Sejak terpilihnya pasangan Jokowi-JK menjadi Presiden dan Wapres RI periode 2014-2018, di situlah harapan akan wajah baru Indonesia menuju negara yang Baldatun toyyibatun warabbun ghofur dititipkan. Sebagaimana yang terpaparkan dalam 9 agenda prioritas (nawacita) dengan tagline Indonesia Hebat.

Kini momentum pilpres kembali lagi, nama Jokowi muncul sebagai Capres (incumbent) dan menggandeng Kiai Ma’ruf Amin sebagai Cawapres. Kali ini tagline yang digunakan adalah Indonesia Maju.

Tentu hak untuk mencalonkan diri sebagai Calon Presiden tidak bisa dibatasi. Hak politik seseorang dalam mencalonkan diri telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

UU ini menegaskan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik, yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Final.

Itulah menariknya hidup dalam sebuah negara di mana segala hal dijamin dalam konstitusi. Siapa yang melarang akan kena hukuman yang sesuai.

Lalu mengapa tak pantas? Apakah Jokowi mengecewakan? Mari kita refleksikan.

Rekam jejak (track record) Jokowi selalu memberikan bekas luka busuk. Ketika menjabat sebagai Walikota Solo 2 periode, banyak sekali program yang mangkrak. Misalnya pembangunan beberapa taman, seperti Sekar Taji, Terminal Tirtonadi, City Walk yang semrawut, Railbus, Pasar tradisional, dan angka kemiskinan kian meningkat hingga mencapai 16%, dan masih banyak lagi.

Selanjutnya, ketika memimpin sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2012, Jokowi hanya menjalankan pemerintahan selama 2 tahun. Dengan tega meninggalkan amanah rakyat DKI dan ikut kontestasi Pilpres 2014. Otto Van Bismarck mengungkapkan, “Politics is the art of the possible, the attainable-the art of next best.”

Jokowi seakan tak memiliki arah yang jelas ketika memimpin, sehingga seni berpolitik kemudian salah ditafsirkannya. Beliau dijadikan ibarat boneka oleh partai pendukung maupun pengusung. Inilah yang diistilahkan oleh Kuntowijoyo sebagai Bajing Loncat; memiliki nafsu kekuasaan dengan cara lompat ke mana-mana demi pemenuhan kepentingan pribadi dan komunial.

Terakhir, pada 2014, beliau terpilih sebagai presiden RI ke-7. Akan tetapi, perwujudan atas Nawacita Jokowi sama sekali bisa dikatakan gagal. Jokowi gagal membawa Indonesia menuju negara yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Hal-hal yang dikerjakannya semua berpihak pada golongan elite padahal konon katanya pro terhadap wong cilik. Jargon kerja, kerja, kerjanya menjadi sesuatu yang utopis.

Bagi penulis, prestasi-prestasi yang dipamerkan itu adalah cendera mata palsu. Prestasi yang diberikan itu bertujuan untuk dokumen riwayat hidup (curiculum vitae) dalam rangka pencitraan terhadap publik agar kepercayaan publik tetap berpihak kepada beliau. Sebab, di balik itu semua, telah di-setting oleh elite-elite yang pro terhadapnya tentang persiapan pencalonannya di tahun 2019 (Pilpres).

Ditambah lagi begitu banyak tindakan kontraversial akhir-akhir ini yang selalu saja dilakukan oleh Jokowi menjelang Pilpres. Jokowi hanya memikirkan kepentingan jangka pendek, yakni meraih kursi kepresidenan dengan berupaya merebut marjin elektabilitas. Padahal yang paling penting dalam plolitik adalah kemanusiaan (Gus Dur). Dalam artian, moralitas.

Singkatnya, perjalanan tentang karier Jokowi akan dibela dengan sebuah dalil bahwa lima tahun memimpin merupakan waktu yang singkat. Jika ditelaah dengan cermat, kalimat waktu yang singkat yang diucapkan itu semiotiknya menandakan bahwa ada yang hendak disembunyikan di dalam perjalanannya.

Orang bijak mengatakan, “Pengalaman adalah guru terbaik.” Substansi dari kalimat ini adalah baik-buruknya pengalaman harus dijadikan sebagai refleksi kritis untuk menentukan langkah selanjutnya. Begitu pula dengan pengalaman kepemimpinan politik Jokowi.

Ada sebuah parodi tentang karakteristik seorang pemimpin ideal menurut Socrates; menceritakan bahwa demokrasi di Athena, rakyat adalah tuan kapal. Socrates mengucapkan itu dengan narasi metaforik, “Di dalam kapal yang berlayar dengan kendali demikian itu, tidakkah kapten yang sesungguhnya dituding peramal dan sampah?”

Makna filosofis dari pernyataan Scrates tersebut membuat Plato berpikir begitu keras dan mengambil kesimpulan bahwa kapten yang berada di dalam kapal tersebut adalah pemimpin ideal bangsa. Ia harus memiliki pengetahuan luas dan wawasan tentang pergerakan bintang, perubahan cuaca, angin dan musim, dan sebagainya.

Faktanya, di Indonesia yang seharusnya kapal demokrasi itu ke mana arahnya tergantung sang kapten bernama Jokowi, kini orang-orang di sekelilingnya yang mengambil alih. Megawati pun pernah berkata bahwa Jokowi adalah petugas partai. Olehnya itu, Jokowi perlu belajar untuk menjadi pemimpin yang lebih baik lagi.

Adagium pendidikan politik oleh KH Dewantara, yakni ingarso sung tulodo yang berarti di depan sebagai panutan, ing madyo mangun karso yang berarti di tengah sebagai pemberi solusi serta membangkitkan semangat, dan tut wuri handayani yang berarti di belakang sebagai pendorong. Inilah yang seharusnya diinternalisasi dan digunakan, dan sama sekali tidak terlihat pada diri Jokowi.

Memang tidak ada pemimpin yang sempurna. Tapi ada yang lebih baik. 

Istirahatlah, Pak Jokowi. Mungkin menghabiskan waktu dengan keluarga dan mengurusi bisnis lebih baik. Indonesia sedang tidak baik-baik saja.