Salah satu agenda terpenting dalam negara yang menganut sistem demokrasi adalah terselenggaranya pemilihan umum, yang dilakukan dengan cara demokratis dan transparan. Hal tersebut menjadi sebuah tanggung jawab bersama dalam menciptakan pemilu yang benar-benar demokratis. 

Dalam hal ini, terselenggaranya pemilu tidak didasarkan pada asas demokrasi yang prosedural saja, namun harus memiliki kecenderungan positif terhadap demokrasi yang substansial. Proses dalam Pilpres 2019 yang telah diwarnai isu-isu panas, seperti munculnya fenomena Hoax di antara dua kubu yang menimbulkan perpecahan di dalam masyarakat. 

Namun, hal tersebut tidak menutup perhatian publik terhadap pemilu legislatif, yang cenderung dikesampingkan di ranah publik, yang sampai saat ini masih memiliki masalah krusial.

Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada pemilu 2019 menjelaskan terdapat 176 daerah kabupaten atau kota yang masuk dalam kategori rawan politik uang, sementara sisanya masuk dalam kategori rawan sedang. Fenomena politik uang dan korupsi sebagai sebuah proses kausalitas yang terus-menerus dilakukan oleh aktor-aktor politik lama maupun baru. 

Kasus akhir-akhir ini yang terjadi adalah didtetapkannya Bowo Sidik Pangarso sebagai tersangka yang merupakan politisi Golkar yang diduga meneripa suap dari seorang bernama Asty Winasti, yang merupakan Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) (29/03/2019). KPK juga mendapatkan adanya indikasi politik uang seperti “serangan fajar” yang dilakukan oleh Bowo.

Keterlibatan korporasi terhadap lembaga politik selalu menjadi perhatian penting di dalam pemilu. Logika-logika bisnis yang dilakukan oleh aktor-aktor politik tidak luput dari rentetan masalah yang menjadi perhelatan panjang dalam kacamata sejarah pemilu di Indonesia. 

Konsep kekuasaan Orde Baru yang masih terasa dalam konstelasi politik sekarang telah termanifestasikan dalam sikap dan orientasi para elite politik yang harus dianggap sebagai faktor pembentuk budaya politik (Gaffar, 2006).

Logika dan Warisan Orde Baru

Logika bisnis yang telah berlangsung selama Orde Baru sampai sekarang menjadi akar yang kuat ketika melibatkan ke ranah politik. Pertemuan antara wilayah bisnis dan politik sebenarnya sudah terjadi semenjak zaman kolonialisme Belanda terhadap Indonesia, maraknya monopoli ekonomi dengan memanfaatkan dan mengeksploitasi masyarakat Hindia-Belanda pada saat itu. 

Era Orde Baru membuka saluran pertemuan wilayah tersebut seluas-luasnya, hal tersebut juga disokong dengan pemerintahan yang sangat kuat yang berada dalam genggaman represifitas Soeharto.

Memasuki rezim otoriter Soeharto, yang menerapkan kebijakan ekonomi-politik dengan slogan “pembangunan” yang menggunakan sumber-sumber ekonomi alternatif berupa anggaran negara. Sehingga Soeharto memanfaatkan militer dan birokrasi sebagai instrumen dalam menciptakan struktur yang kuat, yang tujuannya untuk menutupi kekuasaanya secara sentralistik dalam memanfaatkan keuangan negara selama 32 tahun berkuasa.

Orde Baru seolah-olah membentuk sebuah narasi yang bersifat tunggal akan pentingnya proses pembangunan di Indonesia, meskipun hal tersebut dilakukan hanya berada di Pulau Jawa. 

Adanya arus logika bisnis dan politik dalam lingkaran kekuasaan Orde Baru secara sentralistik, karena pada saat itu Soeharto menerapakan wewenang kekuasaan secara terpusat. Pertemuan antara bisnis dan politik di era Orde Baru semakin menguatkan bahwa pemerintahan Soeharto memiliki andil penuh terhadap kebijakan tersebut, indikasi-indikasi yang terjadi adalah swastanisasi bisnis-bisnis perkebunan, hal ini berbanding terbalik dengan kebijakan di era Soekarno yang menerapkan nasionalisasi perusahaan.

