Tragedi Rohingya mengajarkan pada kita, menjadi minoritas adalah hal yang sungguh berat. 

Suara minor tak boleh berbunyi terlalu nyaring. Harus pandai-pandai menyimpan sedih dan haru dalam keheningan. Harus berhati-hati menyuarakan aspirasi. Jika tidak, akan terasing oleh relasi kuasa kepentingan mayoritas.

Ini bukan sepenuhnya soal sentimen agama atau etnis. Di berbagai belahan dunia, konflik dan ketegangan terjadi karena mayoritas yang terlampau angkuh atau minoritas yang tak sadar diri, terlepas dari agamanya apa, etnisnya apa. Perpaduan arogansi mayoritas dan apatisme minoritas ini bahkan bisa melahirkan situasi tak terkendali: tragedi kemanusiaan yang sempurna.

Di tanah kelahiran saya, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), minoritas Muslim adalah orang-orang yang beruntung. Kami hidup dalam harmoni bersama penganut Kristen dan Katolik. Tiada ruang bagi prasangka dan intoleransi. Kekerasan antaragama pada November 1998 mengajarkan kami, tak ada yang menang dalam sebuah konflik. Kalaupun menang, menang jadi arang kalah jadi abu.

Harmoni di kota ini begitu kuat. Karena itu, saya cukup heran ketika bulan Agustus lalu begitu viral perbincangan di lini masa nasional tentang pidato politisi Nasional Demokrat asal Kupang, Victor Bungtilu Laiskodat, yang dinilai mengandung ujaran kebencian agama.

Karena dianggap menistakan umat Islam, berbagai organisasi seperti Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) lalu menebar ancaman untuk menggelar aksi nasional bela Islam, seperti halnya yang mereka lakukan pada kasus Ahok.

Sampai-sampai Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan, agar umat Islam tak mudah terprovokasi. Karena itu pidato politik, biarlah hal itu diselesaikan melalui jalur politik atau jalur hukum. Hingga kini, kasus tersebut masih diusut polisi.

Dalam hal ini, saya tidak hendak menghakimi siapa benar siapa salah. Siapa menebar kebencian, siapa bernarasi kebajikan. Saya hanya menyayangkan, mengapa pidato politik itu, yang terjadi di Indonesia Timur, di NTT, begitu viral dan direspons kalangan luas dalam skala nasional, termasuk FPI, FUI, dan DDII, yang berada jauh di Jakarta.

Mengapa banyak yang tidak tahu, bahwa pada saat bersamaan, masyarakat adat Nataia dan umat Katolik di Desa Aeramo, Kabupaten Nagekeo, yang juga terletak di provinsi NTT, tengah sibuk-sibuknya membantu umat Islam, menyiapkan peletakan batu pertama untuk membangun sebuah masjid.

Hingga pada akhirnya, di desa yang mayoritas penduduknya Katolik itu, pada 10 Agustus 2017, dilakukan peletakan batu pertama Masjid Nurul Jihad, yang turut dihadiri umat Katolik Desa Aeramo.

Kepala Desa Aeramo Serevinus Mena mengatakan, bagi mereka agama itu penting, tapi lebih penting persaudaraan. Serevinus menyadari, pembangunan masjid baru mendesak bagi Muslim Aeramo, karena masjid sebelumnya yang dibangun pada 1983 sudah tidak layak, baik dari fisik bangunan maupun kapasitas daya tampung.

Bagi minoritas Muslim NTT, apa yang terjadi di Desa Aeramo bukanlah kebetulan, tapi sesuatu yang menyejarah. Lebih dari dua abad lalu, tepatnya pada 1806, Masjid Baitul Qodim di Kampung Airmata yang dikenal sebagai potret awal masuknya Islam di Kota Kupang, NTT, dibangun oleh pelayar Muslim Flores Timur bersama umat Kristiani di sekitar kampung tersebut.

Cerita itu kembali berulang saat masjid tersebut direnovasi pada 1994. Ketika itu, pada Minggu, masjid sedang melakukan pengecoran. Oleh pendeta setempat, pemuka Islam Imam Birando di Airmata diminta menghentikan kegiatan pengecoran karena sedang ada kebaktian di gereja. Siangnya, sepulang warga dari gereja, mereka datang berbondong-bondong membantu umat Islam mengecor Masjid Baitul Qodim.

Tak heran, ketika terjadi konflik agama di Kupang pada 30 November 1998, di mana belasan masjid dibakar, hanya tiga masjid yang tersisa dan tak tersentuh di Kota Kupang, dan Masjid Baitul Qodim salah satunya. Karena masyarakat Airmata sadar, masjid itu dibangun dengan jerih payah bersama, antara umat Islam dan non-Muslim.

Hingga kini, masyarakat Kupang tahu sama tahu, konflik itu tak sepenuhnya soal agama, tapi rajutan persoalan politik dan ekonomi. Ketika banyak orang masih bicara pentingnya toleransi sebagai wacana, warga NTT sudah kompak mempraktikannya. 

Tak hanya umat Islam yang diuntungkan dengan praktik toleransi di NTT. Non-Muslim pun begitu. Cobalah berkunjung ke penjuru Kampung Ilawe yang terletak di Desa Alila Timur Kabupaten Alor. Di sana ada sebuah gereja bernama Mata Jemaat Ismail yang berdiri pada 1949, atau lebih dikenal dengan Gereja Ismail.

