Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga (UIN Suka) Yogjakarta lewat surat edaran B-1301/Un.02/R/AK.00.3/02/2018 perihal larangan menggunakan cadar di lingkungan kampus menuai pro-kontra. Meski tujuannya baik, yakni menangkal paham radikalisme di dalam kampus, namun kebijakan tersebut juga terasa janggal mengandung cacat yang patut dikritisi.

Ini penting, sebab fenomena sosial internal kampus apa yang terjadi di UIN Suka juga dialami oleh hampir seluruh kampus yang ada di Indonesia. Saat gerakan-gerakan puritan agama bermunculan dengan mengambil basis di dalam kampus dengan berbagai varian ideologis yang menyertainya.

Persilangan dalam konteks ini tentu saja berpotensi terjadi antara nilai kampus dan fenomena ideologis lain yang muncul dari kalangan mahasiswa, namun mengambil keputusan represifitas seperti yang terjadi pada UIN Suka juga mengandung persoalan inheren di dalamnya.

Sebab yang pertama, ini seperti mewakili cara berpikir dominan aparat dan birokrasi negara yang selalu menggunakan pendekatan represifitas struktural dalam mendekati isu-isu solutif dari apa yang ia sebut radikalisme, dan itu sudah terbukti sungguh tidak efektif .

Apalagi untuk ukuran kampus, tempat dimana dialog dan perangkat-perangkat intelektual mesti dikedepankan, mempertontonkan kuasa dominasi yang represif dalam kampus justru bertentangan dengan khittah kampus itu sendiri sebagai lembaga intelektual yang terbuka dan dialogis.

Kampus adalah lembaga keilmuan di mana kemajemukan justru mestinya dikedepankan. Segala bentuk perbedaan pemikiran merupakan hal lumrah. Kalaulah saja ada yang kita sebut counter ideology yang menjadi ciri kampus sebagai lembaga ideologis, maka tentu saja hal itu juga harus dilakukan dengan cara-cara yang menjunjung tinggi sikap-sikap akademik/intelektualitas.

Apalagi bisa dikatakan bahwa kita tidak kekurangan perangkat lain untuk melakukan counter tanpa harus mengambil kebijakan esklusif yang represif. Mempersubur dialog-dialog akademis yang kritis justru jauh lebih tepat dan memang seharusnya itulah yang harus disuburkan oleh kampus, ketimbang mengambil jalan pintas untuk mengamputasi secara eksklusif keberadaan mereka yang dianggap tidak mewakili nilai-nilai ideologis kampus.

Kita tentu bersepakat pada hal bahwa gerakan-gerakan radikalisme memang bertentangan dengan tujuan-tujuan ideologis dalam bernegara, tapi itu bukan berarti memberi legitimasi kepada siapa pun termasuk kampus untuk merepresif dan mempersekusi secara menyeluruh begitu saja segala bentuk ketidaksepakatan ideologis yang muncul sebagai fenomena yang dibaca dengan hanya mengandalkan sudut pandang asumsi generalisasi.

Berkaca pada UIN Suka, praktis, kita mengatakan bahwa kesimpulan premis bahwa semua mahasiswa bercadar adalah radikal belumlah bisa memberi legitimasi  kepada siapapun untuk mengancam memberi hukuman, sebab tidak ada tindakan dalam konteks ini yang memenuhi syarat untuk menghukum, sebab secara hukum pun tidak memenuhi aspek bahwa ada perbuatan disitu yang terbukti melawan hukum.

Apa yang didaraskan darinya barulah bisa dikatakan hipotesa dan asumsi, yang dalam konteks ini lebih tepat didekati dengan pendektan terpadu secara kultural ketimbang represifitas struktural.

Untuk ukuran kampus, itu terasa “mengerikan” ketika segala bentuk persoalan yang mewakili ketidaksepakatan-ketidaksepakatan elit kampus lalu direspons dengan represifitas untuk menghukum. Menimpali fungsinya yang seharusnya bergerak pada ranah kultur pembentukan kesadaran yang memang menjadi tugas dari keberadaan kampus itu sendiri.

Kedua, apa jadinya realitas perguruan tinggi kita, atas nama klaim “otonomi” ketika kampus lain juga mengikuti logika yang serupa, apalagi untuk ukuran kampus negeri? Ketika identitas simbolik digunakan sebagai preferensi oleh satu-dua elit kampus untuk membatasi.

