Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "insentif" dimaknai sebagai bonus atau tambahan penghasilan, yang diberikan atau diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitas. 

Dalam dunia kerja, insentif bisa diartikulasikan dalam berbagai bentuk. Bisa dalam bentuk uang lembur, kenaikan pangkat/jabatan, atau kebijakan-kebijakan istimewa yang diberikan bagi mereka yang mampu berprestasi dalam unit kerjanya. 

Adapun istilah "insentif hijau", tentunya memiliki makna yang serupa dengan istilah insentif sebagaimana yang dimaksud di atas, meskipun mekanisme dan cakupannya sedikit berbeda.

Penambahan kata ‘hijau’ di sini diartikan bahwa insentif tersebut memiliki kaitan dengan lingkungan sekitar, terutama sumber daya alam hutan, yang menjadi obyek penyematannya.

Insentif hijau merupakan insentif yang diberikan negara kepada perusahaan atau industri yang mampu mengejawantahkan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan dan SDA dalam mekanisme teknis operasional perusahaannya yang dicirikan dengan adanya integrasi kepentingan perusahaan dengan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam 4 tahun belakangan ini, tema-tema yang berkaitan dengan insentif hijau tengah menjadi isu baru dalam sektor industri berbasis pengelolaan sumber daya alam.  

Isu ini menemukan momentumnya seiring dengan meningkatnya isu perubahan iklim yang makin gencar disuarakan oleh berbagai negara yang mengakui mendapat dampak faktual yang cukup ekstrem akibat pemanasan global.

Industri-industri yang bergerak pada sektor energi dan yang berbasis pada sumber daya alam pun kembali menjadi fokus perhatian sebab di sektor inilah sumber pemanasan global dan kerusakan lingkungan mendominasi secara masif. 

Kelompok industri ini diimbau untuk memoderasi ulang sistem pengelolaan industrinya, terutama yang terkait dengan sumber bahan baku pembuatan produk, berikut cara memperolehnya.

Imbauan tersebut berangkat dari kekhawatiran agar jangan sampai proses produksi yang dilakukan oleh industri memberi beban ekologis yang terlampau berat terhadap sumber daya alam hayati; atau sekurang-kurangnya, limbah produk yang dihasilkan jangan sampai memberi imbas negatif terhadap keberlanjutan dan keselamatan lingkungan  yang ada di sekitarnya.

Insentif Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan

Gagasan untuk memberlakukan insentif hijau tentu bukan tanpa alasan. Kepentingan mengolah hasil sumber daya alam untuk kebutuhan industri pasti akan membawa risiko ekologis yang tidak kecil. Sementara kebutuhan nasional senantiasa meningkat setiap tahunnya sehingga ritme produksi harus terus dijaga. 

Oleh karena itu, industri yang berhasil mencapai tingkat pengelolaan yang lestari, ramah lingkungan, serta berkelanjutan tentu perlu mendapat apresiasi dan dukungan dari pemerintah. Salah satunya adalah dengan pemberian insentif hijau tersebut.

Inisiatif terkait insentif hijau ini merupakan konsep jalan tengah (skenario moderat) yang cukup tepat untuk menjaga agar produksi yang dilakukan industri tetap dijalankan dalam koridor yang lestari tanpa harus meninggalkan narasi negatif, seperti merusak lingkungan, menguras sumber daya, dan lain sebagainya sebagaimana yang terjadi dalam konsep industrialisasi yang sudah-sudah.

Insentif hijau dalam konstruksi pembangunan nasional berkelanjutan memiliki basis argumentasi yang cukup mendasar. Apalagi bila kita merujuk pada pengertian pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan, tentunya insentif hijau ini menjadi semacam implikasi logis yang semestinya hadir sebagai bagian yang integral dari pembangunan ekonomi berkelanjutan yang dimaksud.

Pembangunan ekonomi yang berlangsung terus-menerus juga mensyaratkan adanya biaya untuk inisiatif lingkungan yang dianggap penting. Di sinilah sesungguhnya insentif hijau menemukan basis pertama argumentasinya.  

Pembangunan tentu tidak akan berhenti selama masyarakat manusia terus bertumbuh, tetapi ini tidak berarti harus mengabaikan aspek lingkungan yang juga sangat utama.

Dalam sebuah buku yang berjudul Our Common Future yang diterbitkan World Commission on Environment dan Development menyatakan bahwa sebuah negara tidak dapat melanjutkan pembangunan secara ekonomi kecuali apabila lingkungannya dilindungi.  

Hal ini menandakan bahwa betapa lingkungan adalah hal yang sangat utama dalam pembangunan. Kegagalan melindungi lingkungan selama proses pembangunan berlangsung, maka gagal pula tujuan pembangunan tersebut. 

Hal ini wajar sebab kerusakan lingkungan yang sangat parah akibat aktivitas pembangunan yang masif akan menyebabkan terganggunya kestabilan ekosistem yang juga akan berdampak besar pada sebuah negara.

Kasus kerusakan lingkungan yang menjadi momok dalam skala negara bukanlah isapan jempol belaka. Sampai hari ini, beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Australia dan Selandia Baru telah memasukkan bencana ekosistem dan perubahan iklim sebagai ancaman nasional. 

Langkah ini diambil sebagai imbas atas banyaknya korban berjatuhan dan terjadinya kerusakan infratsruktur yang hebat pascabencana. Ini menandaskan betapa kerusakan lingkungan bisa sangat berpotensi membawa bahaya bagi keselamatan sebuah negara.

