Salah satu karakteristik agama Islam pada masa-masa awal penampilannya ialah kajayaan di bidang politik. Hal ini terlihat dalam penuturan sejarah Islam dipenuhi oleh kisah kejayaan sejak Nabi Muhammad Saw sendiri (periode Madinah) sampai masa-masa jauh sesudah beliau wafat. Kejayaan politik itu ialah sukses yang spektakuler ekspansi militer kaum Muslim, khususnya yang terjadi di bawah pimpinan para Sahabat Nabi.

Kendati demikian, sejarah mencatat dengan penuh kesedihan bahwa perpecahan, pertentangan bahkan pertumpahan darah dalam tubuh umat Islam terjadi karena persoalan politik. Dimulai dengan peristiwa pembunuhan Khalifah ketiga, Usman ibn Affan yang oleh para sejarawan dikenal dengan (al-Fitnah al-Kubra al-Ula) “Cobaan Besar Pertama”. Disusul dengan fitnah dan konflik yang melibatkan komunal masyarakat akibat dari perbedaan pandangan dan kepentingan politik, akhirnya sampai sekarang hubungan antara Islam dan politik menjadi suram.

Dalam konteks Indonesia, hubungan antara Islam dan politik atau Islam politik pernah terjadi, sejak era orde baru. Di awal-awal rezim Orde Baru berkuasa, pemerintah menunjukkan kebijakan yang meminggirkan peran politik umat Islam, sehingga muncul sikap antagonsitik dari umat Islam. Depolitisasi dan de-ideologisasi yang diterapkan Orde Baru adalah suatu rekayasa politik (politic enginering) untuk memperlemah potensi politik umat Islam, yang bisa sangat membahayakan bagi pemerintahan baru.

Hubungan politik yang tidak harmonis itu tampak jelas, yang puncaknya pada akses para aktivis politik Islam ke koridor kekuasaan menyusut drastis dan posisi politik mereka merosot terutama sepanjang 25 tahun pemerintahan Orde Baru. Beberapa ilustrasi yang sangat jelas memperlihatkan kekalahan Islam politik itu adalah: pembubaran partai Masyumi dan ditolaknya rehabilitasi partai itu (1960); tidak diperkenankannya tokoh-tokoh penting bekas Masyumi untuk memimpin Parmusi (partai yang baru dibentuk untuk mengantikannya-1968).

Dibatasinya jumlah partai-partai politik Islam dari empat (NU, MI, PSII dan Perti) menjadi satu, PPP (1973); berkurangnya jumlah wakil-wakil Islam dalam parlemen dan kabinet; dan, lewat pengasastunggalan Pancasila, tidak dibolehkannya Islam sebagai asas organisasi sosial dan politik (1985). Yang lebih menyedihkan dari itu semua adalah, Islam politik telah menjadi sasaran kecurigaan ideologis. Oleh negara, para aktivis Islam politik sering dicurigai sebagai anti terhadap ideologi negara Pancasila.

Guna melindungi Pancasila akhirnya orde baru menerapkan Asas Tunggal Pancasila. Pada masa inilah, rezim Orde Baru sedang memproyeksikan depolitisasi Islam. Kebijakan ini tampaknya didorong oleh dua faktor. pertama munculnya gerakan fundamentalis muslim di berbagai wilayah di dunia Islam pada tahun 1970an, khususnya di Iran. Khawatir akan menyebarnya pengaruh revolusi Iran di Indonesia, pemerintah melakukan perlindungan terhadap Pancasila. Faktor kedua yang mendorong pemerintah terus melindungi Pancasila agaknya karena munculnya gerakan separatis dan fundamentalis di negeri ini.

Salah satu contoh radikalisme yang mencoba merongrong Pancasila terjadi di Jawa Tengah dan Yogyakarta pada dekade 80-an nampak pada sosok utama, yaitu Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Baasyir.

Mereka yang menolak Pancasila

Pancasila akhirnya dijadikan sebagai asas tunggal bagi semua partai politik dan ormas. Pada tanggal 19 Pebruari 1985, dengan disahkannya Undang-undang No. 3/1985, yang menetapkan bahwa partai-partai politik harus menerima Pancasila sebagai asas tunggal.

Empat bulan kemudian, pada tanggal 17 Juni 1985, kembali mengeluarkan Undang-undang No. 8/1985 tentang ormas, menetapkan bahwa seluruh organisasi sosial atau massa harus mencantumkan Pancasila sebagai asas tunggal. Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 3/1985, penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh partai politik dan organisasi massa menjadi syarat mutlak.

Kebijakan pemerintah ini tentu mengundang reaksi terutama yang menolak Pancasila, mereka yang menolak melihat pancasila akan menggantikan Islam sebagai dasar organisasi dan jika benar semua berasaskan tunggal Pancasila maka Pancasika akan menjadi agama baru. 

Konflik yang berkepanjangan ini akhirnya memakan korban salah satunya yang terjadi pada Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yang pecah menjadi dua menjadi HMI Diponegoro dan HMI MPO (Majelis Penyelamat Organisasi)

Pada mulanya memang banyak yang menolak asas tunggal ini, namun NU, melalui Munas Situbondo 1983 dan Muktamar Surabaya 1984 menyatakan menerima Pancasila sebagai asas kehidupan sosial dan politik dan kemudian menetapkannya sebagai asas organisasi NU. Demikian pula Muhammadiyah melalui Muktamar ke-41 di Surakarta tahun 1985 mengambil langkah yang serupa.

Kemudian pada tahun 1988 sebagai batas waktu penyesuaian seluruh organisasi sosial dan politik dengan kehendak undang-undang, seluruh organisasi Islam telah menyesuaikan diri, kecuali Pelajar Islam Indonesia (PII), yang kemudian terpaksa dibubarkan oleh pemerintah  pada tahun 1988 karena tidak bersedia menjadikan Pancasila sebagai asas organisasinya.

Jika PII yang menolak Pancasila dibubarkan, maka Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Baasyir lari ke Malaysia. Abu Bakar Baasyir yang semasa di Pondok Gontor menjadi ketua PII (1961) masih konsisten menolak Pancasila bersama Abdullah Sungkar. Pada akhirnya keduanya ditangkap dan dihukum penjara karena ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan Al Quran dan Sunnah. Dan kasus yang hampir sama juga kita jumpai akhir-akhir ini yaitu dibubarkannya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Dari pemaparan diatas kita bisa belajar bahwa jangan tertipu hanya dengan nama ormas, meskipun keduanya memakai “Indonesia” diakhir nama ormas mereka namun pergerakan dan ideologi mereka tidak sesuai dengan Indonesia.

Pancasila dan cita-cita negara Islam

Seorang pemikir Islam yang mula-mula dianggap paling komprehensif menggas konsep negara Islam adalah Jamal al-Din al-Afghani, menurutnya ada dua faktor keinginan mendirikan negara Islam. Pertama, ia melihat betapa lemahnya umat Islam dan para penguasanya menghadapi imperialisme Barat, sehingga perlu dibangkitkan gerakan pan-Islamisme untuk mempersatukan kekuatan politik Islam. 

Kedua, gerakan semacam itu tidak mungkin lahir tanpa umat Islam merumuskan kembali Islam sebagai Ideologi. Rasa khawatir akan kehilangan identitas kulturnya sendiri dan juga disertai rasa ketertinggalan dengan kemajuan modern dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi latar belakang kuat dibalik gejala perlunya kebangkitan Islam.

Kebangkitan Islam dengan menyerukan negara Islam dan khilafah adalah gemboran yang biasa diungkapkan oleh yang mendambakan bahwa khilafah adalah solusi bagi semua konflik negara ini. Bagi mereka tidak ada hukum lain kecuali hukum Allah dan tidak ada landasan lain kecuali Al Quran dan Sunnah, selain itu adalah bin’ah, maka Pancasila merupakan konsep kafir yang tidak boleh menjadi landasan negara.

Mereka yang berimpian mendirikan negara Islam sebenarnya tidak cukup faham tentang politik Islam. Dalam konsep Sunni dan Syiah pun terjadi ketidak sepakatan dalam memahami konsep politik. Dalam memilih pemimpin menurut konsep sentral doktrin Sunni ialah kekhalifahan yang dipilih, namun prosedur pemilihan ini yang dipertanyakan.

Menurut Roy P. Mottahedeh, proses pemilihan pemimpin tidak ditentukan secara pasti, melainkan dilakukan sesuai dengan perkembangan keadaan. Berbeda dengan Syiah yang mendasarkan keabsaahan politik berdasarkan penentuan (washiyyah) Nabi secara turun-temurun melalui jalur ahl al-bait, konsep sunni relatif lebih terbuka.

Jika orang ingin memperjuangkan ajaran Islam di Indonesia, pakailah “jurus garam bukan jurus gincu”. Ketika garam larut dalam makanan, bekasnya tidak kelihatan, tetapi pengaruhnya dalam cita-rasa makanan sangat menentukan. Sebaliknya gincu yang dipakai kaum perempuan, terbelalak merah di bibir, tetapi tunarasa. Mohammad Hatta dengan imannya yang tulus tidak rela menyaksikan Islam Indonesia seperti gincu.

Seruan yang mempertentangkan antara Islam dan Pancasila adalah orang yang gagal faham, ada lima sila yang pertama adalah “Ketuhanan yang maha Esa” nilai yang pertama ini bersifat ganda, pertama masyarakat Indonesia harus beragama tidak boleh ateis dan kedua adalah nilai pertama ini akan mendasari bagi keempat sila lainnya. Seperti yang ada lambang negara garuda Pancasila. Maka jelas tidak ada pertentangan antara Islam dan Pancasila. Karena Islam tidak menghendai negara Islam namun menghendaki masyarakat yang Islami.