Di tahun 2012 lalu, Fakultas Psikologi UGM melaksanakan sebuah workshop tentang Filosofi Kepemimpinan Hasta Brata. Dijelaskan, istilah Hasta Brata berasal dari kitab Hindu berbahasa Sanskerta, Manawa Dharma Sastra.

Konsep kepemimpinan Hasta Brata dalam kitab tersebut merujuk pada karakter para dewa. Saat agama Islam masuk ke pulau Jawa, nilai-nilai luhur Hasta Brata dari para dewa pun dimodifikasi sesuai prinsip Islam. 

Konsep nilai luhur para dewa diganti dengan delapan unsur kepemimpinan alam, yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang (Psikologi UGM).

Di antara kedelapan unsur kepemimpinan Hasta Brata tersebut, unsur api tampaknya menjadi unsur yang belum dihayati sepenuhnya oleh Presiden dan sekaligus Calon Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), yang notabene lahir, besar, dan memulai karier perpolitikan di Tanah Jawa.

Api adalah unsur alam yang membakar benda apa pun yang bersentuhan dengannya. Selain itu, api memiliki sifat spontan dan stabil yang mencerminkan kuatnya keyakinan dan keberanian dalam menghadapi masalah di depannya.

Sifat tanggap dan berani menghadapi masalah itulah yang merepresentasikan api dengan citra berani membuat keputusan dan tegas dalam mengelolanya.

Hal itulah yang saat ini tampaknya sangat dibutuhkan oleh Jokowi. Karena sejak menjabat presiden 4 tahun lalu, berkali-kali Jokowi plinplan dalam mengambil keputusan.

Mengenai hal ini, media daring Detik secara khusus merilis artikel berjudul “5 Daftar Kebijakan Plinplan Jokowi yang Batal Secepat Kilat”. Sementara Jawapos merilis artikel berjudul “4 Kebijakan Plinplan Jokowi, Takut Dikritik atau Cari Simpati?

Dalam tulisan ini, saya akan mengulas beberapa keputusan plinplan Jokowi tersebut. Pertama, soal kebijakan kenaikan uang muka pembelian mobil pejabat negara tahun 2015.

Saat itu,, Jokowi menandatangani Perpres 39 Tahun 2015 pada 20 Maret 2015 yang isinya menaikkan uang muka mobil pejabat negara dari sebelumnya Rp116.650.000 menjadi Rp210.890.000.

Kebijakan tersebut sontak dikritik banyak kalangan karena pemerintah dianggap tidak peka dengan kondisi masyarakat yang tengah dilanda kesulitan. Saat kritik banyak dilancarkan pada dirinya itulah Jokowi justru berdalih tidak tahu tentang kebijakan kenaikan uang muka pembelian mobil pejabat negara.

Ia berdalih, sebagai presiden, tidak mungkin ia mengecek setiap dokumen yang harus ditandatangani (Sindonews). Pada akhirnya, kebijakan tersebut ia batalkan dengan mencabut kembali Perpres 39 Tahun 2015 yang sebelumnya sudah diterbitkan.

Kedua, pada 27 Juli 2016, Jokowi melantik Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM menggantikan Surdiman Said.

Namun, 20 hari kemudian, Jokowi mencopot Arcandra karena mencuatnya isu kepemilikan kewarganegaraan Amerika Serikat pada diri yang bersangkutan. Jabatan Menteri ESDM kemudian dijabat oleh (Plt.) Luhut B Panjaitan.

Tak berselang lama, setelah urusan kewarganegaraannya dianggap tuntas, Arcandra kembali dilantik sebagai anggota kabinet, tetapi di posisi Wakil Menteri ESDM mendampingi Iganisus Jonan yang ditunjuk sebagai Menteri ESDM.

Keputusan Jokowi tersebut pun dianggap tak konsisten karena sebelumnya nomenklatur wakil menteri sudah dihapus sejak pemerintahan dirinya (Kompas). Hal itu membuat Jokowi terkesan memaksakan Arcandra diakomodasi di kursi kabinet.

Ketiga, pada November 2016, Jokowi mengeluarkan paket kebijakan ekonomi ke-16 yang salah satu isinya adalah memungkinkan investor asing mengakuisisi 100% UMKM seperti warung internet. Keputusan tersebut pun ditentang banyak kalangan, termasuk oleh Politisi PDIP, Maruarar Sirait.