Mereka yang tidak sesuai preferensi beragama kampus diharuskan untuk keluar mencari kampus yang sesuai dengan preferensi beragama masing-masing. Demarkasi seperti ini ujungnya hanya menghambat kohesi sosial, justru mendorong lahirnya pengkotakan identitas antarkampus.

Hal yang justru bertentangan dengan nilai-nilai ideal di mana kampus sebagai lembaga adab mestinya hidup dengan menjunjung tinggi pencairan sosial dan kemajemukan (terlebih pada kampus negeri?).

Kita sebenarnya berharap bahwa ada hal yang besar bisa lahir dari rahim kampus, itu hal yang paling substansial ditunggu-tunggu oleh masyarakat; diskursus baru, wacana baru, bahkan mungkin solusi-solusi konsep maupun praktis alternatif, bukan sekadar bersoal untuk hal teknis (remeh-temeh) sekadar untuk mengurusi hal-ihwal berpakaian mahasiswanya misalnya.

Apalagi hal tersebut juga dapat dikatakan bertentangan dengan UU 1945 terlebih pasal 28/29 yang secara jelas menjamin hak kebebasan bagi setiap orang untuk meyakini dan bertindak berdasarkan kepercayaannya. Kalaulah misalnya alasan-alasan teknis yang dijadikan alasan untuk melarang penggunaan cadar, maka seharusnya hal itu juga mestinya diselesaikan secara teknis pula untuk konteks hal-hal tertentu, tanpa harus melarang secara totalitas.

Kita paham, bahwa bagi sebagian orang termasuk penulis, meskipun memahami bahwa cadar pada dasarnya hanyalah perkara budaya bukan agama yang memiliki konteks sosio-historis yang terpaut dengan budaya Arab yang hidup di lingkungan gurun pasir yang secara fungsional mengharuskan penduduknya bercadar.

Jauh bahkan sebelum Islam datang tradisi ini sudah ada, namun tetap saja bahwa pemahaman itu tidaklah memberi kita legitimasi untuk memaksakan cara berpikir kita begitu saja kepada orang lain yang barangkali belum menemukan titik temu dengan pemikiran kita.

Intinya bahwa selalu ada ruang dimana kemajemukan itu tidak mesti dipandang dengan satu sudut pandang semata tanpa kehilangan substansi dari apa yang dipersepsi sebagai kebenaran itu sendiri. Dan di kampus dimana intelektualitas dan kebijaksanaan dijunjung tinggi tidak boleh kehilangan hal itu.

Fenomena kampus phobia simbol memang patut kita sesalkan. Serupa ketika beberapa kejadian sebelumnya seperti pembubaran nobar di salah satu kampus, ataupun pembubaran paksa diskusi kampus hanya karena diskusi tersebut membincangkan isu-isu non masitream, sama-sama kita sesalkan.

“Kegilaan agama” yang lazim dipertontongkan para kelompok-kelompok intoleran tertentu berupa pembajakan identitas agama untuk melakukan sweeping, persekusi, pembubaran paksa diskusi, pelarangan ibadah umat agama lain dan pelarangan (phobia) simbol lainnya, tentu saja  itu disesalkan ketika kampus lewat birokrasinya juga perlahan-lahan mengidap gejala yang sama, meski itu atas nama counter sekalipun.

Kalau saja ada yang kita rasakan fenomena intoleran yang terjadi oleh kelompok-kelompok tertentu di luar, bukan berarti kita bisa melakukan hal yang sama . Paradoks ketika praktik intoleransi “dikutuk” lalu saat yang berbeda juga menggunakan alat yang sama kepada kelompok yang berbeda dengan kita.

Upaya melawan segala bentuk intoleransi tentu saja tidak bisa dilakukan dengan cara melakukan praktik intoleransi serupa bahkan pada kelompok yang disinyalir intoleran sekalipun. Saya kira dengan keadaban ilmunya, seyogianya begitulah kampus mestinya mengajarkan cara hidup yang bertoleran sesungguhnya.

Di tengah aura panasnya phobia simbol yang terjadi di masyarakat lewat sweeping dan persekusi simbol-simbol tertentu akhir-akhir ini, seyogyanya kampus bisa steril dari hal semacam itu, tidak takluk dengan kebodohan massif yang terjadi lewat phobia simbol, dengan memperlihatkan cara hidup majemuk yang penuh toleransi yang tepat. Mengedepankan kohesi sosial untuk merangkul secara kritis ketimbang mengembangbiakkan streotip apalagi represifitas.