Kalah atau menang itu galib dalam sebuah kompetisi. Tidak ada yang mengejutkan, kecuali pihak yang dijagokan dan sedang berjaya justru keok di akhir laga.

Pilpres pun begitu. Itu adalah sebuah kompetisi. Para peserta dan penyorak harus tangkas merangkul beragam kemungkinan.

Capres 01, Joko Widodo (Jokowi), sedang unggul menurut beberapa lembaga survei. Di sisa waktu yang singkat menuju hari pencoblosan, ia seakan tak terbendung untuk menjuarai laga.

Apakah mungkin ada “tsunami politik” yang menggulung keunggulannya hingga akhirnya Prabowo yang menjadi juara? Bicara kemungkinan, ya mungkin saja.

Membaca Survei

Riset periode Januari-Februari 2019 dari beberapa lembaga survei mengindikasikan kemenangan Jokowi.

LSI Denny JA melaporkan bahwa jika pemilihan dilakukan saat ini, maka Jokowi akan memperoleh 58,7% dan Prabowo 30,9%. Ada selisih yang besar, yakni hampir 30%.

Sementara itu, Populi Center, Charta Politika, Cyrus Network, dan Celebes Research Center sama-sama melaporkan dominasi Jokowi tidak lebih dari 25%. Begitu pun temuan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Margin keduanya adalah 23%.

Di pihak lain, Media Survei Nasional memberikan selisih di bawah 10% di antara kedua kontestan dengan keunggulan tetap pada Jokowi. Namun, terdapat 13,4% suara mengambang. Jika semuanya kemudian memilih Prabowo, maka Jokowi tumbang. Sangat sukar tentunya.

Roy Morgan, lembaga survei dari Australia dengan pengalaman kerja selama 75 tahun, memberi margin sebesar 16%. Hasil riset mereka pada Januari 2019 menempatkan Jokowi sebagai pemilik 58% suara. Sedangkan Prabowo merangkul 42% pemilih.

Berkaca dari prediksi Roy Morgan dalam pilpres 2014 lalu, memang tampak kredibel. Juni 2014, sebulan menjelang hari pemilihan, Jokowi meraup 52% sedangkan Prabowo 48%. Hasil resmi KPU kemudian menetapkan Jokowi sebagai pemenang dengan raihan 53,15%. Prabowo tertinggal 6%, yaitu 46,85%.

Walaupun tepat menduga pada tahun 2014 bahwa Jokowi yang akan menjadi presiden, namun tetap ada ruang ketidakakuratan soal angka. Ini menunjukkan sifat dinamis dari kecenderungan pemilih.

Selain itu, ada tren yang berbeda. Dalam tahapan pilpres tahun 2014, masih dari sumber yang sama, Roy Morgan memperlihatkan perubahan suara Jokowi yang relatif stabil, antara 35%-45% dari Oktober 2013 - Mei 2014. Prabowo juga demikian, antara 14%-25%. Keduanya membuat pergerakan yang seimbang sekitar 10% dalam kurun waktu yang sama.

Di pilpres tahun ini, Prabowo relatif tidak banyak berubah. Sedangkan Jokowi justru memperlihatkan ada penurunan yang tajam pada elektabilitasnya jika disadur dari berbagai lembaga survei nasional. Hal yang tidak terjadi pada Prabowo.

Jokowi kehilangan 23% pada Januari hingga Februari 2018, persisnya dari 57,6% menuju 35%. Pada April sampai Juni di tahun yang sama, Jokowi kembali minus 23%; dari 58,5% anjlok menjadi 35,7%. 

Di sisi Prabowo, dalam waktu yang sama, pertama terjadi penurunan sebesar 12,5%. Tetapi selanjutnya ada peningkatan sebesar 0,8%.

Secara keseluruhan, Jokowi mengalami beberapa degradasi yang mencemaskan. Sedangkan Prabowo memperlihatkan perkembangan yang tidak berarti.

Menarik memang untuk tahu bagaimana tren elektabilitas yang ditemukan oleh Roy Morgan dalam setahun terakhir. Juga kontribusi para cawapres, Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno, dalam mendongkrak popularitas para capres.

Sandiaga tampil lebih lunak dan inklusif. Sementara Ma’ruf masih terkesan eksklusif dan sulit lepas dari impresi kontroversialnya terhadap kelompok-kelompok minoritas.

Membaca Isu

Dari gambaran beberapa survei di atas, sebenarnya masih ada kemungkinan Jokowi kalah. Para responden di kubu petahana cenderung bergerak dan tidak pasti. Berbeda dengan Prabowo yang memiliki basis dukungan yang hampir stagnan. Sayangnya, ia tidak berhasil memikat pendukung tambahan.

Konteks pemilihan presiden dan wakil presiden lima tahun yang lalu dan sekarang berbeda. Misalnya, relief politik identitas tidak setimpang dan sekasar sekarang. Ketimpangan dilihat dari derasnya wacana preferensi politik berdasarkan agama dan kekasaran mewujud dalam praktik purifikasi kelompok berbasis faktor askriptif.

Manuver politik Jokowi dengan mengangkat Ma’ruf diduga untuk menangani konteks tersebut. 

Di satu sisi memang dapat meredam delegitimasi keislaman Jokowi. Tetapi, di sisi lain, komitmen Jokowi terhadap penegakan HAM dipertanyakan. Musababnya, potret Ma’ruf sebagai tokoh yang dingin terhadap minoritas. Sangat berbeda, misalnya, dengan Mahfud MD.

Apakah Jokowi menunggangi konteks untuk melanggengkan kekuasaan semata? Bisa iya, bisa tidak.

Jokowi yang sekarang bukanlah tanpa beban. Ia telah memikul beban masa lalu dari jabatannya sebagai Presiden RI periode 2014-2019.

Beberapa artikel menyimpulkan bahwa kepemimpinan Jokowi adalah illiberal, otoriter, populis kanan, atau anti-demokrasi. Apalagi pasca-Pilkada DKI Jakarta 2017. Hal ini dikuatkan oleh Indeks Demokrasi Indonesia yang turun 17 tingkat menurut laporan The Economist Intelligence Unit dari tahun 2016-2018.

Prioritas kebijakan publik Jokowi, yaitu infrastruktur, barangkali menghasilkan prestasi yang timpang dengan penegakan hukum dan HAM. Kelompok minoritas sangat rentan, khususnya kelompok minoritas berbasis agama, orientasi seksual, dan gender.

Rekonsiliasi konflik tahun 1965-1966 dan penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM tahun 1998 juga belum terlihat mencapai kemajuan berarti. Padahal, luka laten dari konflik itu masih sering berakibat sensor literasi bahkan persekusi di tengah masyarakat.

Saya hanya ingin mengatakan bahwa ada banyak sudut yang bisa disorot untuk menimbang kelayakan Jokowi memimpin kembali republik ini.

Anehnya, Prabowo tidak energik mengungkap titik lemah Jokowi. Jadi, rakyat sedang menyaksikan apa sebenarnya?