Indramayu dalam Pengaruh Pemerintah Kolonial Belanda

Pada awal abad ke-19, Indramayu tengah mengalami sebuah perseteruan yang melibatkan seorang Adipati Indramayu bergelar Wiralodra V dengan Bagus Rangin, seorang tokoh terkemuka dari kalangan rakyat biasa yang berasal dari Majalengka. Hal ini dimulai ketika Bagus Rangin dan Bagus Serit beserta rakyat Indramayu melakukan protes keras atas tindakan Adipati Indramayu yang dinilai pro terhadap Pemerintah Kolonial Belanda.

Munculnya wacana pemberontakan di bawah pimpinan Bagus Rangin dan Bagus Serit dinilai sebagai bentuk kekecewaan masyarakat di sekitar wilayah Indramayu. Mengingat pelaksanaan kebijakan dari pemerintahan Indramayu hanya merugikan rakyat, termasuk penolakan rakyat terhadap kedekatan Wiralodra V dengan Pemerintah Kolonial Belanda.

Wacana pemberontakan yang dilakukan Bagus Rangin dan Bagus Serit rupanya sampai pada telinga Wiralodra V. Sebagai upaya antisipasi, maka Adipati Indramayu menyiapkan pasukan di bawah pimpinan seorang patih yang bernama Astanaya.

Patih Astanaya merupakan seorang yang diutus oleh Adipati Wiralodra V untuk meredamkan pemberontakan. Peristiwa pemberontakan tersebut rupanya berhasil dimenangkan oleh Bagus Rangin dan Bagus Serit yang notabene kontra terhadap Pemerintah Kolonial Belanda.

Mengingat banyak korban yang berjatuhan dari kubu Adipati Indramayu termasuk Patih Astanaya, utusan dari Adipati Wiralodra V meninggal dalam peristiwa pemberontakan tersebut. Merasa terdesak, Adipati Indramayu kemudian meminta bantuan dari Pemerintah Kolonial Belanda.

Herman Willem Daendels merupakan seorang utusan Prancis yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia-Belanda, mengingat pada saat itu Belanda adalah negara boneka Prancis. Deandels memberikan bantuan dengan mengirimkan ribuan serdadu guna membantu Wiralodra V. Pada Akhirnya, bantuan dari Pemerintah Kolonial Belanda berhasil memukul mundur para pemberontak yang didalangi Bagus Rangin dan Bagus Serit.

Alhasil, 1813 Indramayu menjadi bagian tak terpisahkan bagi Pemerintah Kolonial Belanda. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat Wiralodra V tidak mampu mambayar biaya perang (biaya pemberontakan) yang diminta pihak Belanda. Sebagai gantinya, Indramayu dijadikan bagian dari Pemerintah Kolonial Belanda yang berpusat di Batavia.

Penetapan Kebijakan Perusahaan Bebas (free enterprise) di Jawa, dan Pengaruhnya bagi Indramayu

Pada 1813, mulai muncul Perusahaan Bebas atau free enterprise di Jawa. Perusahaan Bebas (free enterprise) menyebabkan perluasan penanaman padi di sawah dan tersedianya pembayaran upah atau gaji oleh pemerintah kolonial dan pabrik-pabrik gula milik swasta.

Berdasarkan kondisi geografis wilayahnya, Kabupaten Indramayu sendiri merupakan dataran rendah dan pantai serta berada pada bagian hilir daerah sungai yang besar yaitu Cimanuk dan Cipunagara. Kedua sungai besar tersebut menyediakan air irigasi sebagai kebutuhan persawahan di Kabupaten Indramayu.

Pada 1814, stabilitas politik yang ditetapkan pemerintah Belanda berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Cirebon, yang berpengaruh pula pada situasi ekonomi di wilayah sekitarnya termasuk Indramayu. Hal ini dapat tercapai karena Pemerintah Belanda menaruh perhatian pada masalah bencana dan wabah.

Adapun peningkatan jumlah penduduk yang dilaporkan pada 1813 sejumlah 140.000 jiwa, menjadi 400.000 jiwa pada tahun 1830. Jumlah penduduk ini dimanfaatkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sebagai tenaga kerja.

Pemanfaatan pelabuhan sebagai tempat berlangsungnya perdagangan pun rupanya dinilai berhasil. Pemerintah Kolonial Belanda memanfaatkan pelabuhan sebagai aktivitas perdagangan dan kepentingan ekonominya. Tak terkecuali, pelabuhan Indramayu dan Cirebon pada 1824, sebanyak 872 kapal berlabuh dan 712 bertolak, (hlm 167). 

Hal yang mendorong pertumbuhan ekonomi pada saat itu adalah adanya pelabuhan di Indramayu ditetapkan sebagai pusat berdagangan bersamaan dengan pelabuhan Cirebon.

Pada 1827, Komisaris Jenderal Du Bus de Gisignes melaporkan bahwa sistem penanaman bebas dan sewa tanah berjalan lancar terutama di Cirebon, Lihat Fernando dalam Soegijanto, (2000:166). Menurut Soegijanto Padmo dalam Perkembangan Kesempatan Kerja Neopertanian di Karisidenan Cirebon, 1830-1930. 

Dalam studinya tersebut, Soegijianto berpendapat bahwa pada dekade kedua abad ke-19, terdapat pemindahan para pemukim yang berasal dari Karisidenan Jawa Tengah. Terhitung lebih dari 60% penduduk tinggal di Kabupaten Indramayu dan Cirebon.

Meski demikian, pekerjaan non-pertanian di kalangan masyarakat pribumi (Indramayu) masih menjadi pilihan utama. Pekerjaan non-pertanian tersebut seperti industri rumah tangga dan pedagang kecil. 

Menurut Clifford Geertz, seorang antropolog asal Amerika dalam Involusi Pertanian. Geertz berpendapat bahwa hal ini menjadikan petani Jawa mengalami apa yang disebut pertanian subsisten.

Penetapan Indramayu sebagai Tujuan Transmigrasi di Masa Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda

Menurut Egbert de Vries (1985) dalam Kolonialisasi dan Kemajuan dalam Dasawarsa 1930-an, pada buku Sepuluh Windu Tranmigrasi di Indonesia 1905-1985 dieditori oleh Sri-Edi Swasono dan Masri Singarimbun. Dalam studinya tersebut, Egbert berpendapat bahwa Indramayu pernah dijadikan sebagai tujuan dari kebijakan transmigrasi di Masa Kolonial Belanda. 

Melalui hasil studinya tersebut, Egbert de Vries mengungkapkan bahwa pemilihan Indramayu sebagai tujuan transmigrasi dikarenakan kondisi di daerahnya kosong di Jawa. Artinya, mobilitas masyarakat di daerah Indramayu pada saat itu masih minim.

Lebih jauh, Egbert dalam tulisannya juga mengatakan bahwa pada 1934, Pemerintah Kolonial Belanda berupaya menjadikan Jawa lebih swasembada, Egbert mengunjungi desa-desa di Kabupaten Indramayu, yakni Eretan Kulon dan Eretan Barat, yang notabene desa-desa yang wilayahnya terletak di bagian paling barat Indramayu. 

Dalam studinya tersebut, Egbert mengungkapkan bahwa diwilayah ini nyaris tidak berpenduduk. Hal itu tentu sangat beralasan karena menurutnya wilayah ini masih belum terdapat irigasi, aktivitas peternakan, dan tidak juga terdapat palawija.

Hal ini berarti kondisi ekonomi di Indramayu pada masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda tidak menyeluruh. Melainkan, hanya dibeberapa wilayah, yang sebelumnya sudah di prediksikan dan diproyeksikan oleh Pemerintah Hindia-Belanda pada saat itu.

Daftar Pustaka