Meski berdasar pada UU Penyiaran, saya kira tetap akan lebih baik jika negara ini tidak melanjutkan atau mempertahankan eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia. Hampir tidak ada satu pun wewenang, tugas, atau kewajibannya dalam hal penyiaran yang berguna. Itu jika dibanding dengan membebaskan warga negara memilih dan menetapkan sendiri tontonan-tontonan seperti apa yang mereka kehendaki.

Selain itu, keberadaannya hanyalah menggerogoti anggaran secara tidak produktif. Parahlah.

Lihat saja wewenang KPI di sini. Dari 5 poin yang ada, hanya koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat yang layak KPI lakukan. Selebihnya, seperti menetapkan standar program, perilaku, dan sanksi pelanggaran, sama sekali tidak penting.

Untuk apa coba menetapkan standar program siaran? Kalau niatnya agar program-program siaran di Indonesia ini berkualitas, mestinya yang KPI lakukan adalah memberi contoh terlebih dahulu. Bukan asal menetapkan standar, apalagi dengan tanpa rujukan yang memadai.

Tengoklah, misalnya, video yang KPI Pusat sebar di Twitter, berisi animasi yang memperkenalkan siapa-siapa saja Komisioner KPI Pusat Periode 2019 - 2022. Apa yang tampak? Sebuah video yang anak SD bahkan anak TK sekalipun bisa membuatnya. Tidak ada tonjolan kualitas di sana sebagai komisi yang katanya berwenang menetapkan standar program.

Standar program begitu mau kita ikuti? Ngawur!

Lalu soal penetapan pedoman perilaku penyiaran. Katanya, ini diusulkan oleh asosiasi penyiaran kepada KPI. Tetapi saya sangsi. Kalau bukan karena UU yang memang sudah mengatur ini-itu soal penayangan siaran di Indonesia, maka usulan itu hanya mungkin datang dari pihak-pihak yang tidak mampu bersaing.

Bukan rahasia lagi memang jika banyak pihak yang kerap mengusulkan penetapan suatu kebijakan hanya karena ketidakmampuannya bersaing secara bebas. Naluri “merasa kalah” mendorong mereka menjadikan negara atau pemerintah sebagai alat bantu. Kebiasaan orang Indonesia, kan, begitu? Iri hati menumpulkan jiwa kreatif.

Untuk soal sanksi pelanggaran, ia menjadi tidak berguna jika dasar pengambilannya ditarik dari kehendak sepihak. 

Terhadap tayangan-tayangan berunsur cabul atau porno, misalnya, siapa yang dirugikan? Orang tua yang tidak ingin anaknya mengakses? Atau baru sebatas kekhawatiran belaka karena efeknya diyakini berpotensi menjurus ke tindakan pidana berupa pemerkosaan?

KPI, sekaligus untuk para pengelola negara, kalian tidak punya hak sedikitpun membatasi konten-konten berjenis begitu. Jangankan kalian, orang tua si anak saja tidak. Hindarilah jadi neraka untuk orang lain. “Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu,” kata Iwan Fals. Biarkan warga mengurusi sendiri moral dan akhlaknya masing-masing.

Kalaupun kemudian sebatas dinilai akan menjurus ke tindakan pidana berupa pemerkosaan, apa itu sudah dan selalu pasti begitu? Kekhawatiran jangan selalu jadi dalih. Kalau begini terus, sedikit-sedikit khawatir, kapan majunya?

Kemajuan suatu bangsa itu berawal dari keberanian juga. Sementara ketakutan hanya akan mengungkung diri di ranah keterbelakangan. Maka jangan jadi bangsa penakut!

Tugas dan Kewajiban KPI

Jika KPI mutlak harus ada, maka satu-satunya tugas dan kewajibannya adalah memastikan tidak ada siaran yang terdiskriminasi. Semua harus bebas mengudara, termasuk tayangan-tayangan yang dianggap sensitif secara sepihak.

Ingat, bangsa ini sudah merdeka selama 74 tahun. Tidak sepatutnya mental-mental keterjajahan membumi kembali. Yang negeri ini butuhkan hanyalah kedewasaan. Makin orang dibiarkan bebas, makin jiwa kedewasaan mendekatinya. Begitulah sejatinya mengisi kemerdekaan—terlepas sesuai harapan Bung Karno dkk atau tidak.

Soal menjamin warga untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai hak asasi manusia, biarkan yang bersangkutan memilih sendiri. Karena kelayakan dan kebenaran itu seringnya subjektif. Itu nyaris tidak pernah benar-benar representatif.

Untuk urusan infrastruktur bidang penyiaran, jika memang merasa berkewajiban, maka cukup sediakan saja segala kebutuhan fisik yang memungkinkan siaran-siaran itu menyebar. Setelah itu, berlakulah layaknya polisi lalu lintas: memastikan tidak ada kemacetan di tengah perjalanan, dari penyediaan hingga pengaksesan konten.

Satu lagi yang mungkin penting adalah menampung, meneliti, dan menindaklanjuti setiap aduan, sanggahan, serta kritik warga terhadap penyelenggaran penyiaran. Kalau ada berita-berita palsu atau hoaks, misalnya, maka yang paling pantas KPI lakukan adalah mengklarifikasinya. Menyensor konten apalagi memblokir si penyedia bukanlah pilihan yang tepat. Itu tidak akan pernah mendidik warga.

Meski ada sejumlah hal yang juga penting KPI laksanakan sebagai tugas dan kewajibannya, tetapi kembali lagi ke penegasan awal: akan jauh lebih baik jika cukup memastikan tidak ada siaran yang terdiskriminasi saja. Di luar itu, biarkan warga mencari sendiri. Itu baru namanya negara bebas, bangsa yang merdeka.