Barangkali boleh ditanyakan pada saudara, sahabat, atau rekan perempuan kita, “Adakah perasaan waswas ketika berada di angkutan umum sendiri, melewati gang sempit di malam hari, atau saat menerobos segerombolan laki-laki yang dengan sengaja menyiuli?”

Banyak perempuan merasa tidak aman ketika menghadapi situasi-situasi demikian. Teman kos saya semasa kuliah bahkan sama sekali tidak berani melewati sebuah warung tempat beberapa pemuda nongkrong untuk sekadar ngopi, merokok, atau bersendau gurau.

Apa penyebab dari perasaan tidak aman ini? Bagi teman kos saya tadi, ia mengaku bahwa ia takut digodain. Perasaan akan menjadi target kekerasan seksual, itulah yang menyebabkan perasaan waswas tadi muncul.

Pertanyaan lebih lanjut, budaya dan lingkungan macam apa yang menjadi penyebab dari ‘paranoia’ ini? Budaya dan lingkungan yang melanggengkan kekerasan seksual dan tatanan patriarki adalah jawabannya.

Andai saja lingkungan kita bebas dari bahaya kekerasan seksual, maka ibu, saudari, istri, dan anak kita tentu tidak akan mengidap ‘paranoia’ ini lebih lama lagi. Imaji akan Indonesia yang bebas kekerasan seksual, dengan demikian, menjadi dambaan setiap warga negara, baik perempuan maupun laki-laki.

Namun, akankah imaji ini terus mengambang di awang-awang? Atau selangkah demi selangkah imaji ini akan mengejawantah?

Perluasan Spektrum Pengertian Kekerasan Seksual 

Orang lain mungkin bisa saja berkomentar kepada teman kos saya tadi, “Susah amat sih hidupmu, mereka kan cuman godain, lagian kamu gak sampe diperkosa, kan?” 

Kekerasan seksual tampaknya masih banyak dimengerti hanya sebatas pemerkosaan.

Untuk membumikan imaji akan Indonesia yang bebas kekerasan seksual, pertama-tama spektrum pengertian kekerasan seksual perlu diperlebar meliputi kekerasan seksual yang dapat menimbulkan penderitaan, baik secara fisik maupun psikis, serta kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Dapat disebut beberapa contoh kekerasan seksual seperti pemaksaan berhubungan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan aborsi, serta eksploitasi seksualitas dalam pornografi.

Lebih luas lagi, sebagai implikasi dari pengertian ini, bentuk-bentuk pelecehan seksual yang lebih subtil juga perlu kita sadari seperti interogasi tentang kehidupan seksual seseorang, lelucon porno, dan pandangan atau siulan yang mengobjekkan tubuh seseorang.

Pelecehan seksual yang demikian merupakan pintu masuk bagi kekerasan seksual yang lebih besar karena orang terbiasa untuk mengobjekkan korban. Apabila spektrum pengertian kekerasan seksual diperlebar sedemikian rupa, maka harapannya orang akan lebih sadar bahwa dirinya menjadi korban atau bahkan pelaku kekerasan seksual.

Orang yang mafhum akan pengertian tersebut, dengan akal sehat dan perasaan kemanusiaannya, akan menghindari menjadi pelaku kekerasan seksual. Juga, orang tersebut akan cepat tersadar bila diri, saudar-saudari, atau tetangga di kanan-kirinya menjadi korban kekerasan seksual.

Jalan Terjal Landasan Hukum bagi Penindakan Kekerasan Seksual

Di samping perubahan cara pikir mengenai kekerasan seksual, landasan hukum juga diperlukan untuk mempercepat transformasi imaji akan Indonesia yang bebas kekerasan seksual ini menjadi kenyataan.

Dengan adanya payung hukum, perubahan dari budaya yang melanggengkan menuju bebas kekerasan seksual dapat dilakukan secara efektif. Orang akan berpikir ulang untuk menjadi pelaku kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual juga akan mendapat perlindungan dan keadilan yang memadai.

Di samping itu, institusi mulai dari pendidikan, layanan publik, ekonomi hingga keluarga juga secara efektif mendukung usaha pencegahan kekerasan seksual.

Landasan hukum bagi penindakan kekerasan seksual sebenarnya sedang diusahakan dalam bentuk pematangan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). 

Namun, proses pematangan RUU ini bukanlah jalan yang mulus dan lancar melainkan terjal. Terjadi sejumlah penolakan terhadap disahkannya RUU PKS. 

Sebagian dari kelompok yang menolak ini menganggap bahwa RUU PKS mendukung perbuatan zina karena tidak ada pasal yang mengaturnya. Perbuatan perzinahan sesungguhnya tidak termasuk ruang lingkup RUU PKS, tetapi telah diatur dalam pasal 284 KUHP.

Proses pematangan RUU PKS bahkan diperkeruh dengan beredarnya draf palsu RUU ini. Akibatnya, kesalahan persepsi hingga kesesatan berpikir soal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual semakin meluas.

Sebagai contoh, sejumlah orang meyakini bahwa poin dari RUU PKS adalah untuk membatasi cara berpakaian dan mendukung LGBT, padahal sama sekali tidak ada aturan yang mengungkapkan demikian. Nalar dan kesimpulan pembaca yang tidak kritis menjadi bengkok karena draf palsu tersebut.

Sebagai pungkasan, imaji akan Indonesia yang bebas kekerasan seksual bisa jadi terdengar sangat utopis. Perubahan cara pikir dan landasan hukum bagi penghapusan kekerasan seksual adalah upaya untuk membiarkan subaltern (kelas yang paling terhegemoni atau paling rentan) untuk bicara.

Dengan demikian, imaji akan Indonesia yang bebas kekerasan seksual selangkah menjadi kenyataan.