Pagi ini saya membaca berita di sebuah media daring tentang penutupan warung makan oleh satpol PP di kota Serang Banten. Ibu-ibu pemilik warung yang sudah tua itu menangis sambil mengiba ke petugas satpol PP agar dagangannya tidak disita.

Sebagai seseorang yang kebetulan masih punya perasaan, saya miris, sedih, tidak tega dan ingin menangis juga melihat ekspresi ibu itu. Kita tidak pernah tahu apakah warungnya itu hanya satu-satunya sumber penghasilannya. Kita tidak pernah tahu apakah suami si ibu itu sedang sakit sehingga hanya dia yang menceri nafkah.

Kita juga tidak pernah tahu, berapa banyak anggota keluarganya yang dihidupi dengan usahanya membuka warung itu. Jika warungnya ditutup, dari mana sumber penghasilannya? Hal-hal seperti ini masih banyak kita temui di daerah lain. Pemerintah sepetempat merazia warung-warung yang buka di bulan puasa tanpa memberi solusi bagaimana jika usaha pemilik warung ini ditutup.

Indonesia adalah negara yang multiagama. Semua agama di negeri ini dijamin kebebasannya. Saat bulan puasa seperti saat ini, ada banyak orang yang tidak berpuasa karena (mungkin) mereka bukan seorang muslim yang tidak berkewajiban untuk berpuasanya. Atau karena halangan tertentu yang memungkinkan seseorang tidak melaksanakan puasa.

Nah, si ibu ini buka warung agar non-muslim dan orang yang berhalangan berpuasa ini bisa makan di warungnya. Dengan begitu sumber mata pencaharian si ibu ini tidak putus hanya karena bulan puasa. Dengan begitu pula dia masih bisa menghidupi keluarganya, bisa membiayai sekolah anak-cucunya dan bisa membeli baju baru untuk keluarganya saat lebaran nanti.

Imbauan agar masyarakat melaksanakan ibadah sesuai keyakinannya itu merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah. Termasuk imbauan melaksanakan ibadah puasa bagi umat Islam. Tapi tidak perlu ada imbauan menutup warung karena banyak orang yang tidak punya kewajiban untuk melaksanakan puasa sehingga masih membutuhkan warung-warung tersebut.

Jika tujuannya agar orang yang tidak berpuasa menghormati orang yang sedang berpuasa, cukup menyuruhnya menutup dengan tirai seperti yang sudah dilakukan dibeberapa daerah seperti di Purwakarta.

Puasa adalah ibadah yang wajib bagi seorang Muslim yang beriman. Sedangkan iman adalah urusan yang sangat privasi antara manusia dengan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang berhak mencampuri urusan iman seseorang apalagi memaksanya. Termasuk pemerintah daerah. Mereka sama sekali tidak punya hak untuk ikut campur urusan iman rakyatnya. Kecuali hanya sebatas imbauan.

Mereka yang duduk di pemerintahan, di kantor yang megah, di ruangan yang mewah, di kursi yang empuk, yang gaji bulananya besar, tidak akan tahu bagaimana sulitnya rakyat kecil mencari nafkah. Mereka hanya mengeluarkan peraturan seenaknya tanpa memberikan solusi bagimana dampaknya ketika peraturan itu dijalankan.

Lagipula, jika mau adil harusnya mereka juga menutup mal-mal yang di dalamnya juga menyediakan tempat makan. Atau supermarket yang menjual makanan dan minuman. Atau sekalian minimarket yang banyak menjamur di kota hingga pelosok desa. Di sana juga tersedia makanan dan minuman yang bisa dibeli oleh mereka yang tidak berpuasa. Lalu kenapa hanya rakyat kecil yang punya usaha warung yang ditertibkan?

Seharusnya pemeritah daerah yang melarang para memilik warung agar tidak membuka usahanya di bulan puasa meniru Ahok. Ahok menggusur bangunan liar, bangunan kumuh dan bangunan tanpa izin yang menduduki tanah negara dengan terlebih dahulu menyiapkan rusun yang lebih layak huni dan lebih manusiawi. Apalagi masyarakat yang direlokasi ke rusun diberi vasilitas dan modal usaha agar mereka bisa membuka usaha di tempat yang baru.

Tapi hal ini sepertinya tidak dilakukan oleh pemerintah daerah yang melarang warganya membuka warung saat puasa. Seandainya para pemilik warung itu diberi uang sebagai pengganti mata pencaharian mereka selama bulan puasa, saya adalah orang pertama yang mendukung mepertiban itu. Apalagi ini di Serang, Provinsi Banten. Sepanjang yang saya baca di berbagai media, saya lebih banyak membaca hal buruknya tentang daerah di Provinsi Banten.

Mulai dari korupsi yang dilakukan oleh gubernurnya, begal, pembunuhan, anak gubernurnya nabrak orang, penutupan kampung Dadap tanpa memberikan tempat penampungan terhadap masyarakat yang digusur hingga hingga tata ruang yang ngawur sehingga tiang listrik saja bisa tetap bediri tegak di tengah jalan raya. Sebagai orang yang tinggal jauh dari Banten saya lebih banyak mendengar buruknya daripada baiknya.

Beda halnya dengan tempat tinggal saya saat ini di Bali. Di sini, satpol PP tidak ditugaskan untuk mengurus iman masyarakat. Umat muslim yang punya usaha warung makan bebas membuka warungnya tanpa takut dirazia ormas atau satpol PP. Sehingga mata pencahariannya tidak terganggu. Dan saat lebaran nanti mereka tidak kesulitan mencari uang untuk membeli baju baru dan perlengakapan lebaran.

Apakah karena pemerintah Bali membiarkan para pemilik warung mebuka usahanya di bulan puasa Bali jadi daerah yang bejat dan tidak bermoral? Tidak. Bali tetap menjadi daerah yang agamis. Itu terbukti dengan diraihnya Denpasar, ibukota propinsi Bali sebagai kota paling Islami menurut survei yang dilakukan oleh Ma'arif Institute. Sedangkan Banten dan daerah-daerah lain yang melarang warung makan buka di bulan puasa meraih predikat apa?