Isu tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden kian memanas setelah Jusuf Kalla (JK) mengajukan diri sebagai pihak terkait di Mahkamah Konstitusi (MK). Kemudian, orang-orang mulai panik karena berpikir JK mendukung Judicial Review dari Partai Perindo. Benarkah demikian?

Saat mendengar kabar bahwa JK, melalui kuasa hukumnya, telah resmi mengajukan diri sebagai pihak terkait di MK pada Jumat (20/7/2018) kemarin, jujur, saya pun agak kaget. Itu terjadi karena saya pikir: kenapa pak JK justru ikut serta dalam konstelasi politik tanah air menjelang penetapan Capres-Cawapres pada 4-10 Agustus mendatang? Mengapa JK membiarkan publik punya pikiran bahwa ia berambisi menjabat Wapres untuk ketiga kalinya?

Tapi kita harus berusaha menginsafkan diri dari pikiran politis, karena perkara di MK adalah ranah hukum positif. Pertimbangan dan keputusan yang diambil pasti punya landasan yuridis. Bisa dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat yang hidup di bawah payung konstitusi.

Jika demikian, kita akan sadar bahwa memang sudah sepantasnya JK mengajukan diri sebagai pihak terkait. Peraturan MK No. 6 tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang telah mengatur posisi pihak terkait. Pasal 13 telah dengan terang menunjukkan bagaimana mekanisme pemeriksaan persidangan. Pihak terkait menjadi salah satu subyek hukum yang bisa dimintai keterangannya, selain mendengar keterangan dari pemerintah, DPR, saksi, dan saksi ahli.

Siapa pihak terkait itu? Adalah mereka yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dengan norma hukum yang tengah diuji di MK. Yang memiliki kepentingan langsung, artinya, keputusan akhir terhadap Judicial Review atas norma hukum tersebut akan berdampak pada hak konstitusionalnya sebagai warga negara.

Sementara pihak yang tidak berkepentingan secara langsung ada adalah pihak yang tidak terpengaruh dengan hasil akhir putusan, tapi memiliki informasi yang penting dan perlu didengarkan oleh hakim MK, agar bisa mengambil putusan yang setepat-tepatnya.

Menjadi pihak terkait tidak lantas menyatu dengan pemohon Judicial Review. Ia berdiri di atas Legal Standing-nya sendiri. Karena itu, pihak terkait harus mengajukan diri dan harus pula disetujui dengan ketetapan dari ketua MK.

Dengan begitu, tentu saja JK adalah pihak terkait yang memiliki kepentingan langsung, sebab hasil akhir dari putusan MK akan menentukan nasibnya di Pilpres 2019. JK adalah pihak yang dipersoalkan karena namanya dengan terang benderang disebut oleh pemohon, baik Partai Perindo atau para pemohon sebelumnya.

Kita harus mafhum, sangat tidak adil jika JK harus mematuhi putusan MK tanpa dilibatkan secara langsung. Padahal namanya dicatut oleh pemohon untuk memenuhi Legal Standing. Kalau JK dan kuasa hukumnya punya argumentasi yang bisa digunakan oleh hakim MK untuk mengambil keputusan, tentu ini akan menjadi lebih baik.

Lantas apakah pihak terkait secara otomatis akan membela pemohon?

Tentu saja tidak demikian. Pihak terkait punya argumentasi yang bisa berdampak pada penguatan atau pelemahan argumentasi dari para pemohon. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga yang paling sering mengajukan diri menjadi pihak terkait, dengan tujuan memperlemah argumentasi hukum dari para pemohon yang ingin mempermasalahkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Bagaimana dengan JK? Sepintas kita akan langsung berpikir bahwa JK akan menguatkan argumentasi hukum Partai Perindo. Tapi sebetulnya tidak ada kepastian untuk itu. Sampai saat ini, kuasa hukum JK tidak mengungkapkan hasil putusan seperti apa yang sebetulnya diinginkan oleh JK.

Kita harus menunggu dan mendengar pertimbangan hukum yang akan disampaikan oleh JK. Yang pasti, JK hanya ingin MK segera bersikap atas polemik masa jabatan presiden dan wakil presiden yang diatur oleh Pasal 169 huruf n Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). JK ingin MK membuat keputusan agar norma hukum menjadi terang. Dengan begitu, kegaduhan tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden tidak lagi jadi polemik di kemudian hari.  

