Politik balas budi berdampak luar biasa. Pemerintah kerajaan Belanda memberi keleluasaan bagi anak-anak muda pribumi untuk menggali ilmu yang perlahan memicu pengakuan terhadap bangsa dan tanah air. 


Agama Jawa; Abangan, Santri, Priyayi tulisan antropolog Clifford Geertz terbitan tahun 1960 ini mengajak pembaca memaknai bahwa sejarah perjalanan bangsa Indonesia tak lepas dari eksistensi tiga golongan yang keberadaannya telah mengakar lama, yakni; Priyayi, Santri dan Abangan.

Kenyataan akan keberadaan ketiga golongan tersebut menjadi pijakan berpikir sang guru besar bangsa yakni HOS Tjokroaminoto, yang mengajarkan pilar-pilar berpolitik bangsa, jauh hari ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda.

Ada tiga murid terbaik tokoh pendiri Sarekat Islam itu yang kelak ketiganya turut mewarnai sejarah perjalanan bangsa yaitu; Sukarno mewakili sosok Priyayi, Kartosuwiryo mewakili sosok Santri dan Muso mewakili sosok Abangan.


Belanda Membalas Budi Berkat Literasi.

Max Havelaar karya tulis Multatuli, nama samaran Eduard Douwes Dekker, yang terbit pada tahun 1860 begitu menggemparkan Eropa. 

Pemerintah kerajaan Belanda merasa sangat malu bahwa penjajahan di kawasan Hindia Timur selama beratus tahun, telah diketahui publik Eropa. Kebijakan berbalas budi bagi tanah kolonial Hindia Belanda pun lalu dijalankan pada akhir abad 19.


Max Havelaar karya literasi Multatuli, pemicu politik balas budi.


Politik balas budi berdampak luar biasa. Pemerintah kerajaan Belanda memberi keleluasaan bagi anak-anak muda pribumi untuk menggali ilmu yang perlahan memicu pengakuan terhadap bangsa dan tanah air. 

Diawali gerakan Boedi Oetomo pada tahun 1908, dilanjut Soempah Pemoeda pada 1928 yang pertama kali kata Indonesia sebagai tanah tumpah darah, bangsa dan bahasa dinyatakan.


Pasca De Facto Dan De Jure.

Setelah Indonesia menyatakan merdeka secara de facto melalui proklamasi 17 Agustus 1945 di Jakarta dan diakui secara de jure oleh pemerintah kerajaan Belanda pada 27 Desember 1949 melalui Konferensi Meja Bundar di Den Haag, maka akar berbangsa yang mencakup tiga golongan tersebut di atas, menjadi berkembang.

Berproses memunculkan banyak partai politik yang menampung aspirasi rakyat. Sebuah konsekuensi negara berbentuk Republik, sebagaimana komitmen bersama yang diwakili oleh para pendiri bangsa.

Partai-partai politik yang terbentuk pun lalu mewakili ketiga akar bermasyarakat tersebut dalam merumuskan halauan berpolitiknya. 

Golongan Priyayi terwakili oleh partai politik berhalauan Nasionalis. Golongan Santri terwakili oleh partai politik berhalauan Agamis, yang dominan Islam. Sementara Golongan Abangan terwakili oleh partai berhalauan Komunis.


Setiap Golongan Pernah Memberontak.

Dalam perjalanannya, upaya untuk menampung dan mengaktualisasi aspirasi politis dalam cakupan bernegara, memang tak mudah. 

Sebagai negara yang masih muda terdapat friksi diantara ketiga golongan tersebut saat berinteraksi sosial politik, hingga mulai menimbulkan banyak pemberontakan pada masa-masa awal kemerdekaan Republik Indonesia.

Mulai dari peristiwa Madiun tahun 1948 yang melibatkan Muso mewakili golongan Komunis. Lalu pemberontakan DI/TII tahun 1950 yang melibatkan Kartosuwiryo mewakili golongan Agamis. 

Bahkan, golongan Nasionalis pun pernah memberontak terhadap pemerintah yang sah dalam wujud pembentukan PRRI/Permesta pada tahun 1958.

Lengkap sudah, dalam sejarah pencarian jati diri bangsa, maka golongan Priyayi, Santri dan Abangan pernah melakukan pemberontakan, merongrong komitmen negara kesatuan yang dibentuk, bernama Republik Indonesia.