Tentu tak lazim sebuah gereja dinamai Ismail. Tapi begitulah, menurut sesepuh Kampung Ilawe, Ahmad Karim Alen, dan Pendeta Gereja Ismail, Mesak Lobanbil, nama itu diambil dari seorang Muslim yang ikut mendirikan rumah ibadah umat Kristiani itu.

Awalnya, pembangunan Gereja Ismail tidak memenuhi syarat karena hanya ada empat kepala keluarga yang beragama Kristen, tetapi kemudian beberapa orang Islam mengajukan diri agar namanya dicantumkan dalam daftar tersebut, agar memenuhi syarat pengajuan izin pembangunan gereja.

Itulah kisah harmoni di NTT. Di provinsi ini, momen natal dan lebaran seringkali dirayakan bersama. Saat natal, umat Islam berkunjung ke rumah-rumah tetangga yang non-Muslim. Sebaliknya, saat Idul Fitri, umat Katolik dan Kristiani bersilaturrahim ke rumah umat Islam, menikmati ketupat dan kue lebaran. Bahkan tak jarang, pada kegiatan pawai Ramadhan dan MTQ, non-Muslim terlibat dalam kepanitiaan. Itu hal biasa.

Di Kupang, terdapat sebuah perguruan tinggi Islam yang sebagian besar mahasiswanya adalah non-Muslim, yaitu Universitas Muhammadiyah Kupang (UMK). Berdasarkan data dari UMK, di kampus ini mahasiswa Muslim justru menjadi minoritas, lantaran 70% peserta didiknya menganut Kristen dan Katolik.

Kisah minoritas Muslim NTT menjadi contoh menarik, karena provinsi ini, menurut Sensus Penduduk Badan Pusat Statistik 2010, memiliki persentase populasi Muslim terendah di Indonesia dan satu-satunya yang di bawah dua digit, yaitu 9,05%, lebih rendah dari Bali (13,37%), Sulawesi Utara (30,90%), Papua (15,89%), dan Papua Barat (38,40%). Persentase yang berbanding terbalik dengan proporsi Muslim Indonesia yang sangat signifikan, yaitu 87,18% dari total penduduk negara ini.

Selain NTT, di empat provinsi lainnya tersebut, harmoni minoritas Muslim dan mayoritas non-Muslim juga sangat kuat menjaga toleransi. Di Papua, ada filosofi Satu Tungku Tiga Batu. Sebuah kearifan lokal yang terbangun dari keragaman agama.

Agar keseimbangan terjaga, umumnya tungku menggunakan tiga buah batu yang disusun rapi agar bisa ditaruh alat memasak di atasnya dan tanpa kesulitan dimasuki kayu bakar di bawahnya. Diibaratkan, tiga batu itu adalah Katolik, Kristen, dan Islam. Tanpa ketiganya, keseimbangan masyarakat akan goyah. Tak hanya di Papua, filosofi ini juga dipegang erat masyarakat Indonesia Timur lainnya, termasuk NTT.

Sementara di Sulawesi Utara, jauh sebelum Indonesia merdeka, para pengikut Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, dan Kyai Modjo telah mendatangi provinsi itu dan berbaur dengan masyarakat lokal. Bahkan, puluhan prajurit Muslim pengikut Kyai Modjo saat itu mempersunting gadis-gadis Kristen Tondano, Minahasa.

Toleransi di Bali juga menarik disimak. Jika berwisata ke pulau ini, mampirlah ke Kompleks Puja Mandala Bali di Nusa Dua, Badung, yang sering dirujuk sebagai simbol kebhinekaan Indonesia. Di kompleks ini, lima rumah ibadah berjejer dalam satu deretan, mulai dari Masjid Agung Ibnu Batutah, Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa, Gereja Protestan GKPB Jemaat Bukit Doa, Pura Jagatnatha, dan Vihara Buddha Guna.

Kisah-kisah itu menjadi narasi indah bagi kemajemukan Indonesia. Sekalipun, di balik harmoni itu, tersimpan banyak kisah getir yang tak mungkin hilang begitu saja dari memori kami.

Hancurnya masjid di desa saya, Desa Oebufu, Kupang, masih terekam jelas dalam ingatan keluarga saya. Masjid yang menjadi memori masa kecil saya belajar mengaji bersama sedikit teman-teman Muslim di senja sebelum maghrib. Kejadian yang membuat kami harus mengungsi sementara waktu. 

Sekarang, 19 tahun setelah peristiwa itu terjadi, kami tidak lupa, tetapi tidak ada dendam. Kami belajar dan bertumbuh dari pengalaman itu.

Kami pun berharap, konflik di masa lalu yang melibatkan minoritas Muslim di Ambon, Poso, dan Tolikara menjadi pelajaran bagi bangsa. Kita perlu berhati-hati, fenomena dan isu sensitif di tingkat nasional seperti gerakan anti-pemimpin non-Muslim, keinginan mendirikan negara khilafah, terorisme, hingga penggunaan term kafir secara salah kaprah, dapat berdampak pada kebencian terhadap minoritas Muslim di tingkat daerah.

Melalui tulisan ini, saya tidak hendak mengatakan bahwa minoritas itu pasti toleran. Mayoritas pun bisa toleran, minoritas juga sangat mungkin intoleran. Saya hanya ingin mengajak umat Islam Indonesia yang terbiasa menjadi mayoritas, untuk sesekali, jika ada waktu, belajarlah menjadi minoritas. 

Dengan begitu, siapa tahu kita lebih menghargai, indahnya damai dan harmoni dalam perbedaan.