Sampai di sini, kita yakin bahwa JK akan menunjukkan posisinya sebagai seorang negarawan yang pernah menjabat wakil presiden dua kali masa jabatan. Saya pribadi berharap, pak JK akan memosisikan diri sebagai tokoh yang pro demokrasi dan menentang segala bentuk pemerintahan otoriter.

Perindo atau JK, Mana yang Lebih Penting?

Di MK, pemohon adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas pembuktian Judicial Review suatu norma hukum. Logikanya, mereka adalah pihak yang paling berkepentingan atas putusan akhir MK. Pembuktian baru akan dibebankan kepada pihak terkait, apabila hakim MK merasa perlu untuk melakukan itu. Karenanya, pihak terkait pun berhak untuk mengajukan saksi.

Dengan begitu, para pemohon adalah pihak yang harus berjuang keras apabila Judicial Review-nya ingin dikabulkan oleh MK. Kalau para pemohon tidak berhasil meyakinkan MK, putusan akhirnya akan tetap ditolak atau tidak dapat diterima.

Seberapa pun kuatnya pihak terkait memberi pertimbangan bahwa Judicial Review itu sebaiknya dikabulkan, pemohon tetap harus meyakinkan MK bahwa mereka adalah pihak yang paling dirugikan atas berlakunya suatu norma perundang-undangan.

Sejauh mana Partai Perindo dapat melakukan itu?

Kalau kita mengikuti sidang pemeriksaan pendahuluan di MK pada Rabu (18/7/2018), sesungguhnya Partai Perindo pun belum mampu keluar dari masalah Legal Standing. Kedudukan hukum memang menjadi hal penting yang susah-susah gampang untuk dipenuhi. Kalau pemohon ingin pokok persoalannya dipertimbangkan oleh MK, terlebih dahulu harus memenuhi Legal Standing .

Meminjam istilah hakim MK I Dewa Gede Palguna, Legal Standing itu ibarat membuka pintu rumah. Anda tidak cukup hanya punya kunci, tapi Anda juga harus membuktikan bahwa Anda adalah orang yang berhak untuk masuk ke rumah tersebut. Karena, bisa saja kunci rumah dipegang oleh pencuri. Jika demikian, tentu akan fatal.

Sebab itu, selain menunjukkan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia, perkumpulan masyarakat adat, badan hukum publik/privat, atau lembaga negara (sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat [1] UU MK), pemohon juga harus menunjukkan diri sebagai pihak yang paling dirugikan haknya. Kemudian menunjukkan relasi sebab-akibat atas kerugian konstitusional dengan norma hukum yang sedang diuji.

Sebagai Partai peserta Pemilu 2019 yang tidak turut serta dalam pembahasan UU Pemilu di parlemen, Perindo sudah melewati satu syarat Legal Standing. Tapi ada dua ganjalan lain yang dihadapi Partai Perindo untuk memenuhi Legal Standing-nya.

Pertama, MK mempertanyakan apakah Perindo benar-benar ingin mengusung JK sebagai cawapres pada 2019? Jika tidak, tentu ini akan sulit karena Perindo hanya menjadikan JK sebagai salah satu pilihan Cawapres 2019.

Kedua, apakah Perindo telah tergabung dalam Partai yang mengusung presiden/wakil presiden 2019? Karena untuk mengusung JK sebagai cawapres, Perindo harus memenuhi ambang batas pencalonan (Presidential Threshold) yang diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu.

Kita belum berbicara pada substansi, tentang bagaimana penafsiran MK terhadap Pasal 7 UUD 1945 yang menjadi batu uji Pasal 169 huruf n UU Pemilu. Apakah konstitusi memang mengizinkan seseorang menjadi wakil presiden lebih dari dua kali, asalkan tidak menjabat secara berturut-turut?

Hanya MK yang berwenang. Tapi saya yakin, sembilan hakim MK tahu persis semangat pembatasan masa jabatan kepala negara di Indonesia.

Mari mengawal sidang ini dengan kepala dingin.