Siti Fadilah Supari menjadi salah satu nama yang paling banyak dibicarakan di seluruh Indonesia beberapa hari terakhir. Semenjak beredarnya video wawancara eksklusif dengan Deddy Corbuzier yang diunggah melalui chanel YouTube, mendadak namanya menghiasi dinding-dinding media sosial.

Sebagaimana lazimnya sebuah berita, isi wawancara eksklusif ini menuai tanggapan beragam. Meskipun mayoritas masyarakat mendukung sikapnya, namun sebenarnya tidak sedikit yang secara sadar atau tidak sadar mengambil sikap berseberangan. Lalu siapakah sebenarnya pihak-pihak yang tidak setuju atau menentang pendapat Siti Fadilah ini?

Untuk bisa memetakan secara objektif siapa penentang pendapat mantan Menteri Kesehatan ini, kita perlu melihat kembali poin-poin penting yang disampaikan dalam wawancara itu. Menurut hemat saya, ada empat poin penting yang muncul dalam wawancara tersebut, yaitu:

  1. Kita harus bersikap independen dalam menghadapi WHO.
  2. Imunitas orang Indonesia dalam menghadapi virus cukup tinggi.
  3. Penyelesaian pandemi harus dilakukan dengan memproduksi vaksin sendiri.
  4. Dalam masa pandemi, perlu dilakukan rasionalisasi tingkat hunian Lembaga Permasyarakatan.


Untuk permasalahan yang terkait dengan WHO, kita dapat melakukan penelusuran tentang upaya WHO dalam memberikan arahan kepada pemerintah untuk menghadapi virus corona. WHO mengirimkan surat kepada pemerintah pada 10 Maret 2020. Surat yang ditandatangani oleh Tedros Adhanom selaku Direktur Jenderal WHO ini meminta agar pemerintah menetapkan status Darurat Nasional di Indonesia.

Persis seperti yang diungkapkan Siti Fadilah, pemerintah Indonesia tidak serta-merta mengamini petunjuk WHO tersebut. Presiden tidak menetapkan status Darurat Nasional, tetapi memilih menghadapi wabah corona dengan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat dengan menerbitkan Keppres Nomor 7 Tahun 2020.

Namun demikian, tidak semua orang berpikiran sama dengan Siti Fadilah maupun pemerintah. Ada pihak-pihak yang sebenarnya menyarankan agar pemerintah menetapkan status Darurat Nasional sebagaimana disarankan WHO.

Salah satu portal berita nasional detik.com melakukan polling tentang setuju-tidaknya masyarakat dengan penetapan status Darurat Nasional. Polling yang dilakukan pada 15 Maret 2020 ini hasilnya 1.376  orang dari 1.961 responden atau 70 persen menyatakan setuju. Nah, jadi siapakah penentang Siti Fadilah yang sebenarnya?

Poin kedua dari wawancara eksklusif tersebut adalah pernyataan bahwa imunitas masyarakat Indonesia dalam menghadapi serangan virus cukup baik. Bagi saya selaku orang awam, pernyataan Siti Fadilah ini layak untuk dipercaya. Kita layak memercayai pernyataan ini karena selain beliau adalah ahli kesehatan, pernyataan ini juga didukung oleh statistik.

Berdasarkan data dari worldometers.info, hingga 29 Mei 2020 pukul 07.00 WIB, jumlah penderita virus corona di dunia adalah 5.904.658 atau 758 per satu juta penduduk. Sementara di Indonesia, sebanyak 24.538 orang atau setara dengan 90 orang per satu juta penduduk. Tingkat kematian akibat corona di dunia adalah 362.010 dari 5.904.658 kasus atau 6,13 persen sementara di Indonesia jumlahnya 1.496 dari 24.538 kasus atau 6,09 persen.

Kekuatan imunitas sangat mungkin menjadi jawaban dari tingginya jumlah penderita di negara-negara Eropa maupun Asia yang memiliki gaya hidup lebih baik dari Indonesia. Tingkat kedisiplinan masyarakat Spanyol, Italia, Amerika Serikat bahkan Singapura bukan bandingan sepadan bagi Indonesia tetapi penyebaran virus di negara-negara tersebut sangat cepat.