Ia mengatakan bahwa UMKM seharusnya mendapat proteksi karena merupakan penyangga perekonomian Indonesia. Pada akhirnya, Jokowi kemudian meralat keputusan tersebut (CNBC Indonesia).

Keempat, keputusan kenaikan harga premium yang dibatalkan hanya berselang sekian jam. Sebelumnya, pada Rabu, 10 Oktober 2018, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengumumkan harga premium naik menjadi Rp7000/liter.

Namun, berselang hitungan jam, keputusan tersebut dibatalkan. Pembatalan diumumkan oleh staf Jonan di Kementerian ESDM, Agung Pribadi. Saat itu Agung mengatakan bahwa sesuai arahan Jokowi, kenaikan harga premium ditunda terlebih dahulu karena memerlukan evaluasi lebih lanjut (Kompas)

Kelima, yang terbaru, Jokowi batal menaikkan gaji aparat desa setara PNS golongan II A. Padahal sebelumnya, pada 14 Januari 2019, saat menemui ribuan perangkat desa di Istora Senayan, Jokowi menjanjikan akan menyetujui tuntutan kenaikan gaji aparat desa setara PNS golongan II.

Realisasi kenaikan gaji tersebut awalnya direncanakan pada Maret 2019. Namun sayangnya, rencana kenaikan gaji aparat desa tersebut harus ditunda ke tahun 2020, sebab pemerintah tidak dapat melakukan perubahan pada APBN 2019 untuk mengakomodasi rencana kebijakan tersebut (CNN Indonesia).

Boleh jadi, masih ada kebijakan plinplan Jokowi lain yang belum saya sebutkan. Tapi kelima kebijakan di atas setidaknya cukup menjadi cermin betapa Jokowi selama 4 tahun lebih menjabat presiden sering kali plinplan dalam membuat keputusan atau kebijakan.

Mungkin akan mudah memaklumi jika keputusan plinplan hanya terjadi satu kali. Tapi jika keputusan plinplan sudah dilakukan berulang kali oleh pejabat negara sekelas presiden, rasanya tidak berlebihan jika Jokowi disebut sosok pemimpin plinplan yang akut.

Pemimpin Harus Tegas

Lewat tulisan ini, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa pesaing Jokowi di Pilpres 2019, Prabowo Subianto, adalah sosok yang tegas. Tulisan ini murni pandangan saya tentang jejak kepemimpinan Jokowi selama 4 tahun lebih menjabat presiden.

Tulisan ini dapat menjadi bahan bagi Jokowi untuk introspeksi diri agar ia mampu meyakinkan pemilih bahwa Jokowi di lima tahun yang akan datang, jika terpilih sebagai presiden, merupakan sosok yang lebih baik dan mampu menjadi pemimpin tegas.

Jokowi harus sadar bahwa negara sebesar Indonesia ini tak boleh dipimpin dengan cara membuat keputusan-keputusan serampangan, plinplan, atau maju-mundur. Hari ini A, besok B. Hari ini B, besok A.  

Ketelitian, kecermatan, dan perhitungan yang matang haruslah selalu dilakukan setiap mengambil keputusan untuk memastikan keputusan yang dibuat berdampak maslahat bagi rakyat yang dipimpin.

E.B. Surbakti dalam bukunya “Manajemen dan Kepemimpinan Hati Nurani” mengibaratkan pemimpin sebagai pilot udara yang tengah membawa penumpang melintasi berbagai kondisi gangguan cuaca dan turbulensi. Kesalahan pemimpin sekecil apa pun dalam membuat keputusan dapat menyebabkan ancaman bahaya pada penumpang yang dibawanya.

Ia menambahkan bahwa sikap ragu-ragu dan tidak tegas dari seorang pemimpin dalam membuat keputusan dapat membuat bingung dan bimbang komunitas yang dipimpinnya.

Maka dari itulah, selama sisa jabatan 8 bulan lagi, atau terlebih jika terpilih lagi sebagai presiden, Jokowi harus mampu membuktikan diri sebagai pemimpin tegas. Tak boleh lagi ia membuat keputusan dan kebijakan yang maju-mundur.

Jokowi harus ingat bahwa ia bukanlah Syahrini yang bisa maju-mundur semaunya dan mendaku tetap terlihat cantik. Sebagai presiden, tindakan maju-mundur dalam mengambil keputusan hanya akan merontokkan kewibawaannya di mata rakyat.