Dalam negara republik, seorang Presiden sebagai orang nomor 1 di negara memiliki dua tugas dan jabatan, yakni sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Sebagai Kepala Negara, Presiden memiliki hak politis yang ditetapkan sesuai dengan konstitusi sebuah Negara.

Berdasarkan sifatnya, Kepala Negara dibagi menjadi Kepala Negara Simbolis dan Kepala Negara Populis. Sedangkan jika berdasarkan tanggung jawab dan hak politis, Kepala Negara berdasarkan jenis konstitusi dapat dibagi menjadi Sistem Presindensiil dan Sistem Semi-presidensiil.

Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam kabinet untuk melakukan tugas pemerintahan dan menjalankan kekuasaan legislatif.i Indonesia, presiden tidak hanya bertindak sebagai kepala negara. Presiden juga bertindak sebagai kepala pemerintahan.

Presiden dibantu oleh seorang wakil presiden serta menteri-menteri dari susunan kabinet yang dibentuk. Pemilihan presiden Indonesia atau pilpres dilakukan tiap 5 tahun sekali. Sepanjang sejarahnya, urutan presiden Indonesia adalah Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY dan Jokowi.

Jokowi adalah presiden Indonesia sekarang. Dasar hukum presiden yang mengatur fungsi, tugas, kewenangan dan hak-hak presiden telah diatur dalam peraturan UUD 1945 yang harus dipatuhi semua pihak. Kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memasuki tahun keempat.

Mulai dari pembangunan infrastruktur dan gebrakan-gebrakan signifikan untuk kesejahteraan masyarakat hingga ke pelosok desa. Politikus PDI Perjuangan ini juga menyebut kebijakan Jokowi sangat berpihak kepada wong cilik dan menyentuh level akar rumput. Sebut saja Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, BPJS Kesehatan, dan lainnya.

Pandangan tersebut diamini Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago. Menurutnya, pemerintahan Jokowi tercatat banyak membangun jalan di luar Pulau Jawa. Selain itu, juga membangun beberapa ruas jalan tol dengan anggaran mencapai Rp 12,5 triliun.

"Pembangunan infrastruktur di era Jokowi mendapat nilai positif dan menghasilkan nilai kepuasan publik cukup besar," kata Pangi pada diskusi '4 Tahun Jokowi: Catatan Sukses dan Pekerjaan Tersisa'.

Pangi juga menilai Jokowi mampu menampilkan citra diri sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Hal itu terbukti dengan blusukan yang selalu dilakukan Jokowi di setiap daerah yang dikunjungi.

Namun, Pangi memberikan beberapa catatan terhadap kinerja yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Jokowi, seperti penyelesaian kasus hak asasi manusia (HAM) yang terjadi pada masa lalu.

Catatan lain, pemerintahan Jokowi harus bisa menyelesaikan segala bentuk kasus persekusi yang terjadi akhir-akhir ini. Salah satunya kasus pengadangan Neno Warisman di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, Pekan Baru.

Menurut Pangi, beberapa catatan terakhir membuat tingkat kepuasan pada pemerintahan Jokowi masih berkisar 59 persen. Padahal untuk berada di titik aman agar terpilih kembali, tingkat kepuasan harus menyentuh 60 persen ke atas.

Saat terpilih menjadi Presiden, jargon yang dipilih oleh Joko Widodo adalah Kerja, Kerja, Kerja!.  Kini Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam melaksanakan Kabinet Kerja,  telah genap berlangsung selama empat tahun, pada tanggal 20 Oktober 2018 kemarin.

Hingga empat tahun pemerintahannya saat ini, capaian pemerintah telah disusun dalam narasi besar berjudul "Membangun Indonesia, Menuju Negara Maju", yang terdiri dari lima pilar, yaitu (1) Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing, (2) Peningkatan Kesejahteraan dan Kebijakan Afirmatif.

(3) Penguatan Indonesia Sentris, (4) Peningkatan Stabilitas Politik dan Keamanan, penegakan hukum, dan Tata Kelola Pemerintahan, dan (5) Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Bangsa.

Dengan fokus pada pembangunan infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah, mimpi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kini mulai tampak. fokus pada infrastruktur dilakukan agar meningkatkan daya saing nasional dan pemerataan hasil pembangunan.

Bukan hanya infrastruktur, kebijakan pemerintahan Jokowi sangat berpihak kepada “Wong Cilik" dan menyentuh level akar rumput. Sebut saja Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, BPJS Kesehatan, dan lainnya.

Kemudian komitmen pemerintahan Jokowi yang membangun mulai dari pinggiran. Hal itu terbukti dari besarnya dana desa yang digelontorkan oleh pemerintahan Jokowi, hingga tahun 2018 Jokowi telah menggelontorkan 180 triliun rupiah untuk program desa.

Dana tersebut diturunkan dalam tiga tahap, yaitu 20 Triliun pada tahun 2015, 40 Triliun pada tahun 2016, 40 triliun pada tahun 2017 dan 60 Triliun pada tahun 2018 ini. Lalu bagaimana dengan bidang ekonomi? Pertumbuhan ekonomi tumbuh sekitar 5,3% tentunya ini bagus  ditengah ketidakpastian ekonomi dunia.

kemudian Inflasi juga dapat dikendalikan, yakni berada pada kisaran 3,5 persen. Bahkan, pada Juni 2018, pemerintah berhasil menekan inflasi pada angka 0,59 persen. Angka ini terendah dibandingkan selama tujuh tahun terakhir.

Angka pengangguran terbuka diklaim turun menjadi tinggal 5,13 persen pada Februari 2018 dan persentase kemiskinan turun dari 11,22 persen pada Maret 2015 menjadi 9,82 persen pada Maret 2018.

Meski demikian, pemerintah terus memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat, yakni dengan program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH).