Pendidikan merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pentingnya pendidikan bagi warga negara adalah untuk meningkatkan kualitas hidup warga Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan. 

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan investasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan pendidikan yang merata dapat mendorong pembangunan nasional secara menyeluruh.

Berdasarkan UUD NRI 1945 Pasal 31 ayat 1 berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, maka seluruh warga Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. 

Selain mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, pemerintah juga harus berupaya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memperkukuh persatuan bangsa.

Upaya dalam menjunjung Iptek telah disebutkan pada Pasal 31 Ayat 5 UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.”

Namun, melihat kondisi saat ini, pendidikan masih belum merata. Di perkotaaan, pendidikan dapat dijangkau dengan mudah, mulai dari SD, SMP, hingga SMA/K, berbeda dengan di perdesaan

Jenjang pendidikan di setiap perdesaan hanya ada tingkat SD. Ketika mereka akan melanjutkan ke jenjang SMP atau SMA/K, mereka harus keluar dari perdesaan dan membutuhkan waktu untuk menempuh perjalanan ke sekolah berkilo-kilometer.

Selain akses jalan yang cukup jauh, biaya pendidikan yang mahal biasanya sebagai alasan mereka yang ada di perdesaan tidak melanjutkan pendidikan dari SD ke jenjang berikutnya. Mereka lebih memilih untuk bekerja di sawah, sebagai kuli, atau menikah muda setelah lulus tingkat Sekolah Dasar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, makin tinggi jenjang pendidikan, makin besar angka putus sekolah. Penduduk di perdesaan sebagian besar hanya tamatan Sekolah Dasar dengan persentase sebanyak 32,48%, sedangkan sebagian besar penduduk perkotaan telah mampu menyelesaikan pendidikannya hingga tamat Sekolah Menengah dengan persentase sebanyak 33,67 %

Status ekonomi masih membedakan capaian tingkat pendidikan penduduk. Makin tinggi status ekonomi penduduk, semakin tinggi jenjang pendidikan yang dapat diselesaikan, dan makin bagus kualitas pendidikan  layak yang didapatkan. Dari kondisi tersebut, dapat dilihat belum meratanya pendidikan yang didapatkan oleh penduduk di Indonesia

Selain belum meratanya pendidikan, kualitas serta sarana dan prasarana pendidikan di perkotaaan dan perdesaan sangat berbeda. Di perkotaaan, siswa akan mendapatkan pendidikan yang layak dari segi kualitas serta sarana dan prasarana, berbeda dengan di perdesaan. 

Di setiap perdesaan, hanya ada SD, itu pun fasilitas yang mereka dapatkan untuk sarana dan prasarana masih sangat kurang layak. Fasilitas belajar yang aman menjadi satu pilar untuk memastikan sekolah yang aman bagi siswa. Sarana dan prasarana yang layak sesuai standar mutu pendidikan akan mendukung proses pembelajaran yang kondusif. 

Namun, menurut Badan Pusat Statistik (BSP) tahun 2018, masih banyak ruang kelas dengan kondisi rusak, baik rusak ringan maupun rusak berat. Persentase ruang kelas yang rusak ringan dan rusak berat masih mencapai di atas 50%. Ruang kelas dengan kondisi rusak tertinggi adalah jenjang SD. 

Pada jenjang pendidikan dasar, persentase ruang kelas yang rusak lebih besar dibandingkan jenjang pendidikan menengah. Berdasarkan data status sekolahnya, secara umum, persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik di sekolah swasta lebih besar dibandingkan sekolah negeri. Hal ini terjadi di hampir semua jenjang pendidikan. 

Menurut Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, kualitas pendidikan yang rendah tercermin dari peringkat Indonesia yang masih berada di posisi tertinggi dari negara-negara tetangga. Indikator peringkat kualitas pendidikan ini tercermin dalam jumlah kasus buta huruf.

Bank Dunia melihat perlu ada perluasan akses pendidikan yang lebih merata dan sesuai dengan standar pendidikan internasional. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan kualifikasi guru. Sedangkan, dari sisi pengaturan anggaran pendidikan, pemerintah dinilai perlu memberikan anggaran berdasarkan kinerja dan kualitas pendidikan.

Dari penjelasan masalah-masalah pendidikan tersebut, dapat dilihat bahwa pemerintah masih kurang memperhatikan infrastruktur pendidikan. Padahal peningkatan kualitas pendidikan itu penting untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Solusi untuk upaya meningkatkan pemerataaan pendidikan dan kualitas di Indonesia adalah pengaturan anggaran pendidikan. Harapannya, dengan meningkatkan anggaran pemerintah untuk pendidikan mampu mengubah infrastruktur pendidikan nasional. 

Hal ini karena permasalahan pendidikan tak bisa diselesaikan dari anggaran saja. Namun, harus pula dibahas secara teknis dengan tiga kementerian yang berkaitan langsung, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), dan Kementerian Agama (Kemenag).

Tidak hanya menunggu kinerja pemerintah dalam hal memajukan pendidikan nasional, kita sebagai masyarakat seharusnya juga ikut turut andil dalam memajukan pendidikan serta mencerdaskan bangsa. Salah satu caranya adalah menjadi relawan pengajar di sekolah desa-desa terpencil di Indonesia.