"Tulisan ini aku sajikan sebagai antitesa terhadap tesa dari Bung Ramadhan Mustika Pamungkas 'BEM, DPM dan MKM Lebih Baik Bubar!' Dengan penuh kesadaran, setelahnya pasti akan muncul sintesa dari siapapun yang bersedia berdialektika." --RE Ajulsyah

"Semoga budaya kehidupan mekar dan berjaya atas kekeraaan, kepongahan, hinaan dan kebodohan." --Heidi Guilani

Berjalannya kehidupan berfakultas dan beruniversitas, dalam Perguruan Tinggi (PT) yang demokratis, lebih ditentukan oleh kadar kesasaran mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa pada umumnya, tak naif penulis katakan bahwa mereka kurang peduli terhadap kehidupan kampus yang seperti apa, yang akan dihasilkan "Suksesi Kepemimpinan Mahasiswa".

Tak sedikit di antaranya yang bahkan alergi atau sinis terhadap kepemimpinan mahasiswa di PT. Bahkan tidak heran dewasa ini muncul ide destruktif--membubarkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dan Mahkamah Kehormatan Mahasiswa (MKM).

BEM (eksekutif), DPM (legislatif) dan MKM (yudikatif) adalah merupakan lembaga mahasiswa yang menjadi konstruksi semu dan minimalis dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis seperti Indonesia penganut sistem pemerintahan demokrasi dengan pemisahan kekuasaan dari ajaran konsep trias politica Montesquieu, yang dalam perkembangannya mengarah kepada pemisahan kekuasaan; eksekutif, legislatif dan yudikatif. 

Namun, perbedaan sistem pelaksanaan tidak mengurangi esensi dasar ide yakni, adanya kejelasan dari mana kekuasaan memperoleh keabsahan kekuasaan, bagaimana aspirasi rakyat diakomodasikan, dan bagaimana warga negara memperoleh kepastian bahwa hukum ditegakkan.

Tidak bisa disangkal, trias politica Montesquieu telah memenuhi apa yang dikehendaki dari sistem demokrasi modern tentang perlunya adanya cheks and balances system, terbukti hingga kini digunakan oleh setiap negara penganut demokrasi; termasuk Indonesia, dengan atau tanpa inovasi. 

Dan oleh karenanya sistem itu pun dijadikan sebagai contoh dalam kehidupan berfakultas dan beruniversitas demi mempersiapkan mahasiswa sebagai generasi penerus estafet kepemimpinan bangsa yang sesungguhnya dalam ketatabirokrasian berbangsa dan bernegara yang lebih besar serta nyata daripada miniaturnya di kampus.

BEM, DPM dan MKM Sebagai Neo-Dema, Bukan Warisan NKK/BKK-nya Orba

"Kebebasan adalah dasar penting untuk lahirnya semua nilai yang baik." --Albert Einstein

Jika dalam sejarahnya sebelum bernomenklatur BEM, DPM dan MKM, lembaga-lembaga mahasiswa ini pada mula buka terbentuknya sekitar tahun 1950-an disebut Dewan Mahasiswa (Dema), yang merupakan suatu wadah mahasiswa untuk belajar berpolitik atau berfungsi "Pemerintahan Mahasiswa" untuk menyiapkan mereka mengisi pos-pos birokrasi pemerintahan Indonesia. 

Lantas, apa bedanya dengan miniatur negara yang ada di kampus hari ini, yang di mana miniatur negara di PT memiliki fungsi eksekutif bukan hanya di tingkat fakultas tapi juga di tingkat universitas. Kewenangannya sama dengan yang dimiliki Dema.

Memang tak disangkal dalam perjalanannya DEMA, sejak diberlakukannya kebijakan oleh Mendikbud Daud Yusuf, 1978 dengan mengeluarkan SK Nomor 0156/U/1978 tentang NKK/BKK, Dema dan segala aktivitas perpolitikan mahasiswa dilumpuhtotalkan. Digantikan dengan Senat Mahasiswa (Sema) yang hanya ada di fakultas, dan tidak memiliki fungsi eksekutif. 

Kemudian, dengan naiknya Mendikbud Fuad Hasan, aturan yang diberlakukannya di PT pun tidak seberat NKK/BKK-nya Daud Yusuf. Ia membuat konsep Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT), yang pelaksanaan teknis pembentukannya diatur sendiri oleh mahasiswa-mahasiswa di masing-masing PT. Sehingga selanjutnya mahasiswa dapat mandiri, tanpa intervensi dari birokrasi.

Dalam perkembangannya kebijakan itu memang membawa angin subur bagi kehidupan mahasiswa, celah pada aturan teknis itulah yang digunakan mahasiswa untuk membentuk SMPT di fakultas dan univesitas, yang ketua umumnya memiliki fungsi legislatif dan ketua harian mempunyai fungsi eksekutif. Pasca reformasi 1998, barulah SMPT diganti menjadi Lembaga Legislatif Mahasiswa (LLM). 

Kemudian untuk menjalankan programnya dibentuklah Badan Pelaksana Senat Mahasiswa (BPSM), setelah beberapa tahun berjalan namanya pun diubah lebih praksis lagi yakni, BEM. Dan LLM tadi pun berubah menjadi DPM. Selanjutnya, dibentuk pula MKM sebagai pelaksana fungsi yudikatif. Sehingga stundent goverment dewasa ini, dapatlah dianggap sebagai miniatur pemerintahan yang demokratis, menganut paham trias politika. 

Tentunya dalam perkembangannya itu, BEM, DPM dan MKM, menjadi personifikasi dari "Dema Modern" atau dapat disebut Neo-Dema (dengan adanya fungsi ekaekutif mahasiswa di tingkat fakultas dan univeraitas. Bahkan sekarang lengkap dengan adanya legislatif dan yudikatif mahasiswa--Pen.), yang sempat dibungkam NKK/BKK-nya Daud Yusuf (di Rezim Soeharto--Pen.) 1978.

Namun dalam evolusinya, miniatur pemerintahan di kampus itu malah menjadikan mahasiswa-mahasiswa (khususnya di Universitas Trunojoyo Madura, seperti yang disampaikan Bung Rama--Pen.) dewasa ini tidak tersentuh kesadarannya akan realitas sekitarnya (rakyat tidak sejahtera: kesengsaraan petani di Blitar; persekusi Aliansi Mahasiswa Papua; pembubaran diskusi kiri; MoU Polri dan TNI terkait utusan sipil; investor asing mengambil tanah pribumi di Madura; ketimpangan pembangunan Jembatan Suramadu; dan pertemuan IMF-WB di Bali--Pen.), haruskah sampai membubarkan BEM, DPM dan MKM.

Malah dengan membubarkan BEM, DPM dan MKM, akan sukar kiranya timbul gerakan mahasiswa yang terkoordinasi dengan baik di tengah belum tersedianya legalitas Organisasi Kepemudaan (OKP) bercokol di kampus. Bahkan, dengan tidak adanya lembaga-lembaga tersebut bukan tidak mungkin OKP bertindak vulgar nantinya, sebab tidak adanya lembaga internal mahasiswa yang memiliki otoritas. 

Apalagi, melihat Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang tumbuh subur bak jamur di musim hujan, siapakah yang akan menaungi dan menyerap serta bersinergi dengan mereka nantinya. Belum lagi mahasiswa umum, di manakah tersalurkan aspirasi mereka nantinya.

Tak bisa dinafikan, penulis di sini mengakui; BEM, DPM dan MKM. Saat ini, bertendensi pada sikap yang eksklusif dan lebih berpola laku hingga berorientasi pada prestise dibanding prestasi. Oleh sebab itulah, menjadi keniscayaan apabila berbagai realitas sosial di sekitarnya tidak mampu diabstraksikan sampai kepada gerakan yang progresif. Sehingga hal inilah yang menjadi urgensi pada kehidupan kampus kita hari ini, yang memaksa untuk dipecahkan bersama.

Organisasi Underbow Parpol Sumber Perpecahan dan Kuasa Status Quo Pangkal Stagnanisasi Mahasiswa

"Keyakinan tanpa akal sehat terhadap otoritas adalah musuh kebenaran yang paling buruk." --Albert Einstein

Melihat secara eksplisit dari iklim gerakan, bolehlah kita menganggap bahwa sumber masalah ada pada keterceraiberaian dari para mahasiswa sendiri. Apalagi ditambah persinggungan ideologis masing-masing mahasiswa yang mengakukan diri sebagai kaum pergerakan, sekiranya, inilah yang dimaksud Bung Karno, bahwa musuh utama kita bukan lagi penjajah tapi bangsa kita sendiri.

Dan apa yang dapat kita lakukan. Apakah dengan menghapus BEM, DPM dan MKM karena setiap mahasiswa yang berjubah ideologis memperebutkan posisi puncak lembaga-lembaga itu?

Apabila mengingat kelamnya NKK/BKK, tentunya meninggalkan luka yang mendalam bagi generasi pasca reformasi. Tetapi jika generasi tersebut tidak dapat berbenah pantaskah napak tilas masa lalu terua dikambinghitamkan. Sekali lagi dengan belajar dari sejarah, sebenarnya kita dapat mengidentifikasi penyakit akut gerakan mahasiswa hari ini.

Jika sekarang yang membuat mahasiswa saling berkonfrontasi dan kurang seksi mengadvokasi kebutuhan rakyat dikarenakan terjerat dalam arus deras meraih kekuasaan. Dapatkah disalahkan Soeharto dan Daud Yusuf? Jika logika formal yang dipakai, itu mungkin tepat. Namun, kalau diteruskan pada logika materil, belum benar.

Mengabstraksi suasana perpolitikan bawah tanah mahasiswa kini, jika dikomparasikan dengan sejarah gerakan mahasiswa di tahun 50-an (pada orde lama, sebelum NKK/BKK--Pen.), dapat ditemui suatu persamaan subtantif, yaitu adanya kepentingan partai politik (parpol) yang menjadikan mahasiswa sebagai repsentatifnya dalam gerakan di kampus-kampus. 

Makanya, mau tidak mau seperti yang diteorikan oleh Hegel tentang hukum besi sejarah yang selalu berulang-ulang dengan aksiden yang berbeda tetapi sama subtansinya. Dulu CGMI Underbow PKI, GMNI Underbrw PNI, PMII Underbow NU (sewaktu NU menjadi partai dan sebelum dicetuskannya deklarasi interdepensi PMII--Pen.), HMI diisukan dekat dengan Masyumi (padahal masyumi melarang keras hadirnya HMI sebagai organisasi mahasiswa Islam, karena sudah ada GPII--Pen.), GPII Underbow Masyumi, dst. dst.. 

Sekarang hal tersebut kembali menimpa beberapa OKP, yang memiliki massa dominan di kampus-kampus. Seperti KAMMI dan LDK underbow PKS, dan beberapa organisasi lainnya yang belum bisa saya sebutkan oleh karena nihilnya bukti (belum ada fakta empiris di lapangan--Pen.).

Bung Rama, penulis akui bahkan kerap kali dilihat dengan mata kepala sendiri. Bahwa mahasiswa-mahasiswa yang tergabung di internal kampus, bahasa kasarnya, ditunggangi oleh OKP (kalau mau sebut ormek [organisasi eksterna, silakan]--Pen.). Jadinya, menjelang suksesi kepemimpinan mahasiswa, anggota OKP yang punya organisasi internal; UKMU, UKMF, HMPS dan HMJ. 

Didukung untuk maju sebagai kandidat pada kontestasi politik mahasiswa itu. Ini niscaya terjadi karena OKP tidak memiliki legalitas di dalam kampus. Apakah ini warisan NKK/BKK-nya Daud Yusuf dan Orba? Tentunya hal ini dapat dikata sebagai kesalahan masa lalu. Tetapi realita sekarang, OKP ada di tiap-tiap PT. Hanya saja tidak seketat larangan berorganisasi sewaktu NKK/BKK (buktinya, kini mahasiswa bebas bergabung organisasi internal maupun OKP--Pen.) 

Sehingga pada esensinya apa yang Bung bilang (warisan) tersebut telah terputus pasca reformasi. Yang ada hanyalah aksiden historis (bekas luka yang membuat kita gagal move on/parno, kalau katanya Sigmund Freud, bung mengalami neurosis--Pen.)

