Terang datang begitu lambat di Katowice, Polandia setiap bulan Desember. Matahari baru mulai terlihat mengintip di langit Katowice pada pukul 8 pagi. Namun, di tengah udara dingin berkabut pagi itu, sejumlah jurnalis yang meliput Konferensi Perubahan Iklim PBB ke 24 tampak tergopoh-gopoh menuju Paviliun Indonesia yang berada di International Congress Centre yang menjadi venue utama Konferensi Perubahan Iklim PBB 2018 atau yang lebih dikenal sebagai COP 24.

Jelang makan siang, Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat sekaligus Peraih Nobel untuk Perdamaian tahun 2007, Al Gore menyampaikan pidatonya di Paviliun Indonesia. Kali ini, Al Gore menekankan soal perlunya peningkatan penggunaan energi terbarukan, sambil tentu saja menyentil Pemerintahan Trump yang memutuskan untuk menarik diri dari Kesepakatan Paris 2015 dan menolak gerakan mengatasi perubahan iklim. 

Kharisma Al Gore, pesan yang tajam dan lugas, membuat Paviliun Indonesia yang biasanya ramai oleh peserta konferensi, kian ramai. Mungkin, inilah sebabnya panitia dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selalu memasukkan Al Gore dalam agenda kegiatan di Paviliun Indonesia sejak COP 21. 

Terhitung sebelum COP 24, Al Gore telah dua kali menjadi pembicara di Paviliun Indonesia yakni pada COP 21 di Paris, Perancis tahun 2015; dan COP 23 di Bonn, Jerman tahun 2017. Meski untuk menghadirkan Al Gore, pemerintah Indonesia harus menyiapkan dana yang tak sedikit. Untuk satu kali pidato durasi tiga puluh menit, Al Gore mematok harga sedikitnya US$ 250 ribu.

Beberapa tahun ke belakang, Paviliun Indonesia memang selalu menjadi booth yang paling diminati oleh mereka yang hadir saat Konferensi Perubahan Iklim PBB berlangsung. Delegasi, para observer ataupun jurnalis dari berbagai negara kerap hadir mengikuti sejumlah diskusi atau sekedar menggali informasi. 

Selain desain booth yang menarik, pemerintah Indonesia termasuk royal dalam menjamu mereka yang hadir di Paviliun Indonesia untuk mengikuti sejumlah seminar. Ragam souvenir hingga penganan kecil selalu dihadirkan, termasuk juga pertunjukan kesenian sederhana.

Kepala Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Djati Witjaksono Hadi menyatakan pemerintah Indonesia memang sengaja merancang beragam seminar di Paviliun Indonesia dan juga memberikan jamuan sebagai salah satu cara untuk mempromosikan upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dan juga swasta dalam mengatasi perubahan iklim. Djati Witjaksono Hadi menambahkan hal ini berjalan bergandengan dengan upaya diplomasi yang dilakukan oleh para delegasi di foum-forum tertutup selama konferensi berlangsung.

Maka tak ayal, dalam setiap penyelenggaraan Konferensi Perubahan Iklim PBB yang rutin dilaksanakan pada akhir tahun, pemerintah Indonesia memberangkatkan ratusan delegasi. Dalam COP 24 misalnya, Indonesia mengirim sekitar 450 delegasi yang terdiri atas 80 negosiator dan sisanya melakukan soft diplomacy melalui penyelenggaraan side event, khususnya di Paviliun Indonesia. 

Tercatat ada 21 agenda side event di Paviliun Indonesia yang digelar selama dua minggu, mulai dari seminar, high level dialogue hingga media briefing.  Dan tercatat pula ada sedikitnya 83 pembicara yang berasal dari berbagai kalangan dari dalam dan luar negeri. Hingga hari terakhir Paviliun Indonesia dibuka, tercatat 3.000 peserta hadir mengikuti seminar dan dikunjungi oleh 5.000 orang.

Rachmat Witoelar, Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, menyatakan seminar dan ragam kegiatan yang dilakukan di Paviliun Indonesia merupakan bentuk soft diplomacy sebagai jalur alternatif ketika negosiasi sesungguhnya di meja perundingan tidak menemui titik temu.

Jalan Panjang Diplomasi Lingkungan 

Seperti yang diungkapkan oleh Rachmat Witoelar, pertarungan sesungguhnya dalam kancah global untuk mengatasi perubahan iklim ada di meja-meja negosiasi yang puncaknya dilaksanakan dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB. Indonesia sendiri telah turut serta sejak Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim dirumuskan dalam KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil tahun 1992. Hingga tahun 2018, telah digelar 24 kali konferensi yang diikuti oleh 197 negara anggota PBB.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, menyatakan ada dua alasan utama Indonesia harus aktif terlibat dalam konferensi ini. Alasan pertama tak lepas dari amanah konstitusi kita yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yakni:

… untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia…

Hal ini kemudian diperkuat di dalam isi UUD 1945 pasal 28H (setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan) serta pasal 33 ayat 2 (cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara) dan ayat 3 (bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat). 

