Berulang kali kita telah dipertontonkan oleh pelbagai macam berita tentang kedua paslon yang ingin menaiki singgasana Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Antara BPN dan TKN saling berebut fakta tentang siapa yang paling pantas menjadi orang nomor satu dan nomer dua di negeri ini. 

Data-data diumbar, visi-misi diobral, dan paradoks-paradoks lainnya ditebar. Saling klaim sana-sini, salah-menyalahkan yang satu dengan yang lain, benar-membenarkan sentimen dan juga argumen. Semua itu menyebar dengan mudah.

Antara kedua kubu, baik petahana ataupun oposisi, mempunyai pendapatnya masing-masing terhadap segala problematika kehidupan bangsa ini. Ikatan-ikatan sosial dari berbagai kalangan saling mendeklarasikan kesatuan sosiologisnya untuk mendukung salah satu paslon. 

Saya tidak mau bilang kalau dengan hadirnya masa kampanye, masyarakat kita terkotak-kotakkan. Akan tetapi, rasa fanatisme muncul selaras dengan timbulnya opini-opini yang menyerang paslon dukungan mereka. Fanatisme itu memuncak jika diiringi oleh opini-opini yang di dalamnya mengandung sentimen. Itu adalah suatu fakta yang menjadi fenomena pada masa kampanye.

Janji-janji mengenai penyelesaian masalah pelanggaran HAM, kesenjangan sosial, kebijakan infrastruktur, perbaikan ekonomi, dan bermacam-macam problematika dalam berbangsa dan bernegara menjadi nilai jual yang mutlak diperdebatkan. Namun, nilai jual dari janji-janji tersebut mendapat diskon jika salah satu di antaranya terpilih. 

Pelbagai alasan mengenai birokrasi dalam negeri dan luar negeri menjadi pihak ketiga yang tersudutkan. Janji-janji tersebut akhirnya menjadi realitas yang dikhayalkan atau dalam artian yang fundamental disebut fiksi.

Tentu kita masih ingat perkataan Rocky Gerung mengenai fiksi, yang ketika itu menjadi polemik dalam ruang publik. Sudah pasti kita juga tahu bagaimana kata fiksi itu akhirnya bersifat peyoratif dikarenakan ramalan Prabowo mengenai bubarnya Indonesia pada tahun 2030 yang mana pernyataan Prabowo itu berdasarkan sebuah novel. 

Lalu tidak lama setelahnya, dalam forum IMF, Jokowi juga membacakan pidato mengenai winter is coming, yang mana juga diambil dari sebuah karya fiksi, Game of Thrones. 

Cukup menarik jika kasus awal opisisi menggunakan karangan fiksi untuk mengkhawatirkan masa depan bangsa sekaligus memberikan citra kepedulian. Sedangkan kasus kedua juga menggunakan karangan fiksi untuk menaikkan citra dirinya. 

Sampai di sini, kita bisa mengambil kesimpulan menarik tentang bagaimana kekuatan fiksi ini untuk dijadikan argumen walau pada akhirnya juga melahirkan sentimen.

Dalam buku “Sapiens” karya Yuval Noah Harari, menyebutkan bahwa kemampuan untuk membicarakan soal fiksi ini adalah ciri paling khas bahasa sapiens atau sebutlah manusia yang bijaksana seperti kita. Legenda, mitos, dan agama muncul bersamaan dengan kemampuan manusia dalam menimbulkan suatu imajinasi yang mendasari kesadaran manusia. 

Kesadaran manusia tersebut akhirnya membuat jaringan kolektif antarindividu sehingga menjadi kesadaran kolektif manusia. Kesadaran kolektif itu nantinya yang akan menghasilkan algoritma sosial dan pada akhirnya akan melahirkan konstruksi sosial tentang bagaimana cara manusia berpikir dan bertindak.

Tidak mengherankan apabila relawan Jokowi atau Prabowo yang berada di daerah Aceh akan sama pandangannya dengan yang ada di Papua, mengenai siapa yang paling pantas menduduki kursi nomor satu RI. Padahal antara orang yang berada di Aceh dan orang yang berada di Papua tidaklah saling kenal. Persamaan persepsi mereka hanya didasari atas pembayangan nama “Jokowi” atau “Prabowo”. 

Dengan menyebut nama mereka, jaringan-jaringan ingatan yang telah terbentuk dan terkontruksi tersebut akan menghasilkan suatu realitas yang timbul atas khayalan masing-masing.

Data-data statistik mengenai angka kemiskinan, kesejahteraan hidup, utang luar negeri, perkembangan ekonomi, defisit perdagangan, dan lain sebagainya adalah fakta tapi bukan kenyataan. Nyata itu karena ada dalam dunia ini, seperti pohon, sungai, gedung, mobil, motor, dan lain-lain. Sedangkan fakta yang dimaksud adalah fenomena numeric dan infografis. 

Hak asasi manusia, kesenjangan sosial, perbaikan ekonomi, pertumbuhan infrastruktur, dan keadilan hukum itu juga sama kasusnya, tidak ada dalam dunia nyata tapi ada dalam dunia fenomena. Kalau seandainya nyata, seharusnya kita tidak menyalahkan presiden mengenai pelanggaran HAM, tapi kita langsung salahkan makhluk nyata yang bernama HAM tersebut karena tidak bisa menjaga hak-hak manusia lainnya.

Yang menjadi permasalahan adalah terkadang kita masih berat sebelah terhadap realitas yang ada dalam dunia nyata dan realitas yang ada dalam dunia fenomena. Realitas ganda yang berat sebelah inilah yang menjadikan manusia untuk cenderung menitik-sebelahkan tentang masalah yang sedang terjadi dan masalah yang akan terjadi di masa depan yang sifatnya masih sebagai fiksi. 

Misalnya adalah jika Jokowi yang terpilih lagi, maka utang luar negeri akan semakin bertambah sehingga Indonesia hanya akan menjadi negara boneka kapitalis. Atau misalnya lagi adalah jika Prabowo yang terpilih, maka Orba akan bangkit lagi dan tragedi penculikan akan terulang kembali sejarahnya. 

Dalam ilmu psikologi, realitas ganda tersebut disebut sebagai mental attainment yang mana seolah-olah sudah terjadi padahal realitasnya belum terjadi, begitu juga sebaliknya.

Janji-janji kampanye yang berkaitan dengan pelbagai permasalahan berbangsa dan bernegara tersebut hanyalah masalah datangnya pembuktian dari kedua belah pihak. Jika pihak petahana mengklaim tentang pencapaian mereka terhadap janji-janji kampanyenya yang dahulu itu wajar karena itu tandanya pemerintah masih bekerja dan negara tetap eksis sebagai kesatuan politis. 

Akan tetapi, bagaimana dengan janji-janjinya yang lainnya? Janji-janji yang belum sempat tercapai, bukankah itu juga bersifat fiksional? Sama juga dengan opisisi yang nantinya akan mengisi pos-pos strategis dalam pemerintahan, janji-janji mereka juga masih bersifat fiksional karena belum memerintah.