Menyatukan mahasiswa sangat penting, tapi jauh lebih penting ketika lebih dulu kita melawan parpol yang memiliki underbrow-nya di kampus-kampus. Simultan dengan itu, mahasiswa akan bersatu dengan sendirinya apabila organ yang terkena racun diberi penawar. Karena kampus yang dicampuri intervensi parpol sama halnya dengan bahaya penetrasi pemodal. 

Ambil sampel apa yang menimpa BEM UIR atau BEM UI yang ditunggangi PKS, begitupun di BEM Unram (dari berbagai sumber; media, dan diskusi via telpon yang dengan aktivis dari Mataram--BEM Unram pasca reformasi sampai sekarang dipegang oleh LDK-KAMMI yang berafiliasi pada PKS--Pemira pun diduga ada gelontoran Rp 10 juta dari anggota PKS--bahkan saat pemilihan di pemira mahasiswa FH Unram dan FT Unram sampai gontok-gontokan, siapa biang keladinya? Semoga bukan parpol--Pen.)

Bertolak dari hal itu, wajar bila mahasiswa tidak mampu disatukan, hingga bermunculan mahasiswa netral yang terorganisir seperti kata Bung Rama, yang bahkan ingin melawan OKP. Tapi mahasiswa yang netral dan terorganisir itu dari mana datangnya? Siapa yanh mengorganisirnya? 

Pasti ada organisasi di belakangnya. Bisa saja dari OKP atau organisasi lainnya, yang memilih netral tidak terlibat pada persaingan memperebutkan kekuasaan, tetapi malah memiliki cita (mengusahakan) terwujudnya revolusi (kalau belum matang namanya: kudeta ala mahasiswa--Pen.) kampus. 

Dan hal ini dilakukan, sesungguhnya atas keinginan mewujudkan tatanan yang ideal yaitu, bersatunya kembali gerakan mahasiswa yang peduli akan ketimpangan-ketimpangan di sekitarnya. Namun, apa yang bisa dicapai untuk dapat revolusi/kudeta (bubarkan BEM, DPM, dan MKM--Pen.), butuh kekuatan yang berasal dari persatuan--senasib sepenanggungan.

Sekali lagi, setelah lama berdialektika dalam narasi-narasi di atas. Saatnya kita kembalikan ke logika. Apa yang menyebabkan terpecahnya gerakan mahasiswa? Jika premisnya adalah: A adalah mahasiswa yang tergabung di OKP. OKP ditunggangi partai B Jika kita tarik kesimpulannya, A ditunggani parpol B. Penuturan itu, tepat. Dan kebenarannya telah dialektikakan tadi. 

Sampai di sini sewajarnya kita sadar, bahwa kepentingan mahasissa dadi berbagai OKP atau organisasi mahasiswa manapun sebenarnya mulia dan dapat disatukan dalam bentuk "cita" lawan penindasan demi kesejahteraan rakyat (secara universal, bukan partikular seperti parpol atau organisasi yang ditungganginya). 

Namun, yang membuatnya kontras seperti sukarnya air dan minyak bersatu, karena ada kepentingan parpol dibelakangnya. Sehingga mahasiswa lain tidak sudi bergabung, bahkan cenderung apatis, skeptis hingga melawannya.

Keharusan Mahasiswa Umum atau Berorganisasi Non-Underbow Parpol Bergantian Mengambil Alih Kepemimpinan

"Kita semua adalah benang yang rapuh tapi bisa membuat permadani yang indah." --Jerry Ellis

Jika Bung Rama merindukan persatuan gerakan mahasiswa, saya pun demikian. Di tengah pluralitas kehidupan mahasiswa dan organisasi kampus, tentunya dibutuhkan pemersatu dengan suatu otoritas. Yaitu, Pimpinan mahasiswa yang kita pilih dalam setiap kali suksesi kepempinan (pemira).

Persatuan gerakan ada apabila kita satu langkah dalam suatu komando tertinggi. Sukar sekali dilakukan oleh mahasiswa umum atau yang berorganisasi sekalipun tanpa kekuasaan, otoritas dan semacamnya. Bukankah gerakan rovolusi tidak akan muncul tanpa pergerakan revolusioner. Itu berlaku hanya untuk massa yang terorganisir. Jika, di salah satu universitas ingin membuat gerakan aksi massa, yang dapat melakukannya adalah pimpinan tertinggi mahasiswa.

