Akhir-akhir ini kita sering melihat, mendengar dan membaca di berbagai media sosial tentang komentar-komentar yang memperlihatkan kualitas serta pemahaman dari komentator-komentator bangsa ini, baik pembahasan soal politik, agama maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan sosial bermasyarakat.

Jika kita membaca dengan cermat maka akan terlihat banyak di antara orang-orang yang berkomentar di timeline media sosial itu merupakan masyarakat yang kurang memahami atau bahkan tidak paham sama sekali dengan ilmu serta pengetahuan sesuai dengan persoalan yang di bahas.

Kondisi ini yang kemudian menyebabkan kerancuan dan perselisihan serta chaos yang berkepanjangan karena kurangnya pemahaman serta keilmuan dari beberapa pengguna media sosial yang turut serta membicarakan dan mengomentari perihal persoalan dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu contohnya adalah bagaimana mungkin seseorang yang berlatar belakang profesi sebagai pekerja bangunan yang setiap harinya bekerja dan mengurus segala sesuatu perihal bangunan konstruksi kemudian dapat berkomentar tentang kebijakan publik yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah.

Atau contoh yang lain, bagaimana bisa kita mempercayai pejabat publik yang setiap waktunya membahas soal teknis perumusan dan pengambilan kebijakan negara kemudian memberikan komentar ataupun pendapat mengenai persoalan tentang agama ?

Persoalan-persoalan di atas memang seolah-olah merupakan hak masing-masing individu untuk menyampaikann pendapatnya, Undang-undang dan sistem demokrasi yang diterapkan di negara ini sangat jelas mengatur tentang kebebasan berpendapat ini, akan tetapi perihal etika dan kapasitas kita sebagai individu dalam memahami suatu persoalan pastinya terbatas, dalam hal ini tentu masing-masing individu harus bisa menganalisis kekurangan dan kelebihannya sebagai kontrol terhadap ucapan atau komentar yang akan kita sampaikan di hal layak umum atau media sosial.

Tidak sedikit masalah yang kemudian muncul disebabkan oleh perkataan-perkataan kasar, tidak berfaedah dan kerap kaitannya menimbulkan efek negatif terhadap keadaan sosial masyarakat yang semakin memburuk dan diperparah dengan penyebaran berita-berita bohong yang diadopsi guna kepentingan salah satu pihak atau kelompok dari ucapan atau komentar yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A. bahwasanya ia mendengar Nabi Muhammad S.a.w. bersabda: “Sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia fikirkan, baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jaraknya lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat” (Muttafaq ‘alaih).

Selain hadis di atas kita juga dapat melihat budaya masyarakat Hindu (Bangsa-bangsa Kerajaan Nusantara) terdapat istilah Kasta yang merupakan perkumpulan tukang-tukang atau orang-orang ahli dalam bidang tertentu, atau merupakan pembagian manusia dalam masyarakat agama Hindu.

Di antaranya adalah Kasta Brahmana, merupakan golongan orang yang ahli dalam bidang Agama dan spiritual, Kasta Ksatria merupakan golongan orang yang ahli dalam bidang politik dan pemerintahan, Kasta Waisya merupakan golongan orang yang ahli dalam bidang pertanian dan perniagaan, Kasta Sudra yang merupakan golongan dari rakyat biasa yang menjual tenaganya sebagai buruh dan pelayan.

Selain sistem Kasta tersebut di atas juga terdapat istilah Kaum Paria, yang merupakan golongan orang rendahan sebagai pelayan tanpa imbalan untuk melayani para Brahmana dan Ksatria, juga terdapat istilah kaum Candala yang merupakan warga negara asing.

Sistem Kasta memiliki beberapa hal yang menarik untuk dibahas dan dipelajari, di antaranya bahwa dalam aturannya, Kasta Brahmana hanya dapat berbicara dan berpendapat tentang persoalan Agama dan spiritualitas, begitu juga halnya dengan Kasta Ksatria hanya boleh berbicara mengenai persoalan politik dan pemerintahan, terlebih lagi bagi penyandang gelar Ksatria ini tidak diperkenankan memiliki harta pribadi, dalam artian semua hartanya adalah milik negara sehingga dapat meminimalisir praktik korupsi.

Kebebasan berpendapat yang telah diatur oleh Undang-undang dan merupakan salah satu praktik sistem demokrasi yang dijalankan di negara ini perlu kiranya dilaksanakan dengan baik, kesadaran dan peran serta masyarakat menjadi penting guna meminimalisir terjadinya konflik sosial yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran kita terhadap kapasitas diri dalam menanggapi suatu problematika yang tidak sesuai dengan keahlian menganalisis yang kita miliki.

Bayangkan akan menjadi seperti apa bangsa ini jika masyarakat umum mengedepankan berbicara dan berpendapat tanpa memiliki dasar dan ilmu yang memadai dalam menanggapi persoalan dan isu-isu tentang berbagai hal yang setiap detiknya bermunculan di timeline gadget kita.

Tentu hal ini harus diantisipasi dengan bijak, budaya komentar dan berbicara yang berlebihan harus dikurangi, sebaliknya budaya mendengar dan membaca harus ditingkatkan agar ke depannya terbentuk generasi muda dan masyarakat yang sadar serta mampu mengambil keputusan yang bijak dalam bermedia sosial. 

Mengutip pesan dari Imam Al-Ghazali “Jadilah orang awam yang baik, sadarliah ketika dalam suatu persoalan kita harus menahan berpendapat  karena kita sedang dalam keadaan awam (tidak mengetahui persoalan tersebut secara mendalam)”