Dengan demikian, maka sudah saatnya segala perhatian harus diberikan pada konsekuensi jangka panjang dari keputusan-keputusan ekonomi dan lingkungan yang akan diambil hari ini agar kelak di masa depan; kegiatan pembangunan tidak lagi menghancurkan keselamatan lingkungan; tidak merugikan ekonomi lingkungan yang jauh lebih besar; serta tidak membatasi hak generasi masa depan untuk menikmati sumber daya yang sama.

Industri Kertas dan Insentif Hijau; Sudah Waktunya?

Seiring dengan makin kuatnya ancaman pemanasan global yang memicu perubahan iklim ekstrem di seluruh dunia, maka sudah saatnya kita membenahi kehidupan secara lebih menyeluruh dengan menerapkan beberapa pendekatan. 

Salah satunya adalah dengan mendorong kelompok-kelompok industri berat, termasuk industri kehutanan di dalamnya, menuju konsep green industry demi mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Di sinilah insentif hijau memainkan peranan penting dalam menunjang konsep green industry ini agar bisa terlaksana dengan baik.

Untuk sektor industri kehutanan, beberapa pakar menyarankan agar industri pulp dan kertas yang dioperasionalkan secara terpadu dengan hutan tanaman industri (HTI) layak memperoleh insentif hijau atau insentif yang diberikan bagi industri yang mengedepankan konsep ramah lingkungan dalam operasionalnya. Insentif itu bisa berupa keringanan pajak maupun kemudahan dalam menjalankan usaha.

Saran ini senada dengan pernyataan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Lukita Dinarsyah Tuwo di sela-sela seminar dengan tema pembangunan berkelanjutan di ITB pada tahun 2014 silam. 

Lukita mengatakan bahwa industri yang ramah lingkungan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya perlu diberikan paket insentif khusus, seperti pajak yang ringan serta akses mudah dalam berusaha. 

Alasan utamanya adalah karena jenis industri ini tidak hanya mengeluarkan biaya yang besar untuk riset yang bertujuan meningkatkan produktivitas tanaman, tetapi juga berhasil mengembangkan hutan penyangga sehingga kawasan hutan yang terlindungi tetap terpelihara. 

Langkah ini dinilai lebih baik daripada hanya sekadar menjalankan produksi sebagaimana yang terjadi pada industri-industri konvensional selama ini.

Akan tetapi, menurut hemat penulis, pemberian insentif hijau kepada industri pengolahan sumber daya alam, semisal industri pulp dan kertas, ini harus pula disesuaikan dengan kriteria green industry dan harus disertai dengan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa pengelolaan yang lestari tetap berjalan sebagaimana yang diharapkan.  

Pengawasan ini sangat diperlukan, terutama pada aspek rantai pasokannya, sumber energinya, maupun masalah pembuangan limbahnya.

Dalam konteks industri kertas, konsep green industry yang menjadi basis argumentasi pemberian insentif hijau ini harus mengandung beberapa kriteria tertentu. Pertama, industri tersebut harus mampu memanfaatkan sumberdaya sesedikit mungkin serta lebih efektif dan efisien. 

Hal ini bermakna bahwa penggunaan yang berlebihan terhadap sumber bahan baku kayu dari hutan alam untuk pembuatan pulp dan kertas tidak dapat dibenarkan. Hal ini juga mengimplikasikan harus adanya integrasi antara HTI dan proses produksi sehingga rantai pasokan dapat terpenuhi tanpa harus mengandalkan pasokan ilegal dari sumber daya hutan yang secara faktual bernilai konservasi tinggi.

Kedua, industri tersebut wajib mengimplementasikan nilai-nilai lingkungan pada pengolahan produk, baik dalam sektor sekunder maupun tersier. Ini bermakna bahwa proses produksi, mulai dari pencarian suplai bahan baku, proses pengolahan, sampai pada tahap akhir produksi harus senantiasa berprinsip pada keselamatan lingkungan. 

Produk yang dihasilkan harus eco-friendy, proses produksinya pun harus minim limbah beracun, serta produknya sedapat mungkin didesain agar bisa didaur ulang untuk pembuatan produk-produk lain yang bernilai guna.

Ketiga, industri tersebut mesti memperbaiki produktivitas melalui penerapan inovasi teknologi, institusi, dan sosial. Hal ini bermakna bahwa industri tidak hanya fokus pada keberlanjutan usaha, tetapi juga pada keberlanjutan inovasi.  

Perangkat teknologi yang digunakan dan manajemen kelembagaan yang diterapkan semestinya ber-evolusi mengikuti perkembangan terkini dan responsif terhadap perubahan. Termasuk di dalamnya adalah melestarikan dan mengembangkan substitusi sumber daya langka melalui riset dan pengembangan yang rutin.

Pada akhirnya, insentif hijau hanyalah salah satu dari sekian banyak upaya yang bisa dilakukan demi menjaga serta menjamin keberlangsungan lingkungan dalam konstruksi pembangunan nasional.

Yang paling penting sesungguhnya adalah adanya kesadaran dari seluruh pihak untuk turut serta dalam merawat keselamatan lingkungan sehingga kebutuhan kita terhadap sumber daya bukan malah membawa dampak negatif terhadap lingkungan, namun sebisa mungkin menjadi berkah bagi alam dan lingkungan sekitarnya.