Akan tetapi, setiap pergerakan niscaya sarat kepentingan. Entah untuk rakyat atau kroni saja. Tapi, kepemimpinan harus direbut. Dan paling baik, jika dipimpin mahasiswa yang tidak jadi underbow parpol. Bisa dari mahasiswa umum (agak sukar kalau tak di-back up oleh organisasi) atau berorganisasi, baik itu internal kampus maupun OKP. 

Dan setiap kali pemira harus diganti oleh pimpinan baru, dari organisasi yang lain lagi agar tidak timbul hasrat, bahkan pelanggengan status quo--hindari abuse of power, atau kekuasaan yang dispotis dan nepotis. Karena kekuasaan sejatinya cenderung kepada kemegah-megahan, tukas Ibnu Khaldun.

Bung Rama, demi untuk kemaslahatan bersama kita yang menjadi tunas muda harapan bangsa. Sedikit saya garis bawahi dalam tulisanmu. Yaitu: organisasi ideologis, seperti CGMI, HMI dan PMII. Jangan pernah skeptis pada mereka. Sebab, persoalan ideologi setiap organisasi mahasiswa adalah persoalan nilai ideal "moralitas universal". Tapi, akan berbeda jika telah ditunggangi kepentingan politis.

Dan untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian. Jangan pernah menutup diri dari organisasi internal ataupin eksternal yang berpegang pada ideologi. Karena ideologi, kata Ali Syari'ati (AS) menuntut kita untuk setia. Dan setiap ideologi masih menurut AS mununtun kita bersikap kritis, kritis akan status quo masyarakat dan berbagai aspek kebudayaan, ekonomi, politik dan moral yang cenderung menghambat. 

Dan kunci keadilan sosial dan Ekonomi yang sesungguhnya, terutama: keadilan untuk seluruh mahasiswa di suatu PT. Adalah tampuk kepemimpinan yang indipenden atau selalu beregenerasi dengan bersih, bukan sekedar turun tahta dan naik menjabat. Tapi ikatan lama dan baru mesti diputuskan dan diberikan kepada yang diluar ikatan tersebut.

"Di dalam suatu ruangan dengan orang-orang yang seperti bersepakat melakukan persekongkolan diam, satu kata saja yang menyuarakan kebenaran akan terdengar seperti satu tembakan pistol." --Cleslaq Milosz

Baiklah, ungkapam Cleslaq Milosz di atas tidak unguk tiupan semangat yang sekedar memupuk motivasi, tapi juga melejitkan harapan. Sebab pada dasarnya kehidupan manusia yang bersejarah, diubah, dibangun, dirintis oleh mereka yang punya mimpi gila, keyakinan militan dan berdiri dengan harapan utopis. Itulah yang oleh Ben Anderson disebut dengam "Pemuda". Yang katanya Tan Malaka, adalah barisan yang menggetarkan republik jadi merdeka.

Olehnya mahasiswa, resapilah diri kalian sebagai pemuda. Raihkan keberanianmu menantang organisasi underbrow parpol yang merebut independensi. Dorong dan dukunglah siapapun temanmu untuk menjadi pimpinan lembaga BEM, DPM dan MKM. Jika dari organisasi harus secara bergantian dengan organisasi lainnya. Sebab, tidak boleh ada olgarki atau monarki dalam miniatur pemerintahan mahasiswa yang menganut paham demokrasi.

"Aku yakin bahwa suksesi kepemimpinan yang dicampuri partai oligarki organisasi adalah buruk: aku ingin berjuang melawannya untuk mempercepat pelenyapannya dinasti yang seperti tirani. Kuhadirkan dalam perjuangan ini api perlawanan, suatu kebencian mendalam, yang diperkeras setiap harinya oleh pemandangan yang memuakkan, suatu kampus yang di mana segalanya dangkal, segalanya pengecut, yang di mana dan paling utama adalah anomali kepemimpinan yang menjadi penghambat perkembangan mahasiswa.... aku ingin menunjukakan pada yang melacurkan almamater pada parpol dan yang melanggengkan status quo bahwa kenikmatan mereka akan terganggu....."