Senada dengan pendapat dari Siti Fadilah, pemerintah Indonesia memilih untuk menerapkan kebijakan social distancing dan physical distancing dibanding melakukan lockdown. Pilihan ini selaras dengan keyakinan akan kekuatan imunitas sebab negara-negara seperti India, Rusia dan Spanyol yang melakukan lockdown ternyata mengalami lonjakan tinggi jumlah orang terpapar virus corona.

Sama dengan pernyataan yang terdahulu, tidak semua orang bisa meyakini pernyataan Siti Fadilah seperti pemerintah. Tuntutan pemberlakuan lockdown sempat beredar kencang di Indonesia. Tagar #LockDownIndonesia menjadi trending topic di Twitter pada 14 Maret 2020 dengan jumlah tweet lebih 35 ribu. Sekali lagi, siapa sebenarnya penentang Siti Fadilah Supari?

Poin selanjutnya yang disampaikan dalam wawancara ini adalah perlunya Indonesia memproduksi vaksin secara mandiri. Hal ini dirasa penting sebab menurut Siti Fadilah para ahli di Indonesia memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukannya. Di samping itu, vaksin dalam dunia kesehatan sangat kental dengan nuansa bisnis.

Senada dengan pernyataan di atas, pemerintah Indonesia bergerak cepat melakukan langkah menuju produksi vaksin secara mandiri. Pemerintah menunjuk Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman untuk menjadi mitra bagi BUMN PT. Bio Farma untuk memproduksi vaksin sendiri dengan menggandeng beberapa universitas.

Direktur LBM Eijkman Prof Amin Soebandrio menyatakan bahwa waktu yang diperlukan untuk melakukan riset dan proses produksi vaksin ini adalah 12 bulan. Jika menilik pernyataan ini, maka Indonesia punya kapasitas berkompetisi dengan negara-negara lain dalam pembuatan vaksin sebab di negara lain pembuatan vaksin ini masih dalam tahapan riset atau uji coba.

Yang lebih membanggakan bagi kita adalah langkah pemerintah tidak hanya terbatas pada vaksin. Pemerintah melalui Balitbang Kementerian pertanian juga mengajukan hak paten atas tiga produk pencegah virus corona, yaitu minyak eucalyptus, ramuan inhaler, dan serbuk nanoenkapsulasi.

Sejauh ini, belum ada pihak yang menyatakan menentang upaya memproduksi vaksin dan ramuan tersebut. Namun jika kita ingin mengetahui siapa penentang pernyataan Siti Fadilah tentang produksi vaksin ini, jawabannya mudah, yaitu siapa saja yang tidak mendukung upaya produksi vaksin yang sedang dijalankan.

Di ujung wawancara, Siti Fadilah menyampaikan bahwa dalam masa pademi seperti sekarang, padatnya tingkat hunian Lembaga Permasyarakatan rawan penyebaran virus. “Saya ini high risk, usia sudah 70 tahun kok saya tidak dirumahkan?” ungkapnya.

Pernyataan tersebut selaras dengan kebijakan pemerintah yang melakukan rasionalisasi tingkat hunian Lembaga Permasyarakatan. Data dari Ditjen Permasyarakatan overcrowding yang terjadi sebesar 106 persen dari kapasitas seharusnya 132.107 orang diisi oleh 270.231 narapidana. Program asimilasi yang dilakukan sampai dengan 30 April 2020 menjadikan jumlah penghuni menjadi 232.526 orang.

Dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang disampaikan Siti Fadilah seirama dengan kebijakan pemerintah. Jadi siapa penentangnya? Jawabannya jelas, yaitu siapa yang tidak setuju dengan kebijakan itu.

Di ujung wawancara, beliau menilai bahwa PP 99 Tahun 2012 yang mengecualikan narapidana korupsi dari hak mendapatkan pengampunan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Untuk satu hal ini, pemerintah mempunyai sikap yang berbeda. Pemerintah kukuh tidak mau mengampuni narapidana korupsi.

Yang mengganjal dari ramainya perbincangan tentang wawancara ini adalah minimnya netizen yang membahas tentang pernyataan ini. Hampir tidak ditemui postingan media sosial yang mengangkat pendapat Siti Fadilah ini.

Di balik hiruk pikuk opini terkait wawancara ini, pernyataan tentang PP 99 Tahun 2012 seperti sepi pembahasan. Entah karena mereka lupa, tidak menonton sampai selesai, atau memang mereka juga setuju agar pemerintah membebaskan narapidana korupsi, kita tidak tahu.