Pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadim Makarim yang diputar melalui video saat upacara peringatan Hari Guru Nasional 2019, bagi saya, sungguh sangat mengesankan. Ia berani mengkrtik internal sebagai pemerintah dalam mengurusi pendidikan selama ini, khususnya mengenai perlakukan terhadap guru.

Ia juga mengharapkan perubahan-perubahan bisa diawali oleh guru untuk menggerakkan kapal bernama Indonesia. Guru menjadi faktor utama yang sangat berpengaruh dalam upaya pemerintah memajukan Indonesia.

Tentu harapan-harapan ini berlaku untuk semua guru, apa pun statusnya. Termasuk guru berstatus honorer atau non-PNS atau juga biasa disebut Kategori Dua (K2). 

Berdasarkan data Kemendikbud RI, terdapat 33,9% atau 984.600 guru di seluruh Indonesia yang berstatus non-PNS dan non-tetap yayasan. Angka tersebut terdiri atas 704,5 ribu guru honorer sekolah dan 141,7 ribu guru tidak tetap (GTT) di kabupaten/kota.

Kemudian 13,3 ribu GTT provinsi dan 3,7 ribu guru bantu pusat, serta guru lainnya sebanyak 121,4 ribu. Ini bukan jumlah yang sedikit. Maka harapan dari pemerintah untuk menggerakkan Indonesia terhadap guru, sepertiganya ada di tangan guru honorer.

Lalu bagaimana dengan nasib guru honorer di Indonesia saat ini? Sungguh ironis. Di tengah pidato Pak Menteri yang mengesankan, masih ada banyak guru honorer yang menyedihkan. Di tengah harapan besar pemerintah terhadap guru untuk melakukan perubahan, masih ada banyak harapan guru honorer untuk di-PNSkan. Singkatnya, semua tentang kesejahteraan guru honorer yang memprihatinkan.

Potret ironi guru honorer masih kita lihat di mana-mana. Pak Tatang Setiawan, misalnya. Seorang guru honorer yang telah mengabdi selama 23 tahun sebagai guru di SD negeri Tamansari Leuwiliang Kawalu Tasikmalaya, Jawa Barat. Gajinya hanya Rp150 ribu – Rp300 ribu per bulan. Hanya cukup untuk transportasinya ke sekolah yang berjarak 10 km.

Untuk mencukupi biaya hidup, Pak Tatang mencari sampingan beternak ayam. Selain itu juga, pembatasan usia di seleksi CPNS membuatnya tak bisa lagi menjadi PNS. Ia sudah mengikuti rekruitmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan lolos. Tapi sayangnya belum ada kejelasan bagaimana nasib mereka pasca lolos dari rekruitmen tersebut.

Ada juga Ibu Hifziah. Guru honorer yang mengajar di SD Negeri 81 Desa Mekar Alam, Kecamatan Seberang Kota, Tanjung Jabung Barat, Jambi. Ia sudah mengabdi selama 12 tahun. Gajinya hanya Rp80 ribu yang diterima per tiga bulan.

Selain mendapat gaji Rp80 ribu, ia juga mendapat tunjangan GTT Rp768 ribu per tiga bulan. Untuk mencukupi hidupnya, maka harus mencari sampingan bekerja sebagai petani pinang.

Itu dua contoh yang menjadi potret ironi guru honorer. Belum lagi nasib-nasib guru honorer lainnya. Tentu masih banyak potret lainnya yang seperti nasib Pak Tatang dan Ibu Hafziah yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya di daerah-daerah pelosok.

Lalu pantaskah mereka dibebani dan diberi tanggung jawab besar untuk melakukan perubahan-perubahan bagi pendidikan Indonesia, sementara perubahan-perubahan hidup untuk mereka tak pernah diwujudkan? Bisakah mereka melakukan lompatan-lompatan besar dalam dunia pendidikan, sementara menjalani hidup saja mereka jauh dari kesejahteraan?

Ini semua akan menjadi tantangan besar lagi berat bagi pemerintah. Jika pemerintah tidak serius menangani masalah guru honorer ini, saya rasa sulit bagi pemerintah, khususnya Mendikbud RI, untuk menggerakkan kapal yang bernama Indonesia ini.

Ibaratnya ingin menggerakkan kapal dalam keadaan Anak Buah Kapal (ABK) tidak diberi makan. Pasti akan sulit untuk menempuh pelayaran panjang. Bukan pesimis, tetapi ini menjadi kritik bagi pemerintah untuk lebih dulu membenahi sistim di tingkat atas.

Selain itu juga, agar pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan guru, khususnya guru honorer. Bukan hanya di bawah, dalam hal ini guru yang memulai, tetapi di tingkatan atas, dalam hal ini pemerintah juga harus memulai. 

Pemerintah memang saat ini menawarkan solusi dengan melakukan rekruitmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Tapi sayangnya, rekruitmen ini dibuka untuk umum. Baik itu guru honorer maupun peserta rekruitmen umum mempunyai perlakuan sama.

Ini sama saja dengan seleksi CPNS hanya beda dalam status ketika lolos dalam seleksi, yaitu guru non-PNS dan guru PNS. Sampai saat ini pun yang telah lolos dari rekruitmen P3K belum memiliki nasib yang jelas. Jadi, hemat saya, ini bukan merupakan solusi khusus untuk menyelesaikan masalah guru honorer.

Oleh karena itu, dalam mewujudkan harapan pemerintah terhadap guru untuk menggerakkan Indonesia, terlebih dahulu pemerintah mesti mencari format baru untuk menyelesaikan masalah guru honorer. Kalaupun memakai format lama, misalnya melalui seleksi CPNS ataupun P3K, maka guru honorer mesti mendapatkan perlakukan spesial dan menjadi prioritas, khususnya guru honorer yang telah mengabdi di atas 10 tahun.

Saya kira tidak sulit menggerakkan kapal bernama Indonesia ini, jika kesejahteraan guru termasuk sepertiga di dalamnya guru honorer telah terpenuhi.