Soal penerapan Pancasila dalam tubuh organisasi negara Indonesia atau dalam bahasa kaum intelektual biasa disebut dengan istilah 'Institusionalisasi', bagi kita yang menelaah sejarah perjalanan bangsa dan negara dengan teliti, maka sudah jelas dan terang sekali tak pernah dilakukan dengan sepenuh hati.

Kenyataannya bahwa institusionalisasi Pancasila dalam tubuh organisasi negara yang selama ini selalu disuarakan itu hanyalah omong kosong belaka. Sebab adalah kemustahilan jika rakyat sendiri telah nyata disingkirkan dari partisipasi aktifnya dalam urusan-urusan kebangsaan dan kenegaraan secara substansial.

Partisipasi mereka sudah dianggap selesai ketika memiliki wakil rakyat yang disodorkan oleh partai-partai politik, yang senyatanya hanya berbicara soal bagaimana mengamankan kepentingan-kepentingan politik mereka. Partisipasi itu hanyalah keterlibatan simbolik yang tak bermakna sama sekali.

Rakyat yang seharusnya dilibatkan secara aktif disingkirkan. Adapun mendengarkan aspirasi mereka hanyalah dianggap sebagai pelengkap administratif kenegaraan semata. Rakyat telah dianggap tak lebih dari hanya sebagai seorang warga negara yang menempati kedudukan paling di bawah daripada struktur sosial kita.

Sementara elite-elite politik, yang selama ini menduduki posisi tinggi dalam badan-badan negara, menganggap diri mereka adalah tuan-tuan yang berhak menentukan apa saja bagi rakyat, yang kemudian mereka tuangkan dalam peraturan-peraturan yang mengikat dengan tujuan memaksa rakyat untuk tunduk dan menaatinya, mengingat mereka adalah warga negara, bukanlah rakyat pemegang kedaulatan bangsa dan negara.

Bukankah Pancasila itu adalah nilai hidup yang bertali-kelindan dengan psikologis masyarakat menurut semua tingkatan-tingkatannya, dan juga melihat berbagai macam unsur dan aliran golongan di dalamnya?

Pancasila adalah apa yang dialami, dipikirkan, dan dirasakan setiap harinya, yang dijalankan setiap saatnya oleh rakyat itu sendiri. Dengan kata lain, tumbuh-kembangnya nilai Pancasila itu bukanlah hasil keputusan-keputusan rapat para elite politik, melainkan melihat apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

Itu artinya, yang mampu mengetahui tumbuh-kembangnya pergolakan nilai Pancasila dalam kehidupan rakyat adalah masyarakat itu sendiri. Bukan elite politik atau pejabat-pejabat negara.

Elite politik atau pejabat negara sejatinya adalah mereka yang sadar, bahwa mereka itu diberikan amanat oleh rakyat, sehingga mereka mutlak harus mengikuti kemauannya rakyat. Mereka hanya merancang suatu jalan bagi terwujudnya kemauan-kemauan rakyat itu.

Bukan sebaliknya, kemauan rakyat harus mengikut pada peraturan-peraturan yang telah diputuskan oleh segelintir orang saja, yang tak lahir dari sebab-sebab psikologis yang senantiasa bergelora dalam aktivitas rakyat yang senantiasa aktif dan berlanjut setiap saat.

Sampai di sini, maka teranglah bagi kita kaum pergerakan yang berjalan bersama rakyat, yang menyeburkan hidupnya dalam psikologi rakyat, meyakini bahwa usaha institusionalisasi Pancasila itu tak ada manfaatnya. Tak ada gunanya sama sekali. Sebab apa yang mereka lakukan itu hanyalah omong kosong belaka.

Institusi Pancasila itu mestilah sejalan dengan pembangunan dan penguatan institusi rakyat dari mulai tingkat pusat hingga daerah, desa, sampai pada yang paling kecil, yaitu keluarga. Sebab institusi rakyat adalah penggerak utama bagi sehat dan tidaknya berjalannya organisasi negara itu sendiri.

Sebab pula, institusi rakyat adalah tempat di mana pergolakan kultur, luapan psikologis rakyat yang ingin meminta hidup adil makmur dibicarakan secara bersama-sama, tanpa ada kepentingan kekuasaan, atau keuntungan kelompok partai, organisasi atau semacamnya.

Dasar-dasar dan semangat semacam inilah yang sekian lama telah dirusak oleh tabiat-tabiat berkuasa sebagian orang, yang dalam hatinya masih tumbuh penyakit hewaniah yang buas, yang telah merusak konstruksi pembangunan institusi rakyat dan negara Indonesia yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa kita.

Padahal, kita sama-sama tahu, bahwa para pendiri bangsa yang telah berjuang dengan pengorbanan darah dan nyawa itu menghendaki agar keduanya dapat berjalan beriringan, saling mengoreksi dan mengevaluasi untuk kemajuan hidup yang adil makmur, demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

Persoalan Kedaulatan Rakyat di Era Virtualisasi

Dunia makin maju dan berkembang. Hingga saat ini, perkembangan dan kemajuan yang kita saksikan itu belum pernah disaksikan oleh generasi sebelumnya. Sains dan teknologi yang sedemikian maju itu memiliki dampak yang signifikan terhadap pola relasi pergaulan hidup masyarakat.

