Berawal dari kata angka, bilangan, dan nomor yang dijumpai sehari- hari. Pada penggunaannya kadang seringkali digeneralisasi. Secara definisi, angka dan bilangan serta nomor merupakan tiga entitas yang berbeda.

Angka sendiri ialah suatu tanda atau lambang yang digunakan untuk melambangkan sebuah bilangan, dalam contohnya bilangan lima dapat dilambangkan menggunakan angka 5 (lima) maupun menggunakan angka romawi “V”.

Sedangkan nomor biasanya menunjuk pada satu atau lebih angka yang melambangkan sebuah bilangan bulat dalam suatu barisan dari bilangan bulat yang berurutan. Semua definisi tersebut tentu tidak dapat terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang matematika atau aritmatika sebagai satu kesatuan dari perkembangan ilmu geometri.

Dari beberapa makna dan definisi, tentu semua mempunyai ukuran dan perhitungan tersendiri. Begitupun, ketika berbicara tentang perhitungan sejumlah angka uang. Sudah pasti sangat menggiurkan bagi siapa-pun yang akan berbicara tentang ukuran nilai.

Termasuk pada bagian khusus dari lembaga antirasuah atau KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai lembaga negara yang mempunyai nilai tersendiri pada tugas dan wewenangnya yang bersifat constitutional important dalam menyidik perputaran angka uang negara.

Melalui lembaga antirasuah, diharapkan dapat menjadi jalan terang sebagai komitmen pemerintah untuk menanggulangi kejahatan korupsi selain kejaksaan dan kepolisian. Dimana kejahatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sehingga berimplikasi terhadap kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan, pelayanan publik buruk dan dampak lainnya.

Catatan  dari  Indonesia  Corruption  Watch  (ICW)  pada  tahun  2018  kasus korupsi mencapai sejumlah 104 kasus dengan kerugian sebesar Rp.120 M. Pada tahun 2019, korupsi menurun menjadi 48 kasus dengan kerugian Rp.32,7 T.

Pada tahun 2020, korupsi kembali menurun menjadi 44 kasus dengan kerugian Rp.16,6 M. Dari skala kuantitas putaran angka kasus pada tahun 2018 memang dapat dilihat menurun sejumlah 56 kasus, dan kembali menurun pada tahun 2019 sejumlah 2 kasus. Namun dari skala kualitas nominal kerugian negara tidak dapat ditangguhkan.

Sedangkan laporan Rule of Law Indeks (ROLI) tahun 2020. Secara umum, Indonesia berada pada peringkat 59 dari 128 negara dengan skor sebesar 0,53 poin dengan skala 0-1. Semakin rendah nilainya maka indeks negara hukumnya semakin buruk ataupun sebaliknya. Pada tahun 2019, Indonesia berada pada tingkat 62 dari 126 negara dengan skor 0,52 poin.

Secara  peringkat  mengalami  peningkatan dari  tahun  sebelumnya,  sedangkan  secara poin Indonesia hanya meningkat sebesar 0,01 poin. Salah satu indikator yang dipakai dalam ROLI yakni tidak adanya korupsi.

Dari indikator tersebut terdapat 4 (empat) variabel yakni: (1) Tidak adanya korupsi di cabang eksekutif, (2) Tidak adanya korupsi di cabang yudisial, (3) Tidak adanya korupsi di polisi/militer, dan (4) Tidak adanya korupsi di legislatif. Berdasarkan ketiadaan korupsi dalam ROLI , Indonesia baik secara peringkat ataupun poin, tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

Dari kedua informasi di atas dapat digambarkan bahwa, pemerintah Indonesia tidak memiliki perhatian serius dalam upaya pemberantasan korupsi. Kegagalan pemerintah dalam mengungkap kasus korupsi nyatanya berbanding terbalik dengan alokasi anggaran yang telah digelontorkan untuk pemberantasan korupsi.

Di kepolisian, penanganan kasus korupsi di tingkat nasional ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri yang ditargetkan selama pada tahun 2020 sebanyak 25 kasus dengan anggaran Rp.297 juta setiap kasus, ditingkat provinsi target yang ditetapkan beragam mulai dari Rp.182 juta- Rp.1,3M per kasus.

Adapun Polda yang menargetkan hanya 2 (dua) kasus per tahun bahkan ada yang sampai 47 kasus per tahun. Hal serupa juga dialami oleh Polres pada tingkat kabupaten/kota. Polres memiliki target mulai dari 1 (satu) kasus hingga 12 kasus dengan anggaran sebesar Rp.6,4 juta - Rp.543,2 juta per kasus.

Di Kejaksaan, penanganan kasus korupsi di tingkat nasional berada pada bagian Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidkus). Target Jampidkus menangani perkara korupsi di tingkat penyelidikan hingga penyidakan sebanyak 50 kasus dengan anggaran sebesar Rp.158,7 juta per kasus.

Di tingkat provinsi (Kejaksaan Tinggi) dan kabupaten/kota (Kejaksaan Negeri), target penanganan kasus korupsi hanya 1 (satu) kasus dengan anggaran Rp. 129,8 juta per kasus. Dan terkahir Komisi Pemberantasan Korupsi ditargetkan menangani kasus korupsi sebanyak

120 kasus di sepanjang tahun 2020 dengan anggaran Rp.244,5 juta per kasus.


Berdasarkan daftar isian pelaksana tahun anggaran 2020 yang dikelola oleh institusi penegak hukum, yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK telah mengalami Involusi. Istilah involusi yang digambarkan oleh Alexander Goldenweiser dalam Dr. Muryanti M.A (2017: 45).

Diantaranya terdapat pola-pola kebudayaan yang sudah mencapai bentuk yang tampaknya telah pasti tidak berhasil menstabilisasinya atau mengubahnya menjadi suatu pola baru. Involusi sebagaimana yang dimaksud merupakan gambaran bagaimana lembaga penegak hukum tidak dapat memberikan kepastian hukum terhadap jalannya sistem demokrasi yang dipilih.

Dalam artian ini pertumbuhan serta perkembangan dari kepolisian, kejaksaan, maupun KPK tidak mengalami perubahan alias jalan di tempat, dimana hal tersebut terjadi karena salah satu dampak dari revisi UU KPK pada tahun 2019 yang lalu. Sehingga arti angka, bilangan dan nomor tidak bermakna seperti arti yang sesungguhnya yaitu, tentang lambang dan simbol.