Dengan demikian, berdasarkan konstitusi negara kita, pemerintah berkewajiban memenuhi hak rakyat dalam hal lingkungan hidup yang baik dan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Alasasan kedua dilihat dari sisi protokol negara. Indonesia sebagai anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa  memiliki kewajiban untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia dan menyelesaikan permasalahan global. Perubahan iklim dengan segala akibatnya mengandung konsekuensi yang dampaknya telah dirasakan oleh seluruh manusia. Mulai dari kenaikan air rob di pesisir Pantai Utara Jawa hingga penduduk di kepulauan Pasifik yang terpaksa harus pindah dari rumah mereka akibat kenaikan air laut yang merendam tanah tempat tinggal mereka.

Namun, hingga hampir seperempat abad pelaksanaan negosiasi global terkait upaya bersama mengatasi perubahan iklim dan di tengah ancaman naiknya suhu bumi, jalannya negosiasi di setiap pelaksanaan Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim bukanlah sesuatu yang mudah. Negosiasi yang berjalan sudah menjadi rahasia umum, yang melibatkan dua kubu yakni negara maju dan negara berkembang. 

Jika di tahun-tahun awal pelaksanaan Konferensi Perubahan Iklim diwarnai dengan keengganan negara maju untuk mengakui bahwa perubahan iklim bukanlah sebuah omong kosong peneliti lingkungan belaka, maka sejak Kesepakatan Paris tahun 2015 polemik berganti menjadi tarik ulur pendanaan dari negara maju kepada negara berkembang atau tertinggal dalam upaya mengurangi emisi karbondioksida.

Di sela-sela menunggu waktu negosiasi antara negara yang telah meratifikasi Kesepakatan Paris untuk mengurasi emisi karbondioksida setiap negara sebesar 29 persen pada 2030 melalui forum Dialog Talanoa, Siti Nurbaya mengungkapkan meski berjalan lambat upaya diplomasi Indonesia dalam Konferensi  Perubahan Iklim PBB telah lebih maju dibandingkan negara negara berkembang lainnya, terutama di wilayah Asia. 

Negosiasi yang dilakukan tahun ke tahun telah menghasilkan sejumlah kesepakatan finansial, misalnya saja dengan pemerintahan Norwegia pada tahun 2010 - 2011 dalam kerangka REDD+. Dalam kerja sama tersebut pemerintah Norwegia dan Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan dan lahan gambut. 

Kerja sama tersebut terbagi dalam tiga tahap yakni tahap pengembangan strategi nasional dan aksi, tahap implementasi dan tahap pembayaran berbasis kinerja. Pada tahap ketiga tersebut Pemerintah Norwegia telah berkomitmen menggelontorkan dana sebesar US$ 1 miliar, yang terbesar di antara 21 negara yang turut dalam skema REDD+. 

Saat ini Siti Nurbaya mengakui dari total dana tersebut, dana yang baru terealisasi diberikan oleh Pemerintah Norwegia adalah US$ 110 - 115 juta. Lagi-lagi, tarik ulur ada pada aturan teknis dan pembuktian bahwa Indonesia benar-benar dapat menunjukkan ambisi untuk mencegah deforestasi, terutama di hutan gambut. 

Padahal, dari sisi Pemerintah Indonesia, deforestasi dan perbaikan lingkungan tidak hanya dilakukan demi mendapatkan dana asing semata, namun juga untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat yang menghuni hutan tropis Indonesia yang mencapai 37 juta orang.

Kasus Norwegia hanya satu dari sekelumit jalan terjal diplomasi hijau yang harus dihadapi Pemerintah Indonesia untuk meyakinkan masyarakat internasional bahwa Indonesia berkomitmen kuat dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Namun di sisi lain, salah satu hal yang membuat diplomasi Indonesia berjalan lamban adalah minimnya kemampuan para negosiator Indonesia dalam forum-forum negosiasi untuk berargumentasi dan negosiasi. 

Hal ini diungkapkan oleh salah satu negoisator yang menyatakan bahwa bukannya mendelegasikan pejabat berlatar belakang lingkungan hidup, banyak negara kini justru menurunkan negosiator dengan latar belakang pengacara dalam forum negosiasi. Sehingga, kepentingan nasional negara dapat dipaparkan dengan lebih argumentatif dan jelas. Sementara hingga saat ini, delegasi Indonesia masih diisi oleh praktisi lingkungan hidup atau pejabat terkait yang memahami hal-hal teknis namun lemah dalam argumentasi dan lobi.

Al Gore mungkin masih akan bersedia menyampaikan idealismenya di Paviliun Indonesia tahun depan. Namun alih-alih menarik perhatian masyarakat internasional melalui agenda praktis, pemerintah Indonesia sudah harus mengganti strategi penempatan negosiator dengan target-target ambisius.