Akhirnya, sudah menjadi keniscayaan bahwa kemajuan di berbagai bidang, khususnya teknologi telah memengaruhi media-media yang dapat digunakan sebagai alat perjuangan demokrasi kerakyatan. Sebagai jalan menuju cita-cita kebangsaan dan kenegaraan kita.

Media massa online telah menjadi sentrum utama bagi penentuan perubahan-perubahan itu. Semua hal, mulai dari kabar si kaya yang tertangkap korupsi uang negara, di tengah si miskin yang mati kelaparan, semua kita ketahui dengan cepatnya melalui media online itu.

Keributan, protes, permufakatan, konsolidasi dan atau juga penyadaran secara massal yang biasanya dulu dilakukan secara manual, kini terjadi secara terbuka di ruang-ruang media, tanpa batas-batas yang jelas antara privasi dan publik, dan semua itu terjadi secara cepat dan otomatis adanya.

Akhirnya, kita sedang menyaksikan satu kondisi di mana demokrasi saat ini tergantung bagaimana keributan dan peningkatan skala protes yang terjadi di media-media online.

Lalu si miskin di kampung-kampung yang jauh dari akses internet, yang tidak sama sekali mengetahui wujudnya keributan dan protes-protes itu, tetap hidup seperti biasanya. Mereka tak tahu-menahu soal aspirasi yang seharusnya mereka gunakan, atau minimal dapat disuarakan melalui corong-corong media online itu.

Dengan demikian, maka dapatlah diketahui dengan jelas, bahwa ternyata, kultur demokrasi kita saat ini bersifat virtual. Bersifat online, yang kadang-kadang ia tak memiliki sebab-sebab yang faktual, sehingga akibatnya juga kadang tak menyentuh masyarakat luas secara fakta.

Karena kadang kala, akses media online dan kemampuan menggunakan media itu hanya mampu digunakan oleh mereka yang taraf ekonominya di atas rata-rata. Sedangkan mereka yang di bawah, memiliki paket data seminggu sekali saja sudah cukup bersyukur alhamdulillah.

Akibatnya, suara-suara protes tidak mewakili suara rakyat secara luas, melainkan sebagian orang saja. Akhirnya, sebagai jawabannya, para pemegang kekuasaan akan cepat merasa puas dan lega, jika kebijakan mereka tak lagi diprotes oleh mereka, atau setidaknya tak ada riak-riak yang viral di media massa online.

Pemegang kekuasaan tidak terlalu khawatir jika massa yang berduyun-duyun melakukan demonstrasi di jalan raya, atau di gedung-gedung pemerintah asalkan ia tak viral di media online secara massal.

Namun, jika protes itu digulirkan secara online, lalu viral dan diakses oleh banyak kalangan, maka barulah penguasa menjadi kalang kabut, akhirnya mau tidak mau ia harus memenuhi sebagian tuntutan-tuntutan itu. Begitulah potret pergolakan demokrasi kita saat ini. Demokrasi rakyat secara perlahan diganti dengan demokrasi maya, demokrasi virtual.

Sepintas soal Usaha Memperkuat Institusi Rakyat

Ketika saluran-saluran rakyat dianggap dapat disampaikan secara langsung tanpa perlu melalui rapat-rapat, yang tentu dapat menekan kebijakan-kebijakan secara langsung, maka institusi rakyat secara perlahan mulai disisihkan, bahkan dianggap tak penting sama sekali.

Menurut sebagian orang, untuk apa institusi rakyat jika suara rakyat dapat disampaikan secara langsung dan terbuka melalui media-media online? Sepintas anggapan semacam ini sangat masuk akal. Dan kita bukan menolak kondisi semacam itu. Hanya saja, kita harus pahami satu hal, bahwa berdemokrasi dalam negara hukum itu bukanlah asal teriak di jalan-jalan.

Suara itu harus terintegrasi dalam satu institusi rakyat yang terlembagakan. Agar suara-suara rakyat itu tak berhenti di gerbang-gerbang penguasa atau setidaknya pupus dalam meja-meja audiensi yang banyaknya tak memiliki dampak signifikan.

Institusi rakyat yang terlembagakan itu mestilah diperkuat dengan menyusunnya hingga struktur yang paling terkecil, sampai menyentuh pada tingkatan yang paling bawah, yakni keluarga. Hal ini berguna untuk menstimulus keterlibatan rakyat secara aktif dan berkelanjutan dalam proses-proses pengawalan demokrasi dalam usahanya mewujudkan cita-cita kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Sebagaimana sudah dijelaskan di awal, bahwa Pancasila itu nilai yang identik dengan tumbuh-kembangnya masyarakat, maka sudah seharusnya proses penerapannya mestilah melibatkan rakyat secara luas.

Itu pun jika kita mengharapkan keterlibatan itu tidak berubah menjadi anarkis, maka keterlibatan itu mesti dilembagakan dalam tiap-tiap institusi rakyat menurut tingkatan-tingkatannya sampai pada struktur yang paling kecil, yakni keluarga.

Jika hal ini dapat dilakukan, maka institusionalisasi Pancasila akan makin efektif dan signifikan guna mengontrol jalannya negara berikut pemerintahannya agar tidak coba-coba untuk mengalihkan keuntungan-keuntungan negara yang mestinya diperuntukkan untuk kemaslahatan rakyat banyak hanya pada kenikmatan segelintir orang saja.

Sebab, tujuan kita merdeka, dan alasan kita mendirikan negara adalah untuk mewujudkan masyarakat adil makmur untuk semua rakyat Indonesia tanpa terkecuali.