Setelah tulisan saya berjudul “Apa Hebatnya Mengumpulkan Massa Dengan Motif Agama?” beredar luas, banyak komentar menanggapi tulisan itu. Beberapa menuduh saya sakit hati melihat banyaknya massa yang datang.

Padahal, saya tidak merasa sakit hati. Saya hanya melihat jika agama bisa dengan mudah menggerakkan massa untuk datang ke sebuah tempat. Sejak dulu, manusia dari agama apapun akan mudah tergerak hatinya untuk berkumpul dengan manusia lain dengan alasan agama.

Kalaupun ada yang menganggap aksi 212 itu hebat, saya juga tidak melarangnya. Namun sebaliknya, jangan melarang orang lain mengatakan aksi tersebut biasa-biasa saja.

Tulisan saya juga merupakan hak sebagai warga negara yang dilindungi UUD 1945 yakni pasal 28 mengenai kebebasan berpendapat. Dan kita tahu, UUD 1945 adalah konstitusi tertinggi yang telah disepakati. Entah anda setuju atau tidak.

Ada sebuah tulisan yang katanya dari seorang dosen IAIN Yogyakarta yang ditujukan untuk orang-orang yang nyinyir terhadap aksi 212. Salah satu kalimatnya berbunyi: “Jika tidak setuju, cukuplah diam, kritik yang baik, atau curhatlah ke isteri Anda berdua. Jangan menyebar kebencian di ruang publik.”

Saya tidak tahu apakah saya juga dianggap sebagai orang yang menyebar kebencian di ruang publik. Faktanya saya hanya melihat aksi 212 secara obyektif. Apakah obyektifitas saya dianggap sebagai kebencian, hak orang menganggapnya demikian.

Dosen tersebut juga menyinggung ruang publik. Saya setuju jika saat berada di ruang publik, kita harus hati-hati melakukan sesuatu. Karena efeknya juga dirasakan orang banyak.

Kita semua tahu jika aksi 212 juga menggunakan ruang publik, seperti jalan umum, trotoar, dll. Setiap hari, masyarakat menggunakan fasilitas umum tersebut. Apalagi aksi itu digelar saat hari kerja yang biasanya ramai pengguna jalan berlalu lalang. Saat aksi berlangsung, pengguna kendaraan kehilangan haknya untuk melintasi kawasan monas dan sekitarnya.

Tentu saja penutupan jalan-jalan di area tersebut sah karena pihak kepolisian sudah mengijinkan.

Seperti halnya orang-orang yang menggelar pesta pernikahan di tengah jalan. Itu semua pasti memakai ijin. Meski ada pengguna jalan yang ngomel-ngomel karena harus mencari jalan memutar, namun mereka tidak bisa berbuat banyak. Pesta pernikahan itu tetap bisa berjalan dengan mulus.

Namun menjadi aneh jika pihak yang punya acara melarang pengguna jalan untuk ngomel. Kita tidak bisa melarang orang untuk tidak setuju dan menyuruhnya diam, bukan? Bukankah kita menjadi orang yang kurang ajar jika kita menggunakan hak mereka namun kita menyuruh mereka diam jika tidak setuju?

Menerima komplain, omelan, ketidaksetujuan, bahkan komentar adalah konsekuensi penggunaan ruang publik sebagai tempat aksi. Jika risih mendengar omelan dan komentar, jangan gelar aksi anda di ruang publik. Gelarlah di dalam kamar yang tidak satu orang pun tahu.

Bahkan polusi suara yang kita hasilkan dari acara yang kita gelar sudah dianggap mengganggu hak publik untuk hidup tenang. Karena itulah, ada aturan penggunaan pengeras suara. Salah satunya Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/D/101/1978 tentang Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, dan Musala.

Kita memang punya hak untuk menggelar aksi. Namun kita harus hati-hati saat kita menggunakan ruang publik sebagai tempat aksi. Terima konsekuensi apapun termasuk omelan dan komentar.

Malam pertama kita dengan pasangan di dalam kamar mungkin tak akan mengganggu siapa pun. Namun jika kita memasang speaker yang memancarkan suara kita dan pasangan di tengah malam saat orang lain tertidur pulas, siap-siaplah menerima komplain. Karena publik juga berhak berkomentar.