas, intelektual, atau akademisi di kampus yang haus akan kekuasaan dan ingin menjadikan partai sebagai jalan untuk mobilitas vertikal.

Sementara para aktivis, intelektual maupun akademisi yang konsisten pada misi perjuangannya tidak mau bergabung atau sulit diajak bergabung ke partai politik, sebab dalam partai politik tidak terjadi dialektika untuk memperjuangkan idealisme. Sekarang pendekatan “asal comot” yang dilakukan partai semakin kentara ketika undang-undang mewajibkan kuota 30% kursi untuk kaum perempuan.

Kelima, proses kampanye sebagai bagian dari mekanisme rekrutmen tidak diisi dengan pengembangan ruang publik yang demokratis, dialog yang terbuka dan sebagai arena untuk kontrak sosial untuk membangun visi bersama, melainkan hanya sebagai ajang show of force,banter-banteran knalpot, dan obral janji.

Bagi para pendukung partai, kampanye menjadi ajang pesta dan arena untuk menyalurkan ekspresi identitas yang kurang beradab. Mereka bisa memperoleh dalam bentuk jaket, topi, kaos, atribut-atribut partai lain secara gratis, menerima sembako atau sekadar uang bensin, dan lain-lain. 

Ketika kampanye digelar, yang hadir hanyalah fungsionaris partai dan para pendukungnya, bukan stakeholders yang luas untuk menyampaikan mandat dari masyarakat.

Keenam, proses pemilihan umum dan proses rekrutmen bekerja dalam konteks massa mengambangyang kurang terdidik dan kritis. Dalam jangka yang cukup panjang masyarakat Indonesia tidak memperoleh pendidikan politik secara sehat sehingga menghasilkan jutaan pemilih tradisional yang sangat rentan dengan praktik-praktik mobilisasi. 

Sekarang, meski ada kebebasan yang terbuka, pendidikan politik secara sehat belum terjadi. Partai politik tidak memainkan peran yang memadai dalam pendidikan politik kepada masyarakat. 

Sampai sekarang sebagian besar rakyat Indonesia adalah silent rider, yang tenang, apatis (masa bodoh) dan tidak kritis dalam menghadapi proses politik. Akibatnya budaya politik yang partisipatif belum terbangun. Kondisi seperti ini tentu saja tidakmemungkinkan terjadinya proses rekrutmen secara terbuka dan partisipatif.

Problematika mengenai rekruitment kader parpol yang membuat kinerja DPR saat ini menjadi lemah. Kelemahan ini memang harus diperbaiki agar kualitas DPR mendatang juga bisa lebih baik. Tanpa perbaikan sistem rekruitmen parpol menurutnya mustahil DPR dapat diperbaiki.

Kesalahan bukan pada anggota DPR tersebut tapi pada parpol yang tidak memiliki ukuran dalam menentukan calon anggota legislatifnya dalam pemilu yang tentunya berimbas pada kinerja DPR sendiri. 

Tugas parpol sudah seharusnya melakukan pembinaan terhadap kader-kadernya sehingga caleg-caleg yang lolos menjadi anggota DPR pun bisa langsung siap bekerja tanpa harus melakukan penyesuaian yang berlarut-larut.

Caleg yang diajukan selama ini oleh parpol banyak yang belum terukur. Kaderisasi dan pembinaan oleh parpol terhadap kader mereka pun masih lemah dan belum terukur. Parpol boleh saja mencalonkan seseorang yang populer, namun faktanya saat ini popularitas saja tidak akan cukup bagi seseorang untuk menjadi anggota DPR dalam menjalankan tugasnya.

Popularitas semata tidak bisa membuat DPR menjadi lebih baik, harus juga ditambah modal politik bagi caleg-caleg tersebut, caranya dengan pembinaan.

Oleh karena itu, kalau memang menginginkan DPR menjadi lebih baik, maka parpol harus senantiasa membenahi kader-kadernya. Kalau DPR saja yang membenahi diri sementara parpol tidak maka tidak akan ada perubahan. Perubahan itu harus dilakukan oleh DPR sendiri dalam menata sistem sekaligus dengan parpol.