Seorang sosiolog Amerika, Immanuel Wallerstein, menyatakan tentang teori sistem dunia (world system theory) yang menganggap bahwa dunia sudah terintegrasi ke dalam sistem global sejak abad ke-17 hingga sekarang. Pasca Perang Dunia II, kesadaran integrasi menjadi masyarakat global ditandai dengan didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Perang Dunia II juga menjadi titik tolak seluruh perubahan struktur dunia dengan gerakan-gerakan antikolonial karena kesadaran bahwa kekuasaan kolonialisme Barat harus berakhir. Semangat itu ditunjukkan dengan lahirnya negara-bangsa (nation-state) yang nasionalis terutama di Asia, Afrika dan Amerika Latin yang berhasil melepaskan diri dari pemerintah kolonial.

Sementara itu, seorang antropolog kelahiran Kolombia yang bernama Arturo Escobar dalam bukunya Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World menuliskan bahwa praktik dan wacana politik pasca Perang Dunia II dipindahkan ke wilayah sosial yang melahirkan medan geografis baru, yaitu "Dunia Ketiga". "Dunia Ketiga" mengarah ke negara-negara yang dianggap belum maju secara ekonomi dan politik. 

Negara-negara yang disebut sebagai ”Dunia Ketiga” tersebut dimunculkan dengan bayang-bayang pembangunan ekonomi atau disebut “mimpi pembangunan” (dream of development) yang menjadi kunci perubahan dan restrukturisasi budaya global dan ekonomi politik. 

Namun, terminologi “Dunia Ketiga” dikritik karena mengandung bias karena direncanakan oleh negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat terhadap negara-negara di luar wilayah mereka. Kemajuan ekonomi menjadi faktor utama mempertontonkan kepada dunia tentang kemerdekaan dan kemakmuran suatu negara.

“Pembangunan” Itu Apa?

Dalam tulisan Wallerstein yang lain berjudul After Developmentalism and Globalization, What?, ia menjelaskan bahwa kata “development” berasal dari pandangan Eropa kolonial yang merujuk pada tujuan-tujuan untuk mengembangkan ekonomi di wilayah negara jajahan. Ceritanya, pada suatu pameran kolonial dalam Exposition Universelle di Paris tahun 1900, Kementerian Koloni Prancis meminta Camille Guy, seorang kepala layanan geografi untuk membuat buku berjudul Les kolonies françaises: la mise en valeur de notre domaine coloniale. 

Asal mula kata development berasal dari pemaknaan kata dalam bahasa Prancis, yaitu “mise en valeur” yang berarti “making into value” atau "menarik keuntungan". Lalu, ungkapan itu diterjemahkan di dalam kamus menjadi “developpement” untuk menyebutkan kondisi ekonomi di koloni-koloni yang kemudian juga diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi development.

Setelah tahun 1945, “developmentalism” atau “pembangunan” menjadi sebuah ideologi dan dipahami secara berbeda-beda di beberapa negara. Amerika Latin menyebutnya sebagai “desarollismo”, Uni Soviet menyebutnya “sosialisme”, dan Amerika Serikat menyebutnya sebagai economic development atau “pembangunan ekonomi”. 

Namun, visi yang dibawa tentang “pembangunan” bertujuan sama, yaitu untuk meyakinkan bahwa pembangunan dan pembaharuan itu realistis dan bisa diwujudkan oleh suatu negara. Pembangunan berarti menginginkan perubahan dari “tidak maju” ke “lebih maju” atau “terbelakang” ke “modern”.

Makna kata “pembangunan” kemudian menjadi kerangka teori untuk memecahkan permasalahan di negara Dunia Ketiga bersama proyek-proyek yang disusun oleh PBB. 

Namun, pandangan tersebut dikritik karena mengandung unsur neo-kolonialisme yang menganggap sebuah pembangunan tidak akan mampu dilakukan tanpa campur tangan Barat. Karena dianggap sebagai tugas moral dan politik dunia Eropa, maka tidak ada yang salah dengan kenyataan bahwa sebagai hadiah, orang-orang Eropa yang telah mengeksploitasi sumber daya akan mengambil keuntungan dari mereka. Setelah itu, keuntungan sekunder akan diberikan kepada orang-orang yang sumber dayanya sudah dieksploitasi.

World Bank dan Hantu Kemiskinan Global

Pada tahun 1944, idealisasi untuk membangun proyek-proyek pembangunan di seluruh dunia, PBB mendirikan institusi internasional, yaitu World Bank dan International Monetary Fund (IMF) yang berpusat di Washington DC. Tugas utamanya adalah memberantas kemiskinan. 

Tahun 1950an dan awal tahun 1960an, pertumbuhan ekonomi menjadi pusat kajian rencana pembangunan para ekonom dunia. PBB kemudian menyebut tahun 1960an sebagai “Dekade Pembangunan” dan menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 6 persen agar mencapai standar kehidupan yang layak.

Arturo Escobar, menjelaskan realisasi bantuan pembangunan ekonomi pertama kali yang melibatkan bank internasional di negara Dunia Ketiga dimulai di Kolombia pada tahun 1949. Proyek yang dilakukan adalah program restrukturisasi dan pembangunan yang mencakup semua bidang ekonomi. Ini merupakan representasi dan pendekatan baru yang radikal terhadap realitas sosial dan ekonomi suatu negara. Salah satu fitur yang paling ditekankan dalam pendekatan ini adalah karakternya yang komprehensif dan terintegrasi.

Proyek pembangunan di Kolombia terbukti berhasil dan menginspirasi. Pengaruh ide “pembangunan” bahkan menembus batas-batas kepercayaan relijius masyarakat lokal. Dalam suatu laporan menyebutkan bahwa “pembangunan” adalah salah satu jalan “keselamatan” (salvation) yang membawa pencerahan dari kegelapan masa lalu. Keberhasilan itu ditopang oleh ketersediaan teknologi, perencanaan dan kerjasama dengan institusi internasional.

Namun, kesuksesan pembangunan tidak lahir sendirian. “Kemiskinan” tiba-tiba menjadi suatu ancaman yang mengerikan. World Bank dan IMF juga bertugas mengeluarkan data laporan tentang pendapatan ekonomi nasional di seluruh dunia yang dikumpulkan dari tahun 1962-1990. 

Mereka menyatakan bahwa tingkat perekonomian dunia dapat digolongkan ke dalam 3 skala; negara maju, negara berkembang dan negara miskin. Negara yang memiliki nilai GNP $4.000 adalah negara maju (rich country), GNP $500-$3,999 adalah negara berpendapatan menengah (middle-income countries) dan GNP >$500 adalah negara miskin (poor countries).

Kategorisasi itu menimbulkan kontroversi. Analisis dari World Bank dan IMF hanya didasarkan pada perhitungan GNP (Gross National Product). David Morawetz mengungkapkan jika dunia secara relatif memang mengalami pertumbuhan dari tahun 1950-1975, namun jurang pemisah antara negara kaya dan negara miskin justru semakin lebar. 

Menurutnya, melihat tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam tabel statistik GNP per kapita saja dan mengabaikan fakta perbandingan antar negara bisa sangat menyesatkan. Ia juga menambahkan bahwa proyek “pembangunan” hanya mengutamakan keuntungan suatu kelompok.

Fenomena “pembangunan” juga melahirkan teori dependencia atau teori ketergantungan yang dicetuskan oleh Andre Gunder Frank. Ia menyebut bahwa daftar negara yang dituliskan ke dalam kelompok negara tidak berkembang (underdevelopment) disebabkan karena mereka dimasukkan ke dalam sistem dunia ekonomi kapitalis. 

Amerika Latin hanya dilihat sebagai wilayah periferi yang dijadikan koloni dari negara-negara maju sebagai produsen barang-barang mentah. Akibatnya, daerah tersebut hanya bergantung pada tanaman ekspor dan mengabaikan peran ekonomi lokal.

Pada kenyataannya, kemiskinan tidak bisa disederhanakan. Proyek-proyek ekonomi pembangunan ternyata justru memperbesar jurang pemisah antara “negara maju” dan “negara berkembang”. Proyek “pembangunan” pada kenyataannya menimbulkan berbagai masalah sosial yang serius. Ketika proyek gagal, banyak terjadi disintegrasi diantara kelompok-kelompok masyarakat. 

Utang negara yang terus menumpuk menyebabkan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah menurun. Arus pembangunan ekonomi sebagian besar berpusat di kota-kota besar yang membangun megaproyek industri dan menyebabkan arus urbanisasi membludak. Kota-kota besar misalnya seperti Sao Paulo, Mexico City, Shanghai, Mumbai, Tokyo, Jakarta, Bangkok dipenuhi oleh orang-orang migran yang miskin dari desa-desa.

Indonesia?

Mau tidak mau, proyek “pembangunan” ikut menormalisasi hubungan politik antarnegara. Di Indonesia, Sukarno yang lengser dan meninggalkan inflasi dan krisis ekonomi, mencoba diperbaiki oleh Orde Baru dengan menjalin hubungan baik dengan Amerika. 

Indonesia masuk dalam daftar negara Dunia Ketiga. Pemerintah Orde Baru menyikapinya dengan mengesahkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang berusaha membangun dua wilayah yang sangat timpang, yaitu kota dan desa. Proyek Repelita berusaha melibatkan para petani di desa-desa untuk memperbaiki kehidupan ekonomi dan sosial. Orde Baru telah berhasil melakukan swasembada pangan dengan menurunkan kuota impor beras.

Pada tahun 1968, Robert McNamara memilih Indonesia untuk perjalanan luar negeri pertamanya sebagai Presiden Grup Bank Dunia sekaligus ingin membangun hubungan dengan Indonesia. Kedatangannya menyimpulkan kegagalan pemerintah Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan di kota-kota besar sehingga McNamara segera membahas misi tetap di Jakarta.

Setelah itu, World Bank membantu proyek-proyek pengembangan pertanian dan pengentasan kemiskinan seperti proyek perbaikan perkampungan di kota-kota besar pada tahun 1980an, sayangnya Indonesia masih dilihat dari gedung-gedung tinggi di perkotaan.

Sejumlah sarjana ekonomi lulusan kampus Barkeley dipercaya menata ulang perekonomian Indonesia. Dalam tataran ekonomi mikro, masalah diperluas lagi dengan adanya dualisme ruang ekonomi dan sosial yang timpang, yaitu desa-kota. Sebuah kumpulan tulisan yang dibukukan tahun 1986 dengan judul “Kemiskinan di Indonesia” menjelaskan rumitnya permasalahan kemiskinan yang terjadi Indonesia. 

Namun, kemiskinan Indonesia cuma dilihat dari Jakarta. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti selaku editor menjelaskan bahwa kemiskinan Indonesia dipicu oleh makin memburuknya perbandingan antara luas tanah dan jumlah populasi, upah yang rendah, nepotisme dalam pemerintah dan meningkatnya intervensi perusahaan asing.

Selain itu, munculnya kategorisasi baru seperti sektor “formal” dan “informal” justru menyebabkan adanya jurang pemisah sosial semakin lebar. Sektor “informal” sering diterjemahkan secara negatif dan dikesampingkan dalam aplikasi kebijakan pemerintah. Pada kasus di Jakarta, pemerintah pernah berusaha mengusir aktivitas ekonomi tukang becak yang digantikan dengan angkutan umum dan minibus. 

Selain itu, pedagang pasar, pedagang eceran, tukang cukur atau penyedia jasa di kota kerap menjadi korban penggusuran dari pembangunan kota. Mengusir sektor-sektor informal bukan menjadi jalan keluar namun menambah masalah kemiskinan.

Menurut Gustav Papanek dan Dorodjatun dalam buku yang sama menuturkan bahwa urbanisasi yang terus meningkat bisa berpotensi hanya memindahkan kemiskinan dari desa ke kota. Buruh migran pada akhirnya tetap mendiami lapisan paling bawah di perkotaan. Mereka pindah ke kota hanya dengan alasan agar mendapat pekerjaan sehingga upah yang mereka dapatkan sangat rendah. Ini juga berdampak pada tingkat kriminalitas ketika pekerjaan sulit didapat.

Kemiskinan terjadi di mana-mana dan selalu menjadi tantangan pemerintah untuk membuktikan bahwa kekuasaan negara dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.