Isu penodaan agama yang dituduhkan kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) semakin jelas sangat politis. Dalam persidangan ke-16 (29/3), kesaksian para saksi yang dihadirkan oleh pengacara Ahok telah menggugurkan kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya.

Tulisan ini akan menyajikan pendapat para ahli yang dihadirkan pengacara Ahok dan akan membuktikan bahwa kesaksian para saksi yang dihadirkan JPU sebelumnya sangat politis.

Kesaksian para saksi ahli

Saksi pertama yang memperjelas adanya unsur politis adalah Rais Syuriah PBNU, KH Masdar Farid Mas’udi. Beliau menjelaskan bahwa Surat Al-Maidah ayat 51 tak bisa dipisahkan dari Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Menurutnya, kedua ayat ini harus dilihat secara holistik atau keseluruhan terkait kriteria pemimpin non-muslim yang tidak boleh dipilih.

Dalam Surat Al-Mumtahanah ayat 8 disebutkan bahwa “Tidak boleh non-muslim dipilih sebagai (Auliya’) yang memerangi dan mengusir kamu dari negeri kamu sendiri.” Dalam hal ini jelas sekali Ahok tidak mengusir dan memerangi masyarakat DKI Jakarta. Sehingga menggunakan surat Al-Maidah untuk menolak Ahok sebagai pemimpin adalah argumentasi yang keliru.  

Menurut KH. Masdar, kalau hanya memegang Al-Maidah 51 dan tidak memegang ayat lainnya itu berarti mempercayai yang satu dan mengingkari yang lain. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh mendiskriminasi orang lain berdasarkan SARA. Harus ada surat lain yang harus dijadikan landasaan saat menyebut surat al-Maidah.

Prinsip di dalam hukum Islam, harus mengedepankan praduga tidak bersalah. Menurut kesaksian Anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof. Dr. Hamka Haq, seseorang melakukan sesuatu tidak hanya diukur dari kesengajaannya, tetapi juga diukur dari mengapa dia melakukan itu, dan tidak bisa dijawab oleh video.

Beliau secara tegas mengkritisi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan sikap keagamaan tanpa lebih dahulu melakukan tabayun (konfirmasi). Menurutnya, MUI sebagai lembaga terhormat tidak boleh kalah dengan tekanan-tekanan. MUI seharusnya mandiri dan bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Fatwa tidak berlaku dan mengikat dalam tatanan hukum di Indonesia.

Tidak ada unsur kesengajaan dari Ahok untuk menodai agama. Hal ini diperkuat oleh pendapat ahli hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman, Noor Aziz Said. Menurutnya, ada yang tidak logis dengan penggunaan pasa 156a KUHP dalam kasus Ahok. Tidak logis kalau Ahok bermaksud memusuhi atau membenci umat Islam. Bagaimana mungkin Ahok membenci Islam sementara ia sendiri yang membutuhkan suara umat Islam di Pilkada DKI Jakarta.

Menurut Noor, kenyataan inilah ketidaklogisan argumen yang menyatakan Ahok telah menista agama. Selama ini, tuduhan massif, sistematis dan terstruktur kepada Ahok yang menyatakan telah menista agama atau membenci umat Islam sama sekali tidak berdasar.

Menurut Ahli hukum pidana dari Universitas Udayana Bali, I Gusti Ketut Ariawan, sangkaan penodaan agama yang disematkan kepada Ahok seharusnya diselesaikan dengan Undang-undang PNPS nomor 1 tahun 1965, bukan pada 156a KUHP. Hal ini karena latar belakang munculnya PNPS 1965 berkaitan dengan kondisi di Indonesia di mana ada semacam penindasan terhadap kaum minoritas.

Namun ironisnya, justru pasal 156a KUHP yang digunakan dalam kasus Ahok. Padahal penggunaan pasal itu sangat represif dan tidak melindungi kaum minoritas. Sehingga kasus yang menjerat Ahok sangat tidak tepat sekaligus tidak adil.

Ahli Psikologi Sosial, Risa Permana, menjelaskan secara detail makna tepuk tangan warga saat Ahok berpidato di Kepulauan Seribu. Menurutnya, tepuk tangan berarti penerimaan warga terhadap apa yang disampaikan Ahok. Tepuk tangan adalah simbol gubungan erat antara warga dengan Ahok.

Menurut Risa, pilihan polisi memakai transkrip ucapan Ahok adalah tindakan gegabah, sebab tidak menunjukkan keadaan sebenarnya. Tuduhan kepada Ahok tidak valid karena kalimat yang diambil hanya sedikit saja dan tidak diikutsertakan transkrip reaksi masyarakat dan kondisi sekitar.

Sangat Politis 

Dari semua kesaksian ini terungkap sebuah fakta bahwa seluruh keksaksian-kesaksian yang dihadirkan JPU sebelumnya, sama sekali tidak berdasar. Kesaksian para ahli ini juga telah menggugurkan kevalidan sikap keagamaan MUI dan semua saksi-saksi yang dihadirkan JPU. Mengapa ? Karena dari fakta-fakta dalam persidangan, kasus yang menjerat Ahok sangat syarat politis yang berbungkus agama.

Selama ini, para pelapor tidak bisa memberi bukti kuat bahwa Ahok telah menista agama. Para pelapor tidak bisa menghadirkan para saksi yang menyaksikan langsung pidato Ahok di Kepulauan Seribu. Mereka hanya melihat tayangan dari video dan transkrip pidato Ahok yang telah diedit oleh Buni Yani.

Mereka secara terang-terangan mengakui bahwa sumber video yang ditonton merupakan video yang telah diedit oleh Buni Yani sehingga bisa dipastikan tidak lagi orisinil. Hal ini menunjukkan bahwa saksi pelapor menjadikan video yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya sebagai rujukan bahwa Ahok telah menista agama.

Pelapor juga telah memfitnah Ahok. Mereka menuduh Ahok melakukan kampanye terselubung di Kepulauan Seribu. Padahal kedatangannya semata-mata untuk mensosialisasikan program kerja sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta dalam bidang perikanan, termasuk memberikan bantuan 4.000 benih ikan kerapu.

Para saksi yang telah dihadirkan pelapor erat kaitannya dengan ormas yang selama ini memiliki sentimen terhadap Ahok. Para saksi seperti Rizieq Shihab, Novel Chaidir, Muhsin Al-Athos merupakan aktivis Front Pembela Islam (FPi) yang mana selama ini telah menggunakan berbagai cara untuk menjegal politik Ahok.

Kini, ulama-ulama dan para ahli sudah berani menyampaikan kebenaran secara adil di depan pengadilan. Mereka tidak khawatir apa yang akan terjadi karena keterangannya. Kalangan muslim moderat sudah tidak takut akan konsekuensi sikap dan cemoohan yang akan mereka terima dari kelompok radikal, sebagaimana yang dihadapi saksi sebelumnya, Gus Ahmad Ishomuddin. Mereka semua adalah penyelamat moderasi Islam dari ancaman kelompok radikal dan intoleran yang senang sekali mempolitisasi agama.