Bukan sekali atau dua kali. Istilah Sarjana Muslim Indonesia, menjadi istilah yang sering disebut dalam sambutan Rektor UIN Sunan Ampel, Abdul A’la, dan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin. Diawali muncul dalam sambutan Rektor yang kemudian semakin ditegaskan oleh Menteri Agama, di kesempatan selanjutnya. Sambutan tersebut merupakan rangkaian acara dalam Wisuda ke-78 program Doktor, Magister dan Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya (18/03).

Sarjana Muslim Indonesia menjadi istilah sarat makna. Istilah yang mensyaratkan sinergi antara kualitas diri-keislaman-kebangsaan. Tentu kita masih bisa mendiskusikan tiga komponen pembentuk ini. Umpama apa standar kualitas diri. Tapi yang pasti, bahwa konteks istilah Sarjana Muslim Indonesia adalah pesan Rektor dan Menteri Agama kepada wisudawan, yang secara formal telah memenuhi standar dari sisi akademik.

Sarjana Muslim Indonesia adalah prototipe bagaimana lembaga pendidikan Islam bisa melahirkan peserta didik yang berkualitas. Memenuhi standar akademik, dan tidak tercerabut dari akar keagamaan dan kebangsaan. Saya pikir, berulang-nya penyebutan istilah Sarjana Muslim Indonesia, menyampaikan pesan akan pentingnya hal ini.

Sedikit refleksi, dalam penelitian tahun 2011 di lima universitas terkemuka di Indonesia, sebagaimana penuturan Anas Saidi, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), menunjukkan adanya eskalasi pemahaman konservatif atau fundamentalisme keagamaan di kalangan mahasiswa. Saidi juga menambahkan, bahwa ternyata banyak pula perguruan tinggi yang kini dikuasai oleh kelompok garis keras. Tak jauh berbeda, di tahun yang sama, Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) juga merilis data yang cukup mengejutkan (beritasatu.com (18/02/16))

LaKIP yang mengadakan penelitian tahun 2011 merilis data bahwa hampir 50 persen pelajar setuju tindakan radikal. Lebih spesifik, data itu menyebutkan 25 persen siswa dan 21 persen guru menyatakan Pancasila tidak relevan lagi. Sementara 84,4 persen siswa dan 76,2 persen guru setuju dengan penerapan syariat Islam di Indonesia. Sementara jumlah yang menyatakan setuju dengan kekerasan untuk solidaritas agama mencapai 52,3 persen siswa, dan 14,2 persen membenarkan serangan bom.

Data ini menyampaikan pesan bahwa ada pekerjaan rumah yang cukup besar dalam pendidikan kita. Tak sedikit dari peserta didik yang justru hidup dengan pemahaman yang membahayakan bangunan kebangsaan. Dalam konteks Sarjana Muslim Indonesia, peserta didik yang terlahir dari lembaga pendidikan tinggi di Indonesia, secara khusus lembaga pendidikan Islam, dan lembaga pendidikan lainnya secara umum, harus menjadi seorang yang terdidik, dengan tetap memegang nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan.

Kecerdasan Kultural

Satu hal yang berkelindan dengan Sarjana Muslim Indonesia adalah kecerdasan kultural. Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama menggarisbawahi perlunya penambahan kecerdasan kultural, selain kecerdasan intelektual, emosi, dan spiritual. Sarjana Muslim Indonesia harus menempatkan empat kecerdasan itu, menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Kecerdasan kultural menjadi hal penting, sebab akan menjadi elemen sikap dalam berislam yang tanpa harus menyalahkan perbedaan yang ada pada orang lain. Ada pemahaman yang menyeluruh dari aspek kultur, sehingga tidak mudah menyalahkan dan mempertentangkan suatu hal. Fatwa ulama, misalnya.

Tatkala di Arab Saudi melarang seorang perempuan mengendarai mobilnya sendiri, dan di Indonesia perempuan diperkenankan menjadi hakim agama (qadli), bukan berarti Islam di Indonesia “lebih maju” dari Islam di Arab Saudi. Bukan demikian. Melalui kecerdasan kultural akan melihat hal ini, sebagai perbedaan pandangan ulama, yang berakar dari masing-masing kultur dari mana ulama itu lahir dan berkembang. Ada konteks yang beragam, sehingga terlahir produk hukum yang berbeda.

Kecerdasan kultural ini, menjadi aspek yang harus ditumbuhkembangkan, agar kecerdasan intelektual, emosi, dan spiritual bisa berjalan dengan baik. Tiada sikap menyalahkan dan mempertentangkan, sebab memahami aspek kultural dari suatu hal.

Menempatkan Sarjana Muslim Indonesia sebagai narasi ideal lulusan lembaga pendidikan, sebenarnya juga sedang mengetengahkan “pendidikan” itu sendiri. Syamsuddin Adlawi (2016) dalam suatu kesempatan pernah menyoroti pendidikan, yang menurutnya, harus dikembalikan ke kodratnya. Adlawi menyebut, bahwa pendidikan berbeda dengan pembelajaran. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pembelajaran dimaknai sebagai proses menjadikan seseorang belajar. Lebih rinci lagi, belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Sementara pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok, dalam usaha mendewasakan manusia, melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Dari dua lema ini (baca: pembelajaran dan pendidikan) didapati beberapa kata kunci; memperoleh kepandaian atau ilmu (dalam lema pembelajaran), dan pengubahan sikap dan tata laku (pada lema pendidikan). Lembaga pendidikan, yang bernaung di bawah dinas pendidikan, secara prinsipil, harus menyukseskan pengubahan sikap dan tata laku peserta didik. Sikap dan tata laku yang sarat dengan nilai-nilai keindonesiaan.

Walhasil, lembaga pendidikan, melalui pengajaran dan pelatihan, idealnya benar-benar mengubah sikap dan tata laku peserta didik, menjadi peserta yang memenuhi standar kualitas, dan tidak lepas dari akar keagamaan dan kebangsaan. Memenuhi aspek intelektual, emosional, spiritual, dan kultural.