Tulisan ini muncul, berawal ketika aku tengah menyaksikan sebuah acara di salah satu stasiun televisi swasta yang berjudul ILC (Indonesia Lawyers Club). Acara ini setahuku termasuk salah satu acara terfavorit yang menayangkan sejumlah perdebatan antara tokoh-tokoh atau komunitas-komunitas tertentu yang tengah mengalami polemik.

Meskipun terkadang pembahasannya tidak melulu menyajikan drama perdebatan, namun sebagian besar tema yang sering dibahas memang berkaitan dengan hal-hal yang tengah menjadi pro dan kontra di tengah kehidupan bernegara, dengan mempertemukan dua kubu yang memiliki pemahaman yang saling bertolak belakang.

Tema yang diangkat saat itu, tepatnya pada malam hari tanggal 26 Juli 2016, adalah mengenai pro dan kontra pembangunan proyek reklamasi di Provinsi DKI Jakarta.

Sedikit deskripsi, yang menjadi fokus pembahasan dalam acara malam itu adalah mengenai keinginan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang tetap bersikeras untuk melanjutkan pembangunan proyek tersebut yang bertentangan dengan keinginan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, yang menetapkan kebijakan untuk membatalkan reklamasi tersebut yang dinilai melanggar ketentuan hukum.

Saat itu, Bang Karni Ilyas selaku pemimpin “perdebatan” menghadirkan beberapa pejabat tinggi negara serta sejumlah tokoh lainnya yang dianggap berkaitan dengan kasus tersebut dari masing-masing kubu. Sehingga terjadilah perdebatan yang sangat sengit, saling adu argumen, dan saling membenarkan pendapat masing-masing hingga menyalahkan pendapat lawan.

Saat itu berbagai bentuk emosi dimunculkan oleh masing-masing tokoh yang dipersilakan bersuara. Dan dari perdebatan itu pula, kita dapat saksikan secara langsung bagaimana watak masing-masing pejabat yang bersangkutan, siapa yang berpendapat berdasarkan bukti-bukti konkret dan mana yang hanya berpendapat berdasarkan nafsu belaka.

Aku tidak akan fokus dengan isi pembahasan yang dibahas saat acara tersebut, atau bermaksud untuk memilih pro atau kontra ke kubu yang mana. Karena hal itu sama sekali bukan wewenangku yang saat ini hanya sebagai pengamat. Apalagi aku bukan termasuk bagian dari masyarakat DKI Jakarta yang tentunya tidak akan terkena dampak apa pun dengan perdebatan mengenai reklamasi tersebut.

Namun ada satu poin penting dan pelajaran berharga yang menurutku dapat kita ambil dari peristiwa yang terjadi di malam 26 Juli itu. Dari tayangan pada malam itu aku dapat menyaksikan bagaimana para wakil rakyat, baik dari badan eksekutif, legislatif, hingga konstitusi negara yang hadir dan memberikan suara dalam acara tersebut saling beradu argumen untuk mencapai suatu tujuan, yaitu kesejahteraan rakyat.

Terlepas dari apakah semua argumen dan rencana tersebut nantinya benar-benar akan terealisasi atau tidak, namun aku dapat melihat bagiamana besarnya usaha mereka untuk mengerahkan pikiran mereka untuk memikirkan segala hal yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat.

Aku teringat sebuah nasihat dari seorang bijak yang mengatakan, “Jika anda ingin menyalahkan atau membenarkan sesuatu, maka pelajari dan pahamailah sesuatu itu terlebih dahulu. Dan jika anda ingin mengubah sesuatu, maka bergabunglah ke dalam komunitas atau usaha-usaha yang berwenang untuk mengubahnya. Dan jika anda tak mampu melakukannya, maka diamlah!”

Di tengah maraknya tudingan-tudingan miring dari sebagian besar masyarakat terkait penyalahgunaan wewenang di berbagai lini pemerintahan di negara ini, ada suatu hal yang mesti diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Sejauh manakah tudingan-tudingan negatif yang kita berikan kepada mereka yang kini menjabat di pemerintahan itu terbukti benar atau itu hanya diucapkan berdasarkan emosi kita sindiri-sendiri?

Perlu diluruskan, tulisan ini bukan bermaksud untuk membela pejabat-pejabat yang telah terbukti bersalah, bukan pula dimaksudkan untuk menyalahkan masyarakat yang telah berusaha kritis demi mencapai kehidupan berpolitik yang bersih dan jujur.

Namun tulisan ini mencoba merekonstruksi cara berpikir kita yang selama ini yang mungkin sering didasarkan berdasarkan emosi yang tak berdasar dan nafsu belaka. Karena, sudah selayaknya kita berpikir secara objektif dan berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti benar. Bukankah untuk mengubah sesuatu, kita harus melakukan tindakan yang benar-benar nyata?

Jika kita menginginkan negara ini memiliki sistem penataan yang bersih dan jujur, sudah selayaknya kita ikut bergabung ke dalam usaha-usaha untuk mewujudkannya. Mungkin dengan bergabung menjadi pejabat itu sendiri, dan berusaha untuk benar-benar bertindak secara bersih dan jujur di dalamnya. Atau menjadi seorang wartawan yang secara bijak mengawasi dan memantau apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dengan hal itu.

Berkoar pun tak ada masalah, namun berkoarlah berdasarkan fakta dan bukti yang konkret. Jangan memukul rata semua komponen hanya gara-gara satu atau dua orang yang bersalah. Kita harus menghormati segala usaha mereka, namun tetap memantau dari kejauhan secara bijak. Karena jika ditanya pun, apakah ketika kita diberi jabatan seperti mereka, kita mampu mengembannya dengan baik dan maksimal?

Jika anda ingin agar bola masuk ke gawang, maka jadilah pemain. Bukan komentator yang berada di belakang layar. Karena hal itu tidak akan mengubah apa pun. Namun jika anda ingin memberikan pengaruh dengan komentar itu, maka motivasi lah para pemain itu secara langsung, atau jadilah pemain itu sendiri.