Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, lagi-lagi gagal pulang ke Indonesia. Padahal isu kepulangannya sempat menghebohkan seisi negeri.

Sejak ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan konten pornografi, Rizieq Shihab terus mengasingkan diri di Arab Saudi. Dia memilih menghindari kasus hukumnya ketimbang membuktikan kebenaran yang sesungguhnya.

Kepergiannya sejak bulan Mei 2017 itu masih menyisakan beberapa persoalan di tanah Air Indonesia. Rizieq yang dielu-elukan oleh umat Islam Indonesia, ataukah Rizieq yang tak taat pada hukum.

Bagi sebagian aktivis Islam, ini menjadi dilema. Di satu sisi, ada alasan yang begitu kuat di balik pengasingan Habib Rizieq ke Arab Saudi. Tetapi  di sisi lain, umat Islam di Indonesia yang fanatik terhadap imam besar ini tentu saja akan membela mati-matian seseorang yang mereka anggap sebagai ‘suci’. Dilema tersebut bisa mengakibatkan terjadinya polarisasi umat di masyarakat.

Kepulangan Imam Besar FPI yang telah berbulan-bulan di pengasingan tanah Arab itu sangat dinanti-nantikan di tanah air. Ia konon akan disambut layaknya seorang Sayyid Ayatollah Ruhollah Khomeini ketika pulang dari pengasingan di Perancis ke Iran. Ibarat kata, Habib Rizieq Shihab adalah “Ayatollah Khomeini-nya Indonesia.”

Kasus yang menimpa Habib Rizieq seperti menjadi dilema bagi hukum di Indonesia. Apa pun itu, Rizieq dengan sejumlah kasus yang menimpanya sudah selayaknya berada di jeruji besi untuk menerima peradilan hukum di Indonesia.

Memang, sejak 2002, aksi organisasi Front Pembela Islam (FPI) di bawah kepemimpinan Rizieq Shihab selalu saja melakukan tindakan radikal di luar kontitusi Indonesia. Habib Rizieq Shihab berkali-kali dilaporkan, baik oleh individu atau kelompok masyarakat ke polisi terkait berbagai kasus hukum, dari mulai penodaan Pancasila, pornografi, hingga tuduhan munculnya kembali Partai Komunis Indonesia (PKI).

Rizieq juga pernah dianggap melakukan penghasutan melalui media televisi, mengganggu ketertiban dengan merusak fasilitas umum, dan merendahkan pemerintah. Ia dijerat dengan Pasal 154 dan 160 KUHP. Dia diadili Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Amar putusan bersifat ringan lantaran Rizieq selama persidangan bertindak sopan dan memiliki tanggungan keluarga, yakni 1 tahun setengah penjara. Dia dibebaskan pada Rabu (19/11/2003).

Di tahun 2016, ia juga dilaporkan oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia ke Polda Metro Jaya, terkait dengan ceramahnya di Duren Sawit yang dianggap melecehkan umat Kristen. Rizieq dituduh melanggar Pasal 156 dan 156a KUHP serta UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Ia juga pernah dilaporkan oleh Jaringan Intelektual Muda Anti Fitnah (JIMAF) atas ceramahnya yang menyatakan bahwa uang kertas terbitan Bank Indonesia berlogo Palu Arit, yang identik dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Rizieq diduga telah menyebarkan berita bohong dan kebencian bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Hal ini terkait dengan video ceramah Rizieq yang kemudian viral di media sosial.

Rizieq dan Menguatnya Radikalisme Agama

Anggapan bahwa Rizieq ‘suci’ dari dosa sebenarnya klaim yang sangat berlebihan. Karena, siapa pun dia, faktor manusiawi tetap mendominasi akal sehat dan nafsu kejiwaannya yang kadang tak terkontrol. Dalam konsep ini, bisa disebut sebagai hal yang manusiawi. Sementara dalam konteks agama dan negara, ada norma hukum yang patut kita taati.

Oleh karena itu, membela mati-matian dan bahkan rela untuk mati syahid demi seorang Rizieq mestilah dilihat dari konteksnya. Dengan rasa fanatik beragama yang bisa disebut sebagai taqlid buta ini, mestinya kita belajar untuk memantaskan diri. Bahwa fanatisme dalam beragama pada ujungnya akan menjadi radikalisme beragama. Yang lebih berbahaya adalah jika ideologi ini sudah masuk dalam area politik bernegara, maka wujudnya akan melahirkan ide negara Islam atau khilafah.

Radikalisme agama bukan hanya sekadar ancaman “penyakit nalar” seseorang dalam melihat sesuatu, akan tetapi lebih jauh dari itu. Kita bisa melihat dari beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia.

Misalnya dari fenomena kehadiran FPI. Ormas yang berdiri pada 1998 dan dipimpin oleh Muhammad Rizieq Shihab ini, yang aktivitas utamanya adalah melakukan serangan secara fisik ke “tempat-tempat maksiat”, nampak meyakini semua itu sebagai perintah agama. Padahal, tindakan main hakim sendiri ini dapat dinilai sebagai bentuk kekerasan yang mengabaikan dasar hukum negara.

