Dua hari yang lalu bertepatan pada Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun yang jatuh pada 28 Oktober 2022 ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meluncurkan platform media sosial generasi mendatang berupa dunia virtual bernama Jagat Nusantara atau yang booming dengan nama Metaverse, konsep dunia virtual tersebut yang seolah terhubung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Jagat Nusantara merupakan platform digital lokal berbasis interaksi sosial di dunia virtual yang dihadirkan PT Avatara Jagat Nusantara yang dapat diakses publik melalui situs dan aplikasi mobile.
Pada aplikasinya, pengguna dapat memanfaatkan Jagat untuk mengadakan rapat, nobar film, pertemuan, konser virtual, pertunjukan dan interaksi lainnya secara imersif, baik dilakukan melalui telepon genggam ataupun web. untuk saat ini jagat nusantara difokuskan pada layanan berbasis PC online.
Menurut informasi yang berhembus, Jagat akan dikembangkan secara bertahap dengan mengumpulkan berbagai masukan dan menganalisis perilaku in-app dari pengguna untuk membuat lebih banyak inovasi di Jagat sebagai platform yang inklusif yang dapat memenuhi kebutuhan ekspresi masyarakat Indonesia.
Lantas apakah semua infrastruktur pendukung konsep metaverse ini sudah terpenuhi secara keseluruhan. Mengingat kasus kebocoran data negara yang dirasa pemerintah kurang tanggap dan terbilang acuh dalam menyikapi permasalahan kebocoran data penduduk di ruang digital berkaitan data security.
Kasus Dugaan Kebocoran Data Pribadi
Sepanjang tahun 2022 munculnya dugaan berbagai kasus kebocoran data penduduk belakangan ini menambah daftar kasus pencurian data pribadi di Indonesia. Dilansir dari tempo.co terkait kebocoran data ini ada 7 kasus yang terjadi.
Pertama, kasus kebocoran Data Bank Indonesia. Pada Januari 2022, kasus kebocoran data menimpa Bank Indonesia alias BI. Setidaknya terdapat 16 komputer di Kantor Cabang BI di Bengkulu yang mengalami kebocoran dan telah dibenarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN.
Namun, pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, menyebutkan bahwa data yang bocor tidak hanya dari Kantor Cabang Bengkulu, tetapi juga dari 20 kota lainnya dengan jumlah dokumen lebih dari 52 ribu dan berasal dari 200 komputer dengan ukuran sebesar 74,82 GB.
Kedua, data pasien rumah sakit. Selain BI, pada Januari sejumlah data pasien di beberapa rumah sakit di Indonesia juga dikabarkan mengalami kebocoran. Data tersebut berisikan nama lengkap, rumah sakit, foto pasien, hasil tes COVID-19, dan hasil pindai X-ray dengan ukuran dokumen sebesar 720 GB.
Ketiga, data pelamar kerja di PT Pertamina Training and Consulting (PTC). PTC merupakan anak perusahaan dari Pertamina. Merujuk laporan Tempo, data para pelamar kerja ini dibocorkan di situs raid forum pada 12 Januari 2022. Data yang bocor berisi nama lengkap, nomor ponsel, alamat rumah, tempat dan tanggal lahir, ijazah, transkrip akademik, kartu BPJS, bahkan CV.
Keempat, data 21.000 Perusahaan Indonesia. Beralih pada Agustus 2022, data 21.000 perusahaan di Indonesia sebesar 347 GB juga sempat dikabarkan mengalami kebocoran. Mengutip Bisnis, data yang bocor meliputi laporan keuangan, Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT, Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP direksi dan komisaris, serta NPWP perusahaan.
Kelima, data 17 juta pelanggan PLN. Satu lagi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang diduga mengalami kebocoran data selain Pertamina adalah Perusahaan Listrik Negara alias PLN. Kabar ini muncul usai ramai diperbincangkan di Twitter soal tangkapan layar dari situs breached.to.
Keenam, data 26 juta riwayat pengguna IndiHome. Masih pada Agustus, sekitar 26,7 juta data pengguna IndiHome dikabarkan bocor di situs breached.to. Data tersebut berukuran 16,79 GB berisikan catatan browsing, seperti waktu dan jenis situs yang dikunjungi serta data personal lain, seperti nama lengkap, NIK, dan jenis kelamin.
Ketujuh, 252 GB data pelanggan Jasa Marga Toll-Road Operator (JMTO). JMTO merupakan anak perusahaan Jasa Marga di bidang pengoperasian jalan tol. Kabar ini terungkap melalui unggahan di breached.to oleh akun bernama Desorden. Ia mengklaim data pengguna, pelanggan, karyawan, data perusahaan, dan catatan keuangan Jasa Marga
Dari beberapa informasi tersebut masih ada lagi kasus-kasus kebocoran data yang belum terpublish seiring munculnya kasus Bjorka menambah daftar catatan kebocoran data pribadi.
Fokus Pengamanan Data yang dikelola oleh Negara
Pemerintah dan Presiden merupakan representasi tertinggi dari sebuah Negara yang memiliki kebijakan kuat. Maka perlu perhatian khusus terkait keamanan data dan kasus kebocoran data pada sebuah negara. Investasi jangka panjang soal IT perlu dilakukan bersama dengan menggandeng pihak-pihak yang memiliki kemampuan dibidangnya.
Edukasi digitalisasi keseluruh nusantara dari penjuru pelosok harus digaungkan secara adil dan merata tanpa tebang pilih mana yang harus di dahulukan. Keterlibatan anak bangsa yang memiliki skill IT juga sangat diharapkan untuk menunjang sebuah negara menjadi maju.
Sehingga bukan lagi masalah tentang membuat sebuah gagasan ide baru yang di dalamnya menyangkut sarana prasarananya infrastruktur IT belum memadai. Hal ini bertujuan memproteksi data negara sebelum menambah persoalan dugaan kasus kebocoran dimasa mendatang.