Logika bisnis dalam politik yang terus-menerus menguat menyebabkan adanya penjiplakan sistem baru terhadap sistem lama secara terstruktur hingga saat ini, merujuk pada perkataan Vedi R. Hadiz, menjelaskan bahwa tindakan aktor politik dalam konstelasi politik hari ini adalah hasil dari kesuksesan rezim sebelumnya dalam merancang struktur dan aktor-aktor lama melakukan reposisi ke dalam sistem yang baru, dan terdapatnya logika struktur yang telah mapan, serta aturan main politik secara substantif menjiplak rezim sebelumnya. (Lihat Hadiz dalam Desi Rahmawati, 2018). 

Hadirnya reformasi diterima oleh seluruh elemen masyarakat sebagai sebuah jawaban atas keburukan rezim sebelumnya, alih-alih menciptakan sebuah sistem yang sebelumnya bersifat otoriter berubah menjadi sangat demokratis, justru reformasi mengalami hambatan yang cukup serius. Reformasi tidak membungkam sifat otoriter Orde Baru, justru memberikan fasilitas terhadap para aktor politik yang hari ini berkuasa.

Adanya Politik Uang

Sistem demokrasi yang telah berubah dari sistem proporsional tertutup menjadi proposional terbuka, pemindahan kekuasaan dari yang sebelumnya bersifat sentralistik menjadi desentralisasi, menyebabkan potensi politik uang yang cukup tinggi. Politik uang kerap kali menjadi sebuah cara bagi calon anggota legislatif dalam mendulang suara sebanyak-banyaknya. 

Hal tersebut memiliki dampak yang cukup serius terhadap jalannya demokrasi di Indonesia, seperti meningkatnya ketidakpedulian masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, masyarakat justru lebih aktif dalam berpartisipasi hanya pada momentum pemilu yang sedang berlangsung saja.

Desentralisasi politik justru tidak memberikan jawaban terhadap permasalahan tersebut, justru menciptakan sebuah arena baru yang tersebar di berbagai daerah-daerah. Karena pada dasarnya, saat Orde Baru berkuasa, pusaran politik uang hanya terjadi secara sentralistik, namun hari ini terjadinya pemerataan kekuasaan dan politik uang di berbagai daerah. 

Konsekuensi logis dari pola yang dihasilkan adanya sistem patronase yang menguat diantara kandidat partai dengan konstituennya. Sistem patronase yang telah terbentuk saat Orde Baru mampu melakukan transformasi terhadap sistem politik yang baru. 

Hubungan yang terbentuk hari ini adalah hubungan kandidat dengan masyarakat lebih cenderung bersifat matrealistik, pola relasi akumulasi sumber daya yang telah terjadi menciptakan sebuah pola baru yaitu adanya proses jual-beli dalam mendapatkan suara dari masyarakat.

Aktor politik lama mampu mereposisi ke dalam sistem baru yang terus berjalan, konsep struktural apa yang disebut oleh Hadiz, sebagai sebuah sistem yang telah menguat semenjak pemerintahan Soeharto, hal tersebut menjadi terus-menerus menjadi konsumsi bagi aktor lama untuk memperoleh kekuasaannya kembali dalam lingkaran elite politik, dalam hal ini sangat mungkin terjadi  apabila para aktor tersebut masih memiliki hasrat nafsu predator yang bersumber dari Orde Baru, istilah ini disebut sebagai “Old Predatory Interest” dalam konsep struktural Hadiz.

 Pada dasarnya, jika pemilu yang diinginkan masyarakat sebagai sebuah pemilu yang sangat demokratis secara substansial, namun realitas yang ada justru mengalami hambatan cukup krusial. Demokrasi memang menghendaki proses yang terus berkelanjutan, yang kemudian seharusnya dilakukan oleh masyarakat sebagai pemilik sah atas suaranya, adalah melakukan partisipasi aktif tidak hanya pada momentum pemilu, namun pada proses pembuatan kebijakan dan mampu menilai bahwa calon yang terpilih benar-benar bekerja dengan semestinya. 

Hal yang kemudian juga perlu dilakukan, adanya pemutusan aktor-aktor lama yang masih mengidap struktur logika bisnis yang merupakan hasil dari warisan Orde Baru, dengan cara rekrutmen politik yang dilakukan secara terbuka. 

Partai politik seharusnya melaksanakan proses seleksi rekrutmen secara jelas, sehingga ada optimalisasi pada proses kaderisasi di internal partai, yang mengakibatkan relasi di dalam masyarakat tidak bersumber pada akumulasi sumber daya namun lebih cenderung terhadap sebuah integritas antara kandidat dan basis massa yang dimilikinya.