Kuat Namun Tak Sejalan.

Tahun 1956, Dwi Tunggal Sukarno dan Hatta, pecah lalu Sukarno memerintah negara Republik Indonesia sendiri, menjadi presiden tanpa wakil. 

Berhasil memimpin negara besar yang berpengalaman mengalahkan hingga mengusir negara pemenang perang dunia II dari tanah Indonesia, membuat kekuatan militer Indonesia pada awal tahun 1960-an diperhitungkan oleh dunia internasional. 

Pada tahun 1963, negara Malaysia yang dibentuk oleh Inggris berulah, memancing kemarahan Sukarno yang lalu mengeluarkan maklumat Dwikora yang terkenal dengan semboyan 'Ganyang Malaysia'. 

Menyikapi Dwikora, ternyata petinggi angkatan perang Indonesia tak sejalan, terbagi menjadi dua kubu. 

Kubu pertama yang bersemangat sepenuhnya menjalankan amanah Dwikora. 

Sementara kubu kedua lebih memahami fakta bahwa Dwikora tak sekedar melawan Malaysia, namun menghadapi kekuatan besar yang waktu itu disebut Neo Kolonialisme Imperialisme, Nekolim, yaitu Inggris dan persemakmurannya. 

Sementara itu, situasi persaingan politik sipil juga memanas. Salah satunya tentang penerapan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1962, yang dalam sejarah tercatat bahwa kelompok Abangan sering melakukan aksi sepihak yakni menyerobot tanah milik golongan Priyayi dan Santri. 

Kejadian demi kejadian aksi sepihak pun menuai dendam, bak percikan api dalam sekam. 


Trauma 1965.

Puncaknya adalah peristiwa dini hari 1 Oktober 1965 di Jakarta, yang detail atas apa saja yang sebenarnya terjadi masih dipelajari kaitannya satu sama lain. Tak hanya oleh ilmuwan sejarah dalam negeri, namun juga luar negeri.

Pada peristiwa yang berujung pada runtuhnya kepercayaan publik kepada pemerintahan di bawah kepemimpinan Sukarno, maka telah menjadi fakta bahwa petinggi partai politik besar yang mewakili golongan Abangan, yakni PKI, telah keblinger. 

Terlalu percaya diri, lalu lancang dan nekat melakukan aksi sepihak, terlibat dalam penculikan dan pembunuhan terhadap enam Jenderal dan satu perwira muda Angkatan Darat. 

Sejak peristiwa itu hingga kini, golongan Abangan di Indonesia menjadi sangat dibenci bahkan dianggap sebagai sekumpulan orang yang harus dilenyapkan dari bumi Pertiwi. 

Sementara, keberadaan golongan Priyayi, Santri dan Abangan, yang bahkan disadari oleh guru bangsa setingkat HOS Tjokroaminoto, merupakan kenyataan tentang adanya interaksi diantara mereka dalam kehidupan sehari-hari, yang justru bisa menjadi bekal berbangsa.


Dalam Kepentingan Priyayi.

Kasus dini hari 1 Oktober 1965 di Jakarta, berdampak hingga saat ini belum ada partai politik di Indonesia yang berani menyatakan diri sebagai wakil golongan Abangan. 

Tak juga kaum Santri. Semua partai politik yang ada, hanya mewakili golongan Priyayi, berhalauan Nasionalis semua. Kepentingan menjalankan kebijakan negara pun mewakili kepentingan golongan Priyayi.

Ibarat sebuah pesawat terbang yang hanya mesin di sayap kanan yang berfungsi, maka pesawat bisa tetap terbang, namun tak optimal. 

Bahkan si pesawat terbang terlalu melipir ke kanan, pelan-pelan menjauhi tujuan sebagaimana cita-cita bersama para pendiri bangsa bersama rakyat yang diwakilinya saat meraih kemerdekaan.

Trauma bangsa yang selalu diingat setiap akhir bulan September, cenderung masih belum diiringi oleh telaahan obyektif atas jalannya sejarah. 

Seolah masih nyaman dengan mimpi buruk yang tak berkesudahan, atas lembaran paling kelam dalam perjalanan sejarah Indonesia, selama ini. 

Melupakan dasar berpijak untuk berbangsa yang mengakomodir fakta adanya interaksi ketiga golongan dalam masyarakat Indonesia, yaitu; Priyayi, Santri, Abangan.