Generasi Milenial atau Generasi Y merupakan kelompok orang yang lahir pada tahun 1980an - 2000an, orang-orang yang saat ini berumur pada 17 - 40 tahun. Pelajar atau mahasiswa dipastikan termasuk milenial. Di Indonesia, ada 80an juta milenial dari jumlah 255 juta penduduk tercatat.

Dalam Pemilu 2019, ada 196,5 juta pemilih. Di antaranya, ada 7,4 persen atau sekitar 14 juta pemilih pemula atau para milenial. 

Bahkan ada yang menyebut, pemilih muda ada lebih dari 50%. Dikategorisasi hingga usia 35 tahun, maka jumlahnya mencapai 79 juta. Jika sampai 40 tahun, maka jumlahnya mencapai 100 juta.

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan jaminan bagi pemilih pemula/milenial yang pada 17 April 2019 genap berusia 17 tahun guna menyalurkan hak pilihnya. Milenial memiliki hak pilih untuk pertama kalinya. "Kedaulatan pemilih dilindungi oleh negara," demikian pernah disampaikan KPU RI.

Karakter politik milenial, di antaranya: lebih dinamis, cepat berubah persepsi politiknya, sangat terpengaruh lingkungan. Selain itu, milenial cepat apatis terhadap proses politik, menganggap dinamika politik tidak menarik dan jauh dari keseharian. Karakter sedemikian mengkhawatirkan jika terpapar dan terpengaruh nilai-nilai politik kurang baik.

Milenial diharapkan tidak golput, menjadi pemilih cerdas rasional, mau mencari tahu dengan membaca, dan mampu memahami visi-misi serta program kerja para kontestan/kandidat, dan menyadari kedaulatan pemilih. 

Para milenial juga diharapkan tidak hanya hadir memberikan suaranya, namun ikut mengawal dan memastikan suaranya tidak dimanipulasi, dan aktif melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Milenial memiliki peran besar sebagai pengawas partisipatif.

Milenial akan menjadi pemimpin masa depan, bukan sekadar menjadi pertaruhan kemenangan pemilu. Milenial menjadi modalitas untuk pembangunan. Dengan demikian, tidak bisa hanya dilihat dengan pendekatan pragmatis, hanya sebagai sumber suara memenangkan pemilu. Milenial harus didekati sebagai investasi politik jangka panjang negara.

Milenial dan Kehidupan Kampus

Milenial yang sebagian besar adalah mahasiswa, maka kampus sebagai habitat harus inovatif. Dalam konteks akademik, kampus diharapkan (1) memanfaatkan sistem informasi akademik dengan versi mobile; (2) menjadikan media sosial sebagai ajang menyebarkan informasi kampus atau berbagi informasi materi kuliah;

(3) sistem administrasi akademik yang cepat dan mudah untuk memenuhi kebutuhan milenial, seperti pengurusan KRS, KHS, dan perwalian; (4) pembayaran perkuliahan yang cashless; dan (5) penyediaan grup kampus untuk berdiskusi serta untuk berbagi informasi kampus dengan aplikasi online yang dapat membantu.

Ketika kampus beradaptasi dengan mahasiswa milenial, bagaimana dengan aktivisme mereka? 

Aktivisme adalah bagian dari kehidupan mahasiswa, termasuk para milenial. Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun (2018) menyatakan, aktivis kampus milenials mengalami kompleksitas permasalahan. Di era disrupsi, kebanjiran informasi tidak sepenuhnya valid. 

Milenial berada pada situasi minim kedalaman ontologis. Tidak mampu mengurai problem sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan secara utuh. Maka para milenial harus menguatkan tradisi intelektual dengan budaya baca, diskusi, meneliti, dan menulis; lebih peduli pada sesama agar terbentuk nalar kritis konstruktif kolektif.

Milenial harus mampu beradaptasi dan inovatif dalam aktivisme. Merkea harus bersinergi, berjejaring, berkolaborasi dengan berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat; memiliki kesadaran kuat menghargai keragaman; melakukan gerakan dibingkai dalam mengutamakan national interest (kepentingan nasional). 

Milenial juga harus memiliki data valid terintegrasi dalam sistem big data; memiliki tradisi spiritual yang baik; memiliki tradisi kepekaan sosial yang baik; dan berlatih untuk responsif terhadap berbagai persoalan sosial di sekitarnya.

Generasi Milenial dan Kampus Steril Politik?

Permasalahaannya kemudian, ketika milenial selain sebagai mahasiswa, pemilih pemula dalam pemilu, dan calon pemimpin bangsa di masa depan; dengan mempertimbangkan berbagai karakter mereka di atas, apakah mungkin menuntut segala idealitas itu pada personalitas mereka? 

Apakah secara individual para milenial mampu mengkonstruksi dirinya sendiri masing-masing? Bukankah mereka juga harus dididik secara politik agar mempunyai kesadaran politik yang baik dan bahkan benar?

Tidak mungkin mengharapkan kontribusi maksimal para milenial dalam setiap proses politik negara dan bangsa ini, ketika kehidupan kampus justru disterilkan dari setiap proses politik negara dan bangsa ini. Tidak relevan lagi semua aturan tentang pendidikan tinggi atau kehidupan kampus yang dijauhkan dari perpolitikan negara dan bangsa.

Seharusnya, ketika momentum pemilu, kampus adalah salah satu ajang di mana para kandidat/calon pemimpin negara bebas berkampanye. Sehingga para milenial terbiasa dan bisa mengikuti dinamika politik secara langsung; agar politik tidak menjadi sesuatu yang asing, dan menjadi bagian dari keseharian mereka.

Di luar momentum pemilu, seharusnya kampus dibebaskan menyelenggarakan festival politik, agar partai-partai dan para elit politik di negara ini mendatangi kampus dengan bebas sepanjang semester, sepanjang tahun; agar para milenial mau dan mampu mengenali dengan dekat dan intens perilaku partai-partai dan para elite politik.

Selain itu, para milenials—terutama para aktivis mahasiswanya—juga harus terbiasa untuk berinteraksi dengan para aktivis gerakan sosial, baik dari NGO/LSM, juga organisasi massa, dan lain sebagainya, yang sangat politis. 

Bukankah para milenial juga bagian dari masyarakat sipil yang harus dididik secara langsung? Agar para politisi tidak lagi hanya dengan cara diam-diam mengkooptasi kesadaran politik para milenials, lebih baik hentikan sterilisasi kampus dari politik!