Dalam kasus lainnya, misalnya, peristiwa mengenaskan beberapa bom bunuh diri yang didalangi oleh kelompok JI (Jamaah Islamiyah)—yang merupakan organisasi fundamentalisme Islam—pada malam Natal tahun 2000 di Bali dan 2002 di hotel Marriott, Jakarta, memakan korban yang semuanya adalah non-Muslim. Kasus Bom bunuh diri ini juga terjadi lagi di tahun berikutnya: Bom Bali II (2005), Bom Tentena (2005), Bom Solo (2011 dan 2012), dan Bom Sarinah di  tahun 2016 silam.

Pada tahun 1982, ketika Orde Baru berjaya, dibentuklah organisasi cabang Hizbut Tahrir Indonesia—yang merupakan organisasi pengusung negara dan masyarakat Islam global atau kekhalifahan universal. Di tingkat internasional, organisasi ini bernama Hizbut Tahrir Internasional. Karena menolak demokrasi, organisasi ini baru dapat beroperasi lebih leluasa pasca jatuhnya rezim Soeharto.

Tahun berikutnya (1998), para aktivis gerakan tarbiyah yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin Mesir, mendirikan sebuah partai politik baru yang bernama Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai tersebut bertujuan untuk memperjuangkan syariah Islam dengan jalur demokrasi. Kemudian dala beberapa tahun terakhir, partai ini bersifat lebih sedikit pragmatis agar memperoleh suara dalam pemilu, namun tidak meninggalkan unsur “syariat Islam”-nya.

Strategi Rizieq Hilang dari Jeratan Hukum

Dengan 5 kasus yang sudah menjerat Rizieq, sebenarnya semua kasus tersebut bisa hilang dan dilupakan asalkan negara ini chaos atau rusuh. Mungkin ini yang membuat Rizieq begitu bersemangat ingin melakukan revolusi. Blusukan sana-sini sambil menyerukan revolusi jika Ahok tidak ditahan. Rizieq seperti berlindung di balik kasus yang dibuat dan dituduhkan kepada Ahok.

Cara terbaik untuk dilakukannya kudeta atau rusuh adalah membenturkan Panglima TNI, Kapolri dan Presiden Jokowi. Inilah kenapa saat 411 dan 212 muncul begitu banyak opini yang menyanjung Panglima TNI dan dikatakan cocok menjadi Presiden.

Namun, Allah masih menjaga negeri ini, Allah melindungi Panglima TNI dari godaan syetan yang terkutuk, sehingga dengan tegas Gatot Nurmantyo mengatakan, “saya lebih baik jadi tumbal untuk melaksanakan (Perintah Presiden) menjaga Bhineka Tunggal Ika daripada saya jadi Presiden.”

Karena gagal menggoda Panglima TNI, sementara saksi-saksi sidang kasus Ahok semakin menunjukkan kebodohan-kebodohan akut, maka Rizieq menempuh jalan lain, antara mengumpulkan emosi massa atau membuat pengalihan isu baru.

Lihatlah beberapa hari terakhir ini, kita dibuat muak dengan label dan gelar-gelar yang diterima oleh Rizieq. Umat Islam pasti bukan orang-orang bodoh yang bisa digerakkan untuk membela Rizieq yang mulutnya begitu kotor dan arogan.

Sehingga kalaupun FPI atau ada kelompok yang mengatasnamakan umat Islam tetap mau ngotot membela Rizieq, itu akan semakin menunjukkan betapa FPI dan sejenisnya tak layak disebut membela agama Islam. Sebab dalam Islam, kami tidak diajarkan melecehkan, menyinggung dan menebar kebencian. Dan Rizieq tidak pantas menyandang gelar imam besar, habib atau ulama.

Jemput Paksa Rizieq

Kabar kedatangan sang Imam Besar yang sempat diisukan akan terjadi pada tanggal 21 Februari 2018 itu lagi-lagi gagal. Padahal pengadilan Indonesia telah berbuat baik dengan membiarkan dirinya berada di Arab Saudi, dalam artian semakin menunda pulangnya seorang Habib akan semakin memperlambat proses hukum yang menimpanya.

Hal tersebut juga akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum bangsa ini, bahwa telah terjadi tebang pilih dalam hukum, sementara kasus yang menimpa warga negara lain dilakukan secara tegas dan kongkret. Menjemput paksa Habib Rizieq Shihab harusnya sudah dilakukan oleh kepolisian.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh salah satu anggota Kompolnas, bahwa polisi bisa menjemput paksa Imam Besar FPI tersebut di luar negeri (Arab) karena seringnya mangkir dari persidangan.

Oleh karena itu, tak terkecuali Habib Rizieq, semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum (equality before the law). Tidak ada yang diistimewakan untuk kebal hukum. Seluruh warga negara juga harus patuh pada hukum.