Pertarungan simbol dalam wacana politik adalah keniscayaan yang hampir mustahil untuk dihindari. Semua tanda, baik itu gambar, angka, huruf, hingga warna, sengaja dikapitalisasi oleh kandidat/timses demi sebuah identitas baru dalam kampanye politik.

Tim BPN Prabowo-Sandi misalnya, yang mendapat nomor urut 02, memilih tanda mengacungkan jempol dan jari telunjuk sebagai gesturnya dibandingkan ikon jari telunjuk dan jari tengah secara bersamaan.

Tak ketinggalan Tim 01 TKN Jokowi-Amin, memilih cap jari jempol sebagai identitas politiknya dibandingkan tanda jari telunjuk saja.

Pertanyaannya adalah apa yang dapat kita baca dalam simbol jempol dan jari telunjuk?

Bisa saja ditafsirkan sebagai angka 2 (dua), bisa tanda contreng (benar)—merujuk pada penafsiran Rocky Gerung tentang simbol tersebut. Bisa pula menunjukkan ancaman karena bentuknya seperti pistol, atau lebih ekstrem lagi kita bisa merujuk pada huruf "L" atau loser (pecundang).

Tentu saja, tidak ada yang salah dalam kebebasan menafsirkannya tanda itu. Penyebabnya, simbol bertautan erat di antara realitas dan fantasi. Apalagi kita hidup di era digital, pada situasi kemajuan teknologi dan informasi yang serbacepat, yang semua argumen bisa dipaparkan daring media sosial tanpa memerlukan kepakaran.

Semua orang bisa menjadi pakar ekonomi, politik, lingkungan, sastra, dan matematika sekaligus. Semua individu seolah menguasai segala persoalan di media sosial. Pada titik ini, sebenarnya kita berada di era Post-Truth (Pasca-Kebenaran).

Istilah Post-Truth atau pasca-kebenaran merupakan istilah yang sangat populer di tahun 2016. Bahkan Post-Truth dipilih kamus Oxford menjadi diksi paling populer di tahun tersebut. 

Pasca-Kebenaran pun bisa dipahami sebagai sebuah proses pembentukan pengetahuan antara keyakinan dan perasaan lebih dominan dibandingkan fakta-fakta objektif. Artinya, subjektivitas manusia yang sangat dominan melampaui segala fakta dan relasi objektif kausalitas (sebab-akibat) sebuah kebenaran. Dampaknya, terdapat sebuah fanatisme tanpa dilandasi oleh fakta dan kebenaran.

***

Tentu saja, sejatinya pula, proses pencarian kebenaran dalam pengetahuan haruslah berangkat dari rasa skeptis dan imajinasi (khayalan) dengan pertanyaan-pertanyaan kritis. 

Rasa skeptis menjaga kita tetap objektif, pun khayalan membawa kita dalam sebuah konsepsi dalam menemukan pengetahuan baru. Namun, hal tersebut mulai terkikis dengan format hipotesis terbentuknya pengetahuan yang didasari oleh keyakinan pribadi semata.

Misalnya, berbagai bencana banjir terjadi sebagai azab komunisme—logika semacam ini sedang berkembang, sedang terbangun, tanpa relasi kausalitas dan pendalaman yang jelas. Pun lebih lanjut, komunisme bahkan diartikan dan/atau disederhanakan orang-orang post-truth sebagai orang tak bertuhan.

Padahal penyebab banjir setelah dilakukan penelitian adalah dampak dari kerusakan hutan akibat illegal logging, alih fungsi lahan, atau perambahan yang berujung pada penyempitan DAS dan rendahnya serapan air mengakibatkan volume air yang berlimpah yang tidak mampu ditampung oleh tanah pada satu wilayah.

Bahasa-bahasa seperti ini sudah masuk ke dalam narasi politik kita sekarang. Dikemas dalam bentuk fantasi dan khayalan dengan dikotomi baik dan buruk, surga atau neraka sekaligus. 

Pun fenomena ini akhirnya memunculkan hoaks dan fitnah di masyarakat dengan ragam kebencian dan tindakan persekusi. Lebih lanjut, bahasa seperti ini bisa menjadi alat untuk memukul lawan politik dan pendukungnya.

***

Jacques Deridda (1967), seorang filsuf asal Prancis, menulis tentang dekonstruksi. Pemahaman dekonstruksi tidak bisa dilepaskan dari upaya mengubah teks dalam narasi kehidupan manusia. 

Hal pertama, tentu saja, seseorang harus mempu secara rinci memahami dan menggambarkan realitas. Kedua, terdapat pertautan yang kuat antara menggambarkan (to describe) dan mengubah (to transform) dengan rumusan pemikiran yang orsinal.

Pidato Jokowi di Yoggakarta (24/3) yang menegaskam dirinya tidak akan diam akibat serangan hoaks, fitnah, dan dusta dengan ucapan "Saya akan lawan!" sesungguhnya hanyalah ucapan puncak darinya dalam melawan narasi kebohongan yang akhir-akhir ini ditujukan padanya.

Buktinya, secara empirik, di masa lalu, pada titik wacana, ketika Jokowi pernah diklaim dengan sebutan anti-Islam, namun Jokowi mengangkat calon wakilnya Kiai Ma'ruf Amin untuk melawan isu tersebut. Ini membuktikan Jokowi punya cara mendekonstruksikan narasi yang memfitnah dirinya dengan fakta ia dekat dengan ulama. Bahwa pasangan ideal adalah dwitunggal Umara-Ulama.

Pun lebih lanjut, dari narasi itu, beberapa hari lalu, Jokowi mengajak pendukungnya datang ke TPS pada 17 April mendatang dengan menggunakan baju putih.

Simbol warna putih, jika konstruksikan dengan partai politik, adalah warna yang identik dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Pun sebagai kader PDI Perjuangan, yang identik dengan warna merah, Jokowi mencoba mengubah persepsi publik bahwa persoalan warna tidak dimiliki dan dimonopoli oleh satu kelompok saja. Jokowi terlihat menjauh dari tafsiran dominan tentang teks di era post-truth. Ia membuat tafsirannya sendiri atas simbol, teks, dan warna yang ia baca.

Jokowi, pada akhirnya, tidak hanya melakukan tindakan yang konstantif, yakni menggambarkan teks, tetapi juga tindakan performatif, yakni mengubah teks tersebut menjadi sesuatu yang baru bagi persepsi banyak orang. Tidak hanya itu saja, Jokowi telah membuka kemungkinan-kemungkinan baru yang sebelumnya banyak orang tidak memikirkannya.

Akhirnya, bisa saja pula, di sisa kampanyenya ini, Jokowi akan memakai kemeja biru dan celana cokelat sembari memakai kaca mata layaknya perlengkapan kostum atau personal brand yang dipakai Sandiaga Uno, bila ia mau. 

Sebab, warna biru langit bukan hanya milik Sandi atau Partai Demokrat. Karena, asumsi utama Jokowi adalah tidak ada teks, tidak ada simbol yang sifatnya stagnan atau permanen, apalagi dimiliki sekelompok orang.

Baca Juga: